Orang Pertama Dihukum di Bawah Undang-Undang Larang Deepfake Intim Tanpa Persetujuan

Sebuah tonggak penting tercapai dalam penegakan hukum terkait teknologi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat. James Strahler II, pria berusia 37 tahun dari Ohio, menjadi orang pertama yang dinyatakan bersalah berdasarkan Take It Down Act, sebuah undang-undang federal yang mengkriminalisasi penyebaran gambar dan video eksplisit yang dihasilkan AI tanpa persetujuan korban, termasuk deepfake intim.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan vonis ini pada Selasa, menandai implementasi nyata undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Mei 2025. Undang-undang tersebut merupakan hasil inisiatif yang dipelopori oleh Ibu Negara Melania Trump sebagai bagian dari kampanye Be Best untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dari kejahatan siber yang melibatkan teknologi terbaru.

Kasus James Strahler dan Pelanggaran Deepfake

Strahler didakwa melakukan beberapa tindak kejahatan serius, termasuk cyberstalking, pembuatan materi pornografi anak berbasis AI, dan publikasi pemalsuan digital (deepfake). Ia menggunakan teknologi AI untuk memanipulasi wajah anak-anak yang dikenal di komunitasnya, memasangkan wajah mereka ke tubuh orang dewasa atau anak lain yang terlibat dalam adegan seksual dengan anggota keluarga mereka sendiri.

Menurut rilis resmi dari Departemen Kehakiman, Strahler mengunggah lebih dari 700 gambar dan animasi yang menggambarkan pelecehan seksual anak-anak ke sebuah situs web khusus konten pornografi anak. Tak hanya itu, di perangkat pribadinya ditemukan 2.400 gambar dan video berisi konten cabul, kekerasan, dan materi pornografi anak berbasis AI. Ia juga mengunduh lebih dari 24 platform AI dan 100 model AI berbasis web.

Selain korban anak, Strahler juga mengirimkan pesan berisi gambar dan video telanjang asli dan hasil manipulasi AI kepada setidaknya enam korban dewasa perempuan. Salah satu video AI yang dibuatnya menggambarkan seorang korban dewasa melakukan hubungan seksual dengan ayahnya, lalu menyebarkan video tersebut ke rekan kerja korban, yang merupakan tindakan yang sangat merusak dan melanggar privasi.

Isi dan Dampak Undang-Undang Take It Down Act

Undang-undang ini tidak hanya mengkriminalisasi pembuatan dan penyebaran materi deepfake intim tanpa izin, tetapi juga mengharuskan platform daring untuk menghapus konten tersebut dalam waktu 48 jam setelah dilaporkan. Mulai bulan depan, seluruh platform digital wajib memiliki mekanisme formal untuk menindaklanjuti laporan korban dan menghapus materi yang merugikan.

• Pelaku dapat dikenakan denda dan hukuman penjara hingga 2 tahun jika korban adalah dewasa.
• Jika korban adalah anak di bawah umur, hukuman penjara bisa mencapai 3 tahun.
• Rancangan undang-undang ini mendapat dukungan bipartisan dengan suara bulat di Senat dan hampir seluruh suara di DPR.

Ibu Negara Melania Trump menyatakan,

"Saya bangga telah bekerja sama dengan Kongres untuk memberikan alat hukum yang kuat kepada Jaksa AS Dominick S. Gerace II guna melindungi korban tak bersalah dari kejahatan siber jenis ini."

Perkembangan Legislasi dan Penanganan Kasus AI dan Eksploitasi Anak

Kasus ini menyoroti semakin seriusnya tantangan yang dihadirkan oleh materi pornografi anak berbasis AI. Organisasi National Center for Missing and Exploited Children melaporkan adanya lebih dari 1,5 juta laporan terkait eksploitasi anak dan AI sepanjang tahun 2025, menunjukkan lonjakan besar dalam kasus yang melibatkan teknologi generatif.

Selain Take It Down Act, terdapat beberapa upaya legislatif lain, termasuk ENFORCE Act yang disahkan di Senat pada Desember 2025 dan mengusulkan agar pembuat dan penyebar materi eksploitasi anak berbasis AI diproses dengan berat sama seperti materi tradisional. Namun, undang-undang ini masih menunggu pembahasan di DPR.

Menurut pengawasan kelompok Public Citizen, setidaknya 45 negara bagian di AS telah mengadopsi hukum lokal yang mengatur penggunaan deepfake, khususnya yang melibatkan anak-anak.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, vonis terhadap James Strahler bukan hanya sebuah kemenangan hukum, tetapi juga sinyal penting bahwa pemerintah Amerika Serikat serius menghadapi tantangan baru dari teknologi AI yang bisa disalahgunakan. Take It Down Act menjadi preseden kuat untuk menegakkan hak privasi dan keamanan digital di era kecerdasan buatan.

Namun, tantangan besar masih menanti. Teknologi AI terus berkembang pesat dan semakin mudah diakses, yang berarti potensi penyalahgunaannya juga meningkat. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penguatan regulasi, serta edukasi masyarakat mengenai risiko teknologi ini, harus terus diintensifkan.

Kita juga harus mengawasi bagaimana implementasi undang-undang ini di berbagai platform digital berjalan, apakah mereka benar-benar mampu menindaklanjuti laporan dan menghapus konten berbahaya dalam waktu yang ditetapkan. Ke depan, kolaborasi antara legislator, penegak hukum, dan pelaku industri teknologi menjadi kunci agar perlindungan terhadap korban kejahatan siber berbasis AI dapat lebih efektif.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini, Anda bisa mengakses laporan resmi NBC News dan sumber berita terpercaya lainnya.