Ra'am Siap Akui Hamas Teroris demi Masuk Koalisi Eisenkot dan Lengserkan Netanyahu

Partai United Arab List (Ra'am) Israel disebut bersedia memenuhi syarat koalisi Gadi Eisenkot, termasuk mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, demi masuk pemerintahan baru dan menggulingkan Benjamin Netanyahu. Kabar ini pertama kali dilaporkan media lokal Israel, yang menyebut pemimpin Ra'am Mansour Abbas telah menyampaikan kesediaan itu kepada anggota blok oposisi.

Sampai kini belum ada konfirmasi resmi dari Ra'am maupun dari Abbas sendiri. Ketika ditanya soal syarat tersebut, Abbas memilih menegaskan posisi partainya terhadap terorisme dan ambisinya masuk kabinet, tanpa menyebut Hamas secara eksplisit.

"Kami ingin menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya. Itu adalah hak dasar," ucap Abbas, seperti dikutip CNN Indonesia.

Isi Syarat Eisenkot dan Sikap Ra'am

Sejak ditunjuk Presiden Isaac Herzog untuk membentuk kabinet, Gadi Eisenkot menetapkan sejumlah syarat bagi partai Arab yang ingin bergabung dengan pemerintahannya. Salah satu syarat paling sensitif adalah pengakuan bahwa Hamas merupakan kelompok teroris.

Bagi Ra'am, syarat itu bukan perkara kecil. Partai yang mewakili warga Arab Israel ini sejak lama menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, meski mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 karena menyeret warga Arab Israel ke dalam kekerasan.

Posisi itu selama bertahun-tahun menjadi garis merah Ra'am. Mengubahnya berarti partai harus menanggung risiko politik di mata basis pemilihnya sendiri, terutama warga Arab Israel yang selama ini melihat Ra'am sebagai suara mereka di parlemen.

Menurut laporan media lokal Israel, Abbas telah memberi tahu anggota blok oposisi bahwa partainya siap memenuhi syarat tersebut. Namun pernyataan publiknya tetap dijaga agar tidak terbaca sebagai pengakuan resmi.

Ketika ditanya, Abbas hanya menyatakan pihaknya menolak dan mengutuk segala bentuk terorisme. Ia juga menegaskan komitmen untuk bergabung dalam pemerintahan baru Israel.

Rumusan itu terkesan hati-hati. Abbas tidak membantah laporan tersebut, tetapi juga tidak mengonfirmasinya. Dalam politik koalisi Israel yang cair, pernyataan semacam ini kerap dipakai untuk menjaga ruang negosiasi tetap terbuka.

Peta Kursi: 48 Melawan 53

Kabar kesediaan Ra'am ini muncul setelah pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober lalu. Kubu Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi, sementara kubu Netanyahu memegang 53 kursi.

Angka itu menempatkan Eisenkot di posisi yang belum aman. Tanpa tambahan dukungan, ia tidak bisa membentuk mayoritas yang cukup untuk memerintah. Di sinilah partai-partai Arab menjadi penentu.

Partai-partai Arab menyatakan kesediaan untuk mendukung Eisenkot guna menggulingkan Netanyahu. Dukungan itu memberi Eisenkot jalan menuju mayoritas, tetapi sekaligus menciptakan dilema di dalam bloknya sendiri.

Beberapa sekutu Eisenkot menolak kerja sama dengan kubu Arab. Penolakan itu bersifat ideologis dan elektoral, sehingga Eisenkot tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Untuk mengatasi perselisihan tersebut, Eisenkot menetapkan sejumlah syarat. Syarat-syarat itu berfungsi sebagai kompromi: memberi jaminan kepada sekutu kanan bahwa kerja sama dengan partai Arab tidak akan mengubah garis kebijakan terhadap Hamas.

Dengan kata lain, pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris menjadi harga masuk bagi Ra'am. Bagi Eisenkot, syarat itu meredam kritik dari mitra koalisinya. Bagi Ra'am, syarat itu adalah ongkos politik untuk akhirnya duduk di kursi pemerintahan.

Sinyal dari Yair Golan

Isyarat bahwa Abbas benar-benar bersedia memenuhi syarat Eisenkot datang dari pemimpin Partai Demokrat Yair Golan. Dalam pertemuan partainya, Golan menyatakan keyakinannya bahwa persoalan Hamas tidak akan menjadi penghalang.

"Saya rasa pengakuan (soal Hamas) tidak akan menjadi hambatan bagi Abbas dan negosiasi akan berlangsung," kata Golan, seperti dikutip Times of Israel.

Pernyataan Golan penting karena ia berada di lingkar negosiasi. Jika seorang pemimpin partai mitra menyebut syarat itu bisa dilalui, maka pembicaraan soal pembentukan kabinet kemungkinan besar sudah masuk tahap rincian, bukan lagi sekadar penjajakan.

Namun Golan bukan pihak yang berhak berbicara atas nama Ra'am. Konfirmasi tetap harus datang dari Abbas dan pimpinan partai, dan sampai saat ini hal itu belum terjadi.

Yang jelas, negosiasi koalisi Israel selalu berjalan dengan dua jalur: pernyataan publik yang dijaga dan pembicaraan tertutup yang lebih terbuka. Kasus Ra'am memperlihatkan pola itu dengan gamblang.

Latar Belakang: Abbas dan Peran Jembatan

Mansour Abbas sejak lama menyatakan ingin menjadi jembatan komunikasi dengan warga Palestina guna mendorong perdamaian. Posisi itu membuat Ra'am berbeda dari partai Arab lain yang memilih garis oposisi keras terhadap setiap pemerintahan Israel.

Strategi tersebut pernah membawa hasil. Ra'am tercatat sebagai partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel, sebuah langkah yang ketika itu memicu perdebatan sengit di komunitas Arab Israel.

Keputusan untuk kembali masuk kabinet, kali ini di bawah Eisenkot, memperpanjang garis politik pragmatis itu. Abbas tampaknya menilai kursi pemerintahan lebih bernilai daripada kemurnian sikap oposisi.

Namun konteksnya kini lebih rumit. Serangan 7 Oktober 2023 mengubah cara banyak pihak di Israel memandang Hamas, dan partai Arab berada di posisi sulit: mengecam kekerasan tanpa mau melabeli Hamas sebagai organisasi teroris.

Perang di Gaza memperuncing tekanan itu. Warga Arab Israel ikut terdampak, dan Ra'am harus menjelaskan kepada basisnya mengapa bekerja sama dengan pemerintahan yang dibangun di atas syarat pengakuan terhadap Hamas.

Di sisi lain, Eisenkot membutuhkan legitimasi tambahan untuk pemerintahan yang akan ia bentuk. Dukungan partai Arab bisa dibaca sebagai tanda bahwa kabinetnya cukup inklusif, sekaligus memperkuat posisinya sebagai alternatif Netanyahu.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika Abbas benar-benar mengakui Hamas sebagai organisasi teroris, langkah itu akan menjadi perubahan besar bagi United Arab List. Partai ini akan menanggung konsekuensi internal maupun eksternal.

Beberapa dampak yang kemungkinan muncul:

• Ra'am berpeluang masuk koalisi Eisenkot dan mendapat kursi menteri, sesuatu yang tidak dinikmati partai Arab lain.
• Basis pemilih Arab Israel bisa terbelah antara yang mendukung pragmatisme dan yang menilai pengakuan itu sebagai pengkhianatan.
• Eisenkot mendapat tambahan dukungan untuk melewati 53 kursi kubu Netanyahu, meski masih harus merangkul sekutu yang menolak kerja sama dengan partai Arab.
• Peta oposisi berubah, dengan Netanyahu kehilangan salah satu narasi utama bahwa blok alternatif tidak mungkin dibangun tanpa partai Arab.

Sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari pihak Ra'am maupun Abbas. Pernyataan resmi partai masih ditunggu, dan negosiasi koalisi diperkirakan berlanjut dalam hari-hari ke depan.

Yang perlu dicermati adalah bagaimana rumusan pengakuan itu nantinya ditulis. Sebuah kalimat dalam perjanjian koalisi bisa berbunyi sangat berbeda dari pernyataan publik Abbas, dan di situlah ruang kompromi biasanya disimpan.

Pembentukan kabinet Israel sendiri punya batas waktu. Jika Eisenkot gagal merangkai mayoritas, mandat bisa berpindah tangan, dan peluang menggulingkan Netanyahu ikut mengecil.

Analisis Redaksi

Kesediaan Ra'am mengakui Hamas sebagai organisasi teroris adalah contoh telanjang bagaimana harga politik dibayar di meja negosiasi. Abbas tidak sedang berubah keyakinan; ia sedang menghitung bahwa kursi pemerintahan lebih berharga daripada label yang selama ini ia tolak.

Namun ada bahaya yang jarang dibahas. Ketika partai Arab masuk kabinet dengan syarat yang secara ideologis bertentangan dengan basisnya, legitimasi internal partai itu terkikis pelan-pelan. Ra'am bisa menang di parlemen, tetapi kehilangan sebagian kepercayaan pemilih yang selama ini melihatnya sebagai satu-satunya saluran politik yang tersisa.

Bagi Eisenkot, syarat itu adalah alat untuk menenangkan sekutu kanannya. Tetapi alat yang sama bisa menjadi bom waktu. Jika pengakuan itu terasa dipaksakan, koalisi yang dibangun di atasnya akan rapuh sejak hari pertama.

Yang paling menentukan justru bukan pernyataan Abbas atau Golan, melainkan teks perjanjian koalisi. Di dokumen itulah akan terlihat apakah pengakuan terhadap Hamas ditulis sebagai komitmen penuh, atau hanya sebagai kalimat diplomatis yang cukup untuk memuaskan semua pihak tanpa mengikat siapa pun secara sungguh-sungguh.

Sumber: timesofisrael.com