Pete Hegseth Lolos Pemakzulan DPR AS: 211-204 dan Delapan Pasal yang Mengguncang

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth lolos dari upaya pemakzulan setelah DPR AS memblokir resolusi yang menargetnya, Selasa (10/11/2026). Voting prosedural berakhir 211-204, dengan mayoritas anggota Partai Republik kompak membela Hegseth di bawah tekanan delapan pasal tuduhan.

Resolusi yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, berisi tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penanganan Hegseth terhadap perang Amerika Serikat melawan Iran. DPR memutuskan mengembalikan resolusi itu ke komite, langkah yang efektif menghentikan proses pemakzulan sebelum mencapai lantai sidang.

Keputusan ini bukan akhir dari segalanya. Demokrat yang akan mengambil alih kendali DPR dan Senat pada 2027 sudah menyatakan dukungan terhadap pemakzulan, menjadikan Hegseth salah satu target politik paling rentan dalam dua tahun terakhir pemerintahan Donald Trump.

Kronologi Voting 211-204 dan Peran Thomas Massie

Upaya pemakzulan bergerak cepat sejak Massie mengajukan resolusi berisi delapan pasal. Massie, yang dikenal sebagai anggota Republik libertarian dan sering berseberangan dengan kepemimpinan partainya, menuding Hegseth secara sadar menjalankan dan melaksanakan perintah yang melanggar hukum.

Pemungutan suara berlangsung pada Selasa (10/11/2026) waktu Washington. Mosi prosedural untuk mengembalikan resolusi ke komite menang dengan 211 suara mendukung dan 204 menolak. Sejumlah anggota Partai Demokrat tidak hadir, sehingga komposisi suara menipis di kedua sisi.

Dikutip dari Kompas TV yang mengutip Associated Press, mayoritas anggota Partai Republik memilih mempertahankan Hegseth setelah Presiden Donald Trump menunjukkan dukungan kuat. Trump bahkan memuji kinerja Hegseth dan menyebut hasil voting DPR sebagai pembebasan bagi seorang patriot Amerika.

Wakil Presiden JD Vance ikut membela. Ia menyebut upaya pemakzulan sebagai pertunjukan politik yang tidak masuk akal dan tidak mencerminkan upaya nyata dalam pembuatan kebijakan.

Kemenangan prosedural ini memberi Hegseth ruang bernapas. Namun jejak delapan pasal tuduhan tetap tersimpan dalam catatan kongres dan akan menjadi amunisi politik ketika Demokrat resmi menguasai dua kamar pada 2027.

Delapan Pasal Pemakzulan: Perang Iran hingga Sanksi untuk Mark Kelly

Resolusi Massie memuat delapan pasal yang sebagian besar berfokus pada operasi militer Amerika Serikat, terutama perang melawan Iran. Berikut poin-poin utama yang disorot:

• Perang Iran tanpa otorisasi Kongres — konflik berlangsung 256 hari, melewati batas 60 hari yang diatur undang-undang bila Kongres tidak memberi otorisasi.
• Operasi militer di Yaman dan Venezuela — keterlibatan AS dalam dua medan operasi yang dinilai tidak transparan ke Kongres.
• Pengurangan staf kantor Pentagon — pemangkasan sumber daya pada unit yang bertugas mengurangi dampak operasi militer terhadap warga sipil, terjadi sebelum rudal AS menghantam sekolah dasar di Iran dan menewaskan hingga 168 orang.
• Sanksi terhadap Senator Mark Kelly — Hegseth menjatuhkan sanksi kepada mantan pilot Angkatan Laut AS itu setelah Kelly muncul dalam video yang menyerukan personel militer menolak perintah melanggar hukum.
• Serangan terhadap kapal penyelundup narkoba — operasi militer AS di Amerika Latin beserta kegagalan menyelamatkan para penyintas.

Massie merujuk ketentuan yang mewajibkan militer AS menarik diri dari permusuhan dalam waktu 60 hari apabila Kongres tidak memberikan otorisasi. Bagi Massie, perang Iran yang berlangsung hampir sembilan bulan adalah pelanggaran konstitusional yang tidak bisa ditutup dengan retorika patriotisme.

Pasal soal Mark Kelly memberi dimensi lain: konflik antara eksekutif dan legislatif soal loyalitas militer. Kelly, yang merupakan senator Demokrat dan veteran Angkatan Laut, dianggap Hegseth telah melampaui batas dengan menjatuhkan sanksi politik terhadap seorang anggota Kongres yang aktif mengkritik kebijakan perang.

Pembelaan Hegseth di Pentagon: Bukan Pelanggaran Berat

Sebelum voting, Hegseth memberikan pembelaan dalam konferensi pers pertamanya di Pentagon dalam enam bulan terakhir. Ia menolak tuduhan Massie dan menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran berat yang disyaratkan konstitusi untuk memberhentikan seorang pejabat melalui pemakzulan.

Hegseth menilai resolusi tersebut sebagai bentuk serangan terhadap keberhasilan personel militer Amerika Serikat dalam menjalankan operasi. Narasi ini yang kemudian dipakai Partai Republik untuk membangun solidaritas: pemakzulan dibingkai bukan sebagai koreksi konstitusi, melainkan sebagai upaya melemahkan militer di tengah konflik.

