Lapas Curup Bengkulu Optimalkan Pengendalian TBC dan HIV di Kalangan Warga Binaan

Lapas Kelas IIA Curup, Provinsi Bengkulu, memperkuat pengendalian penyakit menular, terutama tuberkulosis (TBC) dan HIV, bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) sekaligus petugas. Langkah ini menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.8.PK.08.03-089 tertanggal 30 Oktober 2026.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup Untung Cahyo Sidharta menyatakan kesehatan menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pembinaan di dalam lapas. Pernyataan itu disampaikannya di Rejang Lebong, Jumat.

"Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG serta skrining TBC dan HIV bagi tahanan, narapidana, anak binaan, maupun petugas pemasyarakatan," kata Untung.

Surat Ditjen Pemasyarakatan Jadi Dasar Program CKG dan Skrining TBC

Program di Lapas Curup bukan inisiatif yang berdiri sendiri. Untung menjelaskan, langkah tersebut menindaklanjuti pemberitahuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat Nomor PAS.8.PK.08.03-089 tertanggal 30 Oktober 2026 tentang dukungan anggaran pelaksanaan CKG dan skrining TBC.

Surat itu menjadi payung administratif sekaligus anggaran bagi unit pelaksana teknis di daerah. Tanpa dukungan pembiayaan, skrining massal di lapas sulit dijalankan secara rutin, terutama untuk populasi yang cukup padat dan berisiko tinggi seperti warga binaan.

Menurut Untung, program tersebut juga mencakup dukungan pembiayaan terapi antiretroviral (ARV) bagi warga binaan yang terdiagnosis positif HIV. Selain itu, ada pelatihan bagi narapidana agar diberdayakan sebagai kader kesehatan.

Dengan skema itu, deteksi dini, pencegahan, dan penanganan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan diharapkan berjalan lebih optimal. Pelibatan warga binaan sebagai kader kesehatan ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kolektif selama masa pembinaan.

"Melalui dukungan program CKG dan skrining TBC ini, kami berharap seluruh warga binaan maupun petugas pemasyarakatan dapat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang optimal," ujarnya.

Empat Pilar Layanan Kesehatan yang Dioptimalkan di Lapas Curup

Dari penjelasan Kepala Lapas, setidaknya ada empat komponen yang menjadi fokus penguatan layanan kesehatan di Lapas Curup. Keempatnya saling melengkapi, dari pencegahan hingga penanganan.

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi tahanan, narapidana, anak binaan, dan petugas pemasyarakatan.
• Skrining TBC dan HIV sebagai pintu masuk deteksi dini di dalam lapas.
• Dukungan pembiayaan terapi ARV bagi warga binaan yang terdiagnosis positif HIV.
• Pelatihan kader kesehatan dari kalangan narapidana untuk memperkuat kesadaran kolektif.

Skrining menjadi titik krusial. Tanpa pemeriksaan awal, kasus TBC dan HIV di dalam lapas cenderung tidak terdeteksi dan baru ditemukan saat kondisi sudah memburuk. Padahal, kepadatan hunian dan interaksi harian yang intens membuat penularan lebih mudah terjadi.

Dukungan pembiayaan ARV memastikan warga binaan yang positif HIV tetap menjalani pengobatan tanpa terputus. Ketersediaan obat yang konsisten adalah syarat utama agar terapi berjalan efektif dan tidak menimbulkan resistensi.

Sementara itu, pelibatan narapidana sebagai kader kesehatan memberi lapisan tambahan. Pesan kesehatan yang disampaikan sesama warga binaan kerap lebih mudah diterima dibandingkan imbauan formal dari petugas.

TBC dan HIV di Lingkungan Pemasyarakatan: Mengapa Skrining Rutin Penting

Lapas dan rumah tahanan dikenal sebagai lingkungan dengan risiko penularan TBC yang tinggi. Hunian padat, ventilasi terbatas, dan mobilitas penghuni menjadi kombinasi yang mempercepat penyebaran bakteri penyebab TBC melalui udara.

Kondisi itu diperberat oleh faktor lain, seperti gizi yang tidak selalu optimal dan adanya penyakit penyerta. HIV, misalnya, melemahkan sistem imun sehingga orang dengan HIV lebih rentan terinfeksi TBC dan mengalami perburukan.

Karena itu, skrining TBC dan HIV sebaiknya berjalan bersama, bukan terpisah. Seseorang yang terdeteksi HIV perlu diperiksa kemungkinan TBC, dan sebaliknya. Pendekatan ini membantu memutus rantai penularan lebih cepat.

Di sisi lain, petugas pemasyarakatan juga menghadapi risiko yang sama. Mereka berinteraksi setiap hari dengan warga binaan, sehingga pemeriksaan kesehatan bagi petugas bukan sekadar bonus, melainkan bagian dari perlindungan tempat kerja.

Program CKG yang menyasar warga binaan sekaligus petugas mencerminkan pemahaman itu. Kesehatan lingkungan pemasyarakatan hanya bisa dicapai bila kedua kelompok mendapat akses pemeriksaan yang setara.

Data rinci mengenai jumlah warga binaan yang mengikuti skrining, temuan kasus, maupun alokasi anggaran tidak disebutkan dalam keterangan yang disampaikan Kepala Lapas. Informasi itu belum diungkap ke publik.

Kader Kesehatan Warga Binaan dan Target Lingkungan Pemasyarakatan Bebas Penularan

Untung menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung setiap program pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan. Tujuannya, mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, produktif, humanis, dan bebas dari penularan penyakit.

Komitmen itu diterjemahkan lewat pelatihan narapidana sebagai kader kesehatan. Peran mereka antara lain mengingatkan sesama warga binaan untuk memeriksakan diri, menjaga kebersihan, dan mematuhi jadwal pengobatan.

Pendekatan pemberdayaan semacam ini punya nilai jangka panjang. Keterampilan sebagai kader kesehatan bisa menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat, sekaligus mengurangi stigma terhadap penderita TBC dan HIV.

Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Skrining yang hanya sekali jalan tidak cukup untuk menekan angka penularan. Diperlukan pemeriksaan berkala, pencatatan kasus yang rapi, dan rujukan yang jelas ke fasilitas kesehatan di luar lapas.

Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan fasilitas layanan HIV menjadi kunci. Rujukan ANTARA Bengkulu menyebut program ini sebagai upaya optimalisasi pengendalian penyakit menular, yang berarti kelanjutan dari layanan yang sudah ada, bukan program baru dari nol.

Seperti halnya layanan kesehatan publik lain, transparansi capaian akan menentukan kepercayaan publik. Informasi soal jumlah skrining, temuan kasus, dan cakupan terapi ARV perlu disampaikan secara berkala agar program bisa dievaluasi dengan data, bukan sekadar klaim.

Analisis Redaksi: Skrining di Lapas adalah Investasi Kesehatan Publik

Langkah Lapas Curup menindaklanjuti surat Ditjen Pemasyarakatan patut diapresiasi, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesehatan di lapas selama ini berada di titik lemah sistem layanan publik. Ketika sebuah unit pelaksana teknis baru bergerak setelah ada surat dukungan anggaran, itu tanda bahwa persoalan utamanya bukan sekadar kesadaran, melainkan pembiayaan dan tata kelola.

Yang menarik dari program ini adalah pendekatannya yang menyasar petugas sekaligus warga binaan. Selama ini, wacana kesehatan lapas kerap hanya berfokus pada narapidana, seolah petugas kebal risiko. Padahal penularan TBC tidak mengenal seragam. Memeriksa keduanya adalah keputusan yang tepat dan seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.

Kritik yang perlu diajukan sederhana: jangan berhenti pada seremoni dan foto kegiatan. Skrining massal tanpa tindak lanjut pengobatan hanya membuang anggaran. Pemerintah perlu memastikan rantai layanan berjalan utuh, dari deteksi, pengobatan, hingga pemantauan kepatuhan minum obat. Tanpa itu, klaim "bebas penularan" hanya akan menjadi kalimat di pidato.

Investasi kesehatan di lapas sejatinya adalah investasi kesehatan publik. Warga binaan akan kembali ke tengah masyarakat. Jika TBC dan HIV dibiarkan menyebar di dalam, biaya yang harus ditanggung negara di luar jauh lebih besar.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi dan Keterbukaan Data

Setelah komitmen dinyatakan, publik menunggu realisasi di lapangan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan CKG dan skrining TBC serta HIV sesuai surat Nomor PAS.8.PK.08.03-089, termasuk penyaluran dukungan pembiayaan ARV dan pelatihan kader kesehatan.

Evaluasi berkala menjadi penting agar program tidak berhenti di tahap awal. Indikatornya jelas: berapa banyak warga binaan dan petugas yang diperiksa, berapa kasus yang ditemukan, dan bagaimana kesinambungan pengobatannya.

Untuk informasi lebih luas mengenai kebijakan pemasyarakatan, pembaca dapat merujuk pada pemberitaan Kantor Berita ANTARA yang memuat pernyataan resmi Kepala Lapas Kelas IIA Curup.

"Melalui dukungan program CKG dan skrining TBC ini, kami berharap seluruh warga binaan maupun petugas pemasyarakatan dapat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang optimal," kata Untung Cahyo Sidharta.