MA Tolak Kasasi Google, Putusan KPPU soal Google Play Billing Berkuatan Hukum Tetap

Mahkamah Agung (MA) secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Google LLC terkait dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam penerapan Google Play Billing System. Dengan putusan ini, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google menjadi berkekuatan hukum tetap.

Putusan MA yang Menegaskan Kekuatan Hukum Putusan KPPU

Informasi dari laman resmi MA menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2026, majelis hakim pimpinan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., bersama anggota Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., memutuskan menolak kasasi Google LLC.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menyatakan, "Penolakan kasasi tersebut menutup seluruh upaya hukum yang ditempuh Google dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024 mengenai penerapan Google Play Billing System pada layanan distribusi aplikasi digital melalui Google Play Store." Dengan demikian, putusan KPPU yang menjatuhkan denda Rp202,5 miliar kini memiliki kekuatan hukum tetap.

Latar Belakang Kasus Google Play Billing dan Dugaan Monopoli

Kasus ini bermula dari penyelidikan inisiatif KPPU terhadap kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan Google Play Billing (GPB) sebagai satu-satunya sistem pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store, kebijakan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2022.

Rapat Komisi KPPU pada 14 September 2022 memutuskan untuk menindaklanjuti penelitian terkait dampak kebijakan Google terhadap persaingan usaha di pasar distribusi aplikasi digital di Indonesia.

Kebijakan Google melarang pengembang aplikasi menggunakan metode pembayaran alternatif selain Google Play Billing dan menetapkan biaya layanan antara 15 hingga 30 persen dari nilai transaksi digital yang berjalan di platform tersebut.

Proses Penyidikan dan Putusan KPPU

Perkara ini memasuki proses sidang di KPPU pada 28 Juni 2024 dengan nomor perkara 03/KPPU-I/2024. Investigator KPPU memaparkan bukti dugaan pelanggaran berupa kewajiban penggunaan Google Play Billing yang menghambat persaingan usaha dengan membatasi pilihan metode pembayaran bagi pengembang aplikasi dan konsumen.

Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 93 persen, yang membuat kebijakan tersebut berpotensi menghambat masuknya pemain baru di pasar jasa pembayaran digital.

Setelah proses pemeriksaan lanjutan yang berakhir pada 3 Desember 2024, Majelis Komisi KPPU pada 21 Januari 2025 memutuskan bahwa Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing serta memberi kesempatan bagi seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan insentif pengurangan biaya layanan minimal 5 persen selama satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Upaya Hukum Google dan Penolakan di Pengadilan Niaga

Google mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tertanggal 7 Februari 2025. Namun, pada 19 Juni 2025, Pengadilan Niaga menolak seluruh permohonan keberatan Google dan menguatkan putusan KPPU.

Google kemudian mengajukan kasasi ke MA sebagai upaya hukum terakhir, yang akhirnya ditolak sehingga putusan KPPU tetap berlaku.

Implikasi Putusan dan Langkah Berikutnya

Dengan putusan ini, Google LLC harus melaksanakan semua amar putusan KPPU, termasuk membayar denda dan melakukan perubahan kebijakan sesuai perintah KPPU. Hal ini menjadi preseden penting bagi pengaturan persaingan usaha di sektor digital Indonesia.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penolakan kasasi oleh MA menegaskan posisi KPPU sebagai lembaga yang efektif menjaga persaingan usaha di era digital yang semakin kompleks. Kasus Google Play Billing ini bukan hanya soal denda besar, tetapi juga mengenai bagaimana dominasi platform digital global harus diatur agar tidak menutup peluang inovasi dan pilihan bagi pelaku usaha lokal maupun konsumen.

Keputusan ini berpotensi menjadi pembuka jalan bagi kasus-kasus serupa yang melibatkan perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, publik perlu mengawasi implementasi putusan ini agar Google benar-benar menjalankan kewajibannya dan memberi ruang yang adil bagi pengembang aplikasi lokal.

Selain itu, pemerintah dan regulator diharapkan semakin aktif mengembangkan kerangka hukum persaingan usaha yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil menengah.

Kesimpulan

Putusan MA yang menolak kasasi Google mengakhiri babak panjang sengketa hukum ini dan memperkuat kewenangan KPPU dalam mengawasi praktik monopoli di sektor digital. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, khususnya dalam industri teknologi dan distribusi aplikasi digital.

Untuk berita terkini dan perkembangan selanjutnya terkait putusan ini dan dampaknya, terus pantau update dari KPPU dan Mahkamah Agung.