Pramono Instruksikan Turap di Lokasi Longsor Pejaten dan Kemang Jaksel

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya segera menangani longsor di Pejaten dan Kemang, Jakarta Selatan, dengan membangun turap. Ia menegaskan lokasi terdampak tidak bisa ditangani dengan cara konvensional.

Instruksi itu disampaikan Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), sehari setelah dua titik longsor dilaporkan terjadi di wilayah Jakarta Selatan pada Selasa (10/11/2026).

"Saya sudah mendapat laporan dan saya sudah meminta untuk segera ditangani dan lokasi itu enggak bisa dengan cara yang konvensional, harus diturap," ujar Pramono.

Kronologi Longsor Pejaten dan Kemang

Peristiwa bermula pada Selasa (10/11/2026), ketika longsor terjadi di kawasan Pejaten dan Kemang, Jakarta Selatan. Kedua lokasi berada di wilayah administrasi Jakarta Selatan yang selama ini dikenal padat permukiman dan aktivitas komersial.

Pramono baru memberikan keterangan resmi ke publik pada Rabu (11/11/2026) di Balai Kota. Menurut dia, laporan soal kejadian itu sudah diterimanya, dan ia langsung mengarahkan perangkat daerah untuk bergerak.

Longsor di dua titik itu bukan peristiwa pertama. Pramono menyebut kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi, terutama pada periode peralihan dari kemarau panjang ke musim hujan.

"Memang problemnya kalau habis kemarau panjang kemudian hujan, dan sebenarnya hujannya ini belum sepenuhnya musim hujan," kata Pramono.

Ia juga menyoroti bahwa hujan deras yang turun di sejumlah wilayah Jakarta saat itu merupakan hasil operasi modifikasi cuaca (OMC). Artinya, curah hujan tinggi datang dalam periode yang secara musiman belum sepenuhnya masuk musim hujan.

Pramono Minta Bina Marga dan Sudin Jakarta Selatan Bergerak

Pramono tidak hanya meminta penanganan cepat. Ia menetapkan metode penanganan yang berbeda dari praktik biasa, yakni pembangunan turap atau dinding penahan tekanan dan pergerakan tanah.

"Harus diturap, harus dibuat apa ya? Bina Marga nanti bekerja sama dengan Sudin Jakarta Selatan untuk menangani itu. Tapi saya sudah meminta kepada Wali Kota untuk segera menangani itu," ucap Pramono.

Dari pernyataan itu, ada tiga pihak yang disebut Pramono akan terlibat langsung:

• Dinas Bina Marga DKI Jakarta, yang akan mengerjakan pembangunan turap di lokasi longsor.
• Suku Dinas (Sudin) Jakarta Selatan, yang diminta bekerja sama dengan Bina Marga dalam penanganan di lapangan.
• Wali Kota Jakarta Selatan, yang menerima instruksi langsung dari Gubernur untuk segera menangani persoalan.

Pramono belum merinci berapa panjang turap yang akan dibangun, berapa anggaran yang disiapkan, maupun tenggat penyelesaiannya. Ia hanya menegaskan bahwa penanganan tidak boleh memakai pendekatan konvensional.

Instruksi ini menempatkan persoalan longsor sebagai urusan lintas perangkat daerah, bukan hanya tugas satu dinas. Bina Marga memegang pekerjaan konstruksi, sementara Sudin dan Wali Kota berada di lini koordinasi wilayah.

Mengapa Turap Jadi Pilihan, Bukan Perbaikan Biasa

Turap adalah struktur dinding penahan yang berfungsi menahan tekanan dan pergerakan tanah pada lereng atau tebing. Dalam konstruksi jalan dan permukiman, turap dipakai ketika perbaikan permukaan saja tidak cukup untuk mencegah tanah bergerak.

Pernyataan Pramono bahwa lokasi longsor "enggak bisa dengan cara yang konvensional" mengisyaratkan bahwa penambalan atau perbaikan permukaan dinilai tidak memadai. Tanpa struktur penahan, risiko longsor susulan tetap terbuka, terutama jika hujan deras kembali turun.

Konteks yang disebut Pramono menambah alasan pentingnya turap. Tanah yang mengering selama kemarau panjang lalu diguyur hujan lebat cenderung lebih rentan terhadap pergerakan. Kondisi itu diperkuat oleh hujan dari operasi modifikasi cuaca yang datang di luar pola musim hujan biasa.

Pembangunan turap umumnya menuntut kajian teknis, mulai dari kondisi tanah, kemiringan lereng, hingga beban bangunan di sekitarnya. Karena itu, keterlibatan Bina Marga sebagai dinas yang menangani infrastruktur jalan menjadi krusial.

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memiliki kanal informasi resmi melalui Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta yang biasa digunakan untuk mengumumkan penanganan infrastruktur dan kebencanaan di wilayah ibu kota.

Dampak bagi Warga di Sekitar Lokasi Longsor

Longsor di Pejaten dan Kemang menimbulkan kekhawatiran langsung bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar titik terdampak. Kedua kawasan merupakan area padat dengan permukiman, jalan lingkungan, dan pusat kegiatan ekonomi.

Ketika longsor terjadi, akses jalan bisa terganggu dan keselamatan penghuni di sekitar lereng menjadi taruhan. Risiko bertambah jika hujan deras kembali mengguyur sebelum perbaikan permanen selesai dikerjakan.

Instruksi Pramono agar Wali Kota Jakarta Selatan segera bertindak menunjukkan penanganan tidak menunggu proses perencanaan panjang. Namun pernyataan itu belum disertai keterangan soal langkah darurat, seperti penyangga sementara atau pembatasan aktivitas di sekitar lokasi.

Bagi warga, kepastian soal jadwal pengerjaan turap menjadi hal yang paling ditunggu. Tanpa tenggat yang jelas, kekhawatiran terhadap longsor susulan akan tetap ada, terutama di kawasan yang sudah berulang kali mengalami kejadian serupa.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan pada Penanganan Longsor Jakarta

Setelah instruksi Gubernur, bola penanganan berada di tangan Bina Marga DKI, Sudin Jakarta Selatan, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Ketiganya kini menanggung ekspektasi publik untuk merealisasikan pembangunan turap di dua lokasi.

Pramono secara terbuka menyebut longsor di Pejaten dan Kemang bukan kejadian pertama. Pengakuan itu penting karena menunjukkan persoalan ini bersifat berulang, bukan insiden tunggal yang bisa diselesaikan dengan perbaikan sesaat.

Sejumlah hal masih menunggu penjelasan resmi:

1. Luas dan panjang turap yang akan dibangun di masing-masing lokasi.
2. Sumber dan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan itu.
3. Jadwal mulai dan target selesainya pembangunan.
4. Langkah mitigasi sementara selama pekerjaan belum rampung.

Publik juga akan mencermati apakah pendekatan turap diterapkan menyeluruh atau hanya pada titik yang terdampak. Sebab, jika pemicunya adalah pola cuaca dan kondisi tanah, titik lain di Jakarta Selatan berpotensi menghadapi risiko yang sama.

Informasi resmi soal penanganan bencana dan infrastruktur Jakarta biasanya disampaikan melalui kanal pemerintah, termasuk situs resmi Pemprov DKI Jakarta dan perangkat daerah terkait.

Analisis Redaksi

Instruksi Pramono mengandung pengakuan yang jarang diucapkan terbuka: longsor di Jakarta Selatan berulang, dan cara lama tidak lagi memadai. Kata "enggak bisa dengan cara yang konvensional" adalah sinyal bahwa penambalan permukaan selama ini hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya.

Namun instruksi tanpa rincian mudah menguap menjadi pernyataan seremonial. Pramono belum menyebut anggaran, tenggat, atau cakupan pekerjaan. Tanpa angka dan jadwal, publik sulit menilai apakah turap benar-benar akan berdiri atau hanya berpindah dari satu pernyataan pejabat ke pernyataan pejabat berikutnya.

Yang juga perlu dicermati, penanganan longsor tidak berhenti pada beton penahan tanah. Pramono sendiri menyebut pemicunya adalah peralihan dari kemarau panjang ke hujan, ditambah hujan dari operasi modifikasi cuaca. Artinya, turap harus dibarengi dengan tata kelola drainase dan pengawasan pembangunan di kawasan lereng.

Beban pembuktian kini ada pada Bina Marga, Sudin Jakarta Selatan, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Warga Pejaten dan Kemang berhak mendapat kepastian jadwal, bukan sekadar janji bahwa lokasi akan diturap.

Sumber: gesuri.id, jakarta.go.id