Dukungan Trump menjadi faktor penentu. Presiden yang kembali ke Gedung Putih pada 2025 itu tidak memberi ruang bagi anggota Republik untuk membelot. Dalam politik kongres AS, sinyal dari presiden masih menjadi penentu utama arah suara partai, terutama pada isu pertahanan dan keamanan nasional.

Namun pembelaan Hegseth menyisakan pertanyaan yang tidak dijawab dalam konferensi pers: mengapa operasi di Iran berlangsung 256 hari tanpa otorisasi, dan mengapa unit perlindungan warga sipil di Pentagon dipangkas justru sebelum insiden rudal di sekolah dasar Iran.

Latar Belakang: Perang Iran dan Batas 60 Hari yang Terlewati

Konflik AS melawan Iran menjadi inti persoalan. Undang-undang Amerika Serikat mewajibkan presiden menarik pasukan dari permusuhan dalam 60 hari jika Kongres tidak memberikan otorisasi. Perang yang telah berjalan 256 hari berarti batas itu terlewati lebih dari empat kali.

Pemerintahan Trump berargumen operasi tersebut berada dalam kerangka pertahanan kolektif dan tidak memerlukan otorisasi baru. Argumen ini ditolak Massie dan sejumlah anggota Demokrat yang menilai eksekutif telah memperluas perang tanpa kontrol legislatif.

Insiden rudal yang menghantam sekolah dasar di Iran dan menewaskan hingga 168 orang memperkeruh posisi Hegseth. Massie secara spesifik menyinggung pengurangan staf dan sumber daya pada kantor Pentagon yang bertugas mengurangi dampak operasi militer terhadap warga sipil, yang terjadi sebelum insiden tersebut.

Konteks politik juga penting. Demokrat baru saja merebut kendali Kongres AS dalam pemilu sela, dan Trump diperkirakan menghadapi perlawanan di dua tahun terakhir masa jabatannya. Isu perang Iran menjadi salah satu titik serang utama, sebagaimana terlihat dari pernyataan pimpinan Demokrat Hakeem Jeffries dan Chuck Schumer yang mendukung pemakzulan atas tuduhan merusak keamanan nasional.

Untuk memahami kerangka hukum pemakzulan AS, rujukan umum adalah ketentuan konstitusi soal proses impeachment di Senat, yang mensyaratkan pelanggaran berat seperti pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan dan pelanggaran berat lainnya.

Dampak: Hegseth Aman Sementara, Demokrat Menunggu 2027

Dalam jangka pendek, Hegseth tetap menjabat. Dukungan Trump dan solidnya suara Republik membuat posisinya sulit digoyang selama DPR masih dikuasai partai presiden. Voting 211-204 menunjukkan disiplin partai yang kuat meski delapan pasal tuduhan cukup serius.

Namun dampak jangka panjangnya berbeda. Begitu Demokrat mengambil alih DPR dan Senat pada 2027, resolusi serupa bisa diajukan ulang dengan prospek berbeda. Jeffries dan Schumer telah menyatakan dukungan terhadap pemakzulan, menandakan isu ini akan menjadi agenda politik utama.

Bagi militer AS, voting ini mengirim sinyal bahwa operasi di Iran, Yaman, dan Venezuela akan terus diawasi. Perwira yang menjalankan perintah menghadapi dilema etik: patuh pada rantai komando atau pada kewajiban konstitusional. Kasus Mark Kelly menunjukkan bahwa mereka yang memilih bersuara justru menghadapi sanksi.

Bagi publik Amerika, insiden rudal di sekolah dasar Iran dengan 168 korban akan terus menjadi luka politik. Partai Republik berhasil menutup proses pemakzulan, tetapi tidak menutup pertanyaan publik tentang akuntabilitas perang.

Analisis Redaksi: Kemenangan Prosedural yang Menyimpan Bara

Kemenangan Hegseth adalah kemenangan prosedur, bukan pembebasan substansi. DPR tidak memutuskan bahwa tuduhan Massie salah; ia hanya memindahkan resolusi ke komite, yang dalam praktik kongres AS berarti menguburnya. Delapan pasal tuduhan tetap berdiri sebagai catatan resmi, dan itu akan sulit dihapus dari ingatan politik.

Yang paling mencolok dari voting ini adalah solidnya Partai Republik di bawah tekanan presiden. Delapan pasal yang mencakup perang tanpa otorisasi, korban sipil, dan sanksi terhadap senator seharusnya cukup untuk memicu perdebatan terbuka. Yang terjadi justru pembingkaian ulang: pemakzulan diubah menjadi serangan terhadap militer, dan kritik terhadap Hegseth diubah menjadi kritik terhadap tentara.

Namun bara masih menyala. Demokrat yang akan menguasai Kongres pada 2027 tidak perlu membangun kasus baru; mereka hanya perlu membuka kembali berkas yang sudah ada. Pertanyaannya bukan apakah Hegseth akan menghadapi pemakzulan lagi, melainkan seberapa besar biaya politik yang harus dibayar Partai Republik untuk melindunginya sampai saat itu. Bagi publik, yang tersisa adalah pertanyaan sederhana: jika perang 256 hari tanpa otorisasi bukan pelanggaran berat, lalu apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat?