Sidang Febrie Ungkap Honor Rp3 Miliar untuk DR Law Firm, Ini Rinciannya

Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap pembayaran honorarium sebesar Rp3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm). Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART), Eky Pratama, merinci pembayaran dua tahap dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Eky menjelaskan, pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Sebesar Rp1 miliar dibayarkan untuk pendampingan hukum pada tahap penyelidikan. Kemudian, Rp2 miliar lainnya dibayarkan setelah perkara meningkat ke tahap penyidikan. Pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditangani Kejaksaan Agung.

Besarnya pembayaran itu menjadi perhatian, terutama terkait kewajaran biaya jasa hukum dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perusahaan. Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko mengingatkan agar pembayaran honorarium tersebut tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang menjerat Febrie Adriansyah.

Kronologi Pembayaran Honorarium Rp3 Miliar

Kesaksian Eky Pratama dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11), membuka tabir aliran dana ke DR Law Firm. Menurut Eky, pembayaran honorarium dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp1 miliar dibayarkan untuk pendampingan hukum pada tahap penyelidikan. Tahap kedua sebesar Rp2 miliar dibayarkan setelah perkara meningkat ke tahap penyidikan.

Pendampingan hukum tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi dana BPDPKS yang ditangani Kejaksaan Agung. Eky tidak merinci lebih jauh mekanisme pembayaran, namun keterangannya di persidangan menjadi bukti awal adanya transaksi antara PT SMART dan DR Law Firm.

Dalam persidangan, Eky juga menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara perusahaan dan kantor hukum untuk mendampingi proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DR Law Firm maupun PT SMART terkait rincian pembayaran tersebut. Namun, kesaksian Eky Pratama telah menjadi sorotan publik karena melibatkan angka yang signifikan dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Eky Pratama, nama Febrie Adriansyah menjadi pusat perhatian dalam sidang ini. Febrie yang menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026), hadir sebagai terdakwa dalam perkara dugaan TPPU. Namun, dalam sidang pada 9 November, Eky Pratama memberikan kesaksian terkait pembayaran honorarium ke DR Law Firm.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko memberikan tanggapan terkait keterkaitan antara pembayaran honorarium dan dugaan pemerasan. Menurut Yanuar, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, belum terdapat keterangan yang menunjukkan hubungan antara pembayaran kepada DR Law Firm dengan dugaan pemerasan oleh Febrie. "Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar, Rabu (11/11).

Yanuar menjelaskan, dugaan tindak pidana pemerasan harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur hukum pidana. Dalam konteks KUHP baru, Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur unsur pemerasan yang harus dibuktikan melalui adanya tindakan pemaksaan secara melawan hukum. "Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," urainya.

Pernyataan Yanuar ini menegaskan bahwa pembayaran honorarium kepada DR Law Firm tidak otomatis membuktikan adanya pemerasan. Ia menekankan pentingnya pembuktian unsur-unsur pidana secara materiil dalam persidangan.

Latar Belakang Kasus dan Konteks Hukum

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah bermula dari dugaan korupsi dana BPDPKS yang ditangani Kejaksaan Agung. Febrie yang saat itu menjabat sebagai Jampidsus diduga melakukan pemerasan terkait penanganan perkara tersebut. Namun, dalam perkembangannya, ia juga dijerat dengan dugaan TPPU.

Pembayaran honorarium kepada DR Law Firm oleh PT SMART diduga terkait dengan upaya pendampingan hukum dalam menghadapi penyelidikan dan penyidikan kasus BPDPKS. PT SMART sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

Menurut keterangan Eky, pembayaran dilakukan dalam dua tahap: Rp1 miliar pada tahap penyelidikan dan Rp2 miliar pada tahap penyidikan. Angka ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajaran biaya jasa hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apalagi, pendampingan hukum tersebut dilakukan oleh DR Law Firm yang dikaitkan