Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal, dari Saham hingga Emas

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan 16 entitas yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat. Modusnya beragam, mulai dari investasi deposit, perdagangan saham, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PASTI, para pelaku juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan korban. Publik diminta waspada terhadap tawaran investasi yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.

"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," tulis Satgas PASTI dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari detikFinance.

Kronologi Penghentian dan Daftar Entitas Investasi Ilegal

Satgas PASTI mengungkap bahwa penipuan investasi dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari penyewaan komputasi dengan pengerjaan tugas, penyetoran deposit, hingga member get member. Berikut daftar entitas yang dihentikan berdasarkan kategori modusnya:

• Investasi penyewaan komputasi dan pengerjaan tugas: GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Kesepuluh entitas ini tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi dan situs webnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi.
• Zahra Berkah: Diduga menipu melalui investasi deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80% dalam 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim untuk usaha pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman. Zahra Berkah mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, namun hasil verifikasi menunjukkan tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar di OJK.
• Singapore Bhinneka Capital (SBC): Menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member, menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut. SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK, tetapi tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha di BKPM, dan situs webnya tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.
• MAERA: Diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin Indonesia, namun verifikasi menunjukkan tidak memiliki badan hukum, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE.
• OneTwoMarkets: Menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan dan sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dengan transaksi diawasi OJK. OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Faktanya, tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE.
• Brevondale: Diduga menipu dengan modus investasi saham. Mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Verifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK, kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin BKPM, dan situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.
• Impersonasi Guotai Haitong: Diduga melakukan penipuan investasi pendanaan aset properti dengan mencatut nama Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di Cina. Entitas ini mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di BKPM, dan tidak tercatat sebagai PSE.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi Satgas PASTI

Satgas PASTI, yang terdiri dari perwakilan OJK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Komdigi, melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 16 entitas tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Satgas PASTI menegaskan bahwa seluruh entitas tidak memiliki legalitas yang sah untuk menghimpun dana masyarakat.

"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," tulis Satgas PASTI.

Selain itu, Satgas PASTI juga mengingatkan agar publik waspada terhadap tawaran investasi yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik. Pemanfaatan teknologi AI untuk menampilkan tokoh publik dalam materi promosi menjadi modus baru yang digunakan untuk menambah kredibilitas palsu.

Latar Belakang dan Konteks: Maraknya Investasi Ilegal Berkedok Teknologi

Fenomena investasi ilegal bukan hal baru di Indonesia. Namun, perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan, memberikan alat baru bagi pelaku untuk memperdaya korban. Penggunaan AI untuk menampilkan tokoh publik atau membuat testimoni palsu membuat penipuan semakin sulit dikenali oleh masyarakat awam.

Satgas PASTI sendiri dibentuk untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Tugasnya mencakup pencegahan, penindakan, dan edukasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Satgas PASTI telah menghentikan ratusan entitas ilegal, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penipuan berkedok crypto.

Menurut data OJK, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal terus meningkat setiap tahun. Modus yang digunakan pun semakin canggih, mulai dari skema Ponzi, member get member, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin. Masyarakat sering kali tergiur dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa memeriksa legalitasnya.

Dalam kasus ini, beberapa entitas bahkan mengklaim terdaftar di OJK dan mencatut logo lembaga negara. Ini menunjukkan bahwa pelaku memahami pentingnya faktor kepercayaan dalam menarik korban. Oleh karena itu, Satgas PASTI menekankan pentingnya verifikasi legalitas sebelum berinvestasi.

Dampak dan Reaksi: Kerugian Masyarakat dan Imbauan Waspada

Penghentian 16 entitas ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari kerugian finansial. Meski demikian, jumlah korban dan total kerugian tidak disebutkan secara rinci dalam keterangan Satgas PASTI. Namun, modus yang digunakan, seperti janji keuntungan hingga 80% dalam 30 hari atau tiga kali lipat dari member get member, menunjukkan potensi kerugian yang besar.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak jelas. Beberapa ciri investasi ilegal antara lain: menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu singkat, menggunakan skema member get member, tidak memiliki izin resmi, serta mencatut nama atau logo lembaga berwenang.

Reaksi publik terhadap pengungkapan ini beragam. Banyak yang mengapresiasi langkah Satgas PASTI, namun sebagian juga mempertanyakan efektivitas pengawasan karena masih banyak entitas serupa yang beroperasi. Satgas PASTI sendiri terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal.

OJK, sebagai bagian dari Satgas PASTI, juga memiliki layanan pengaduan konsumen. Masyarakat yang merasa menjadi korban investasi ilegal dapat melaporkan ke OJK atau pihak berwenang lainnya.

Langkah Selanjutnya: Pengawasan dan Edukasi Publik

Setelah penghentian, Satgas PASTI akan terus memantau aktivitas keuangan ilegal yang mungkin muncul dengan modus baru. Penggunaan teknologi AI dalam penipuan investasi menjadi perhatian khusus karena dapat menyesatkan masyarakat dengan lebih efektif.

Ke depan, Satgas PASTI berencana meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk platform digital dan penyedia layanan internet, untuk memblokir situs dan aplikasi ilegal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus digencarkan, terutama melalui media sosial dan kampanye publik.

Masyarakat diharapkan proaktif memeriksa legalitas entitas yang menawarkan investasi melalui situs resmi OJK atau menghubungi kontak resmi Satgas PASTI. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan tinggi tanpa memahami risiko dan legalitasnya.

"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," pungkas Satgas PASTI.

Analisis Redaksi: Pentingnya Literasi Keuangan di Tengah Serbuan AI

Pengungkapan 16 entitas investasi ilegal oleh Satgas PASTI menjadi pengingat bahwa kejahatan keuangan terus berevolusi. Jika dulu pelaku hanya mengandalkan brosur dan testimoni palsu, kini mereka memanfaatkan AI untuk menciptakan ilusi kredibilitas. Tokoh publik yang muncul dalam video atau gambar bisa saja hasil rekayasa. Masyarakat pun dituntut lebih kritis.

Namun, upaya penindakan saja tidak cukup. Literasi keuangan harus menjadi prioritas. Banyak korban terjebak karena minimnya pemahaman tentang ciri-ciri investasi ilegal. Pendidikan keuangan sejak dini, termasuk di sekolah dan tempat kerja, perlu diperkuat. Regulator juga harus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat dan memblokir entitas ilegal sebelum menelan lebih banyak korban.

Di sisi lain, pengawasan terhadap platform digital yang menjadi sarana promosi investasi ilegal harus diperketat. Selama ini, iklan investasi bodong masih mudah ditemukan di media sosial dan mesin pencari. Kerja sama antara Satgas PASTI, Komdigi, dan platform digital menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran. Tanpa itu, penghentian entitas hanya akan menjadi permainan kucing-kucingan yang melelahkan.

Sumber: ojk.go.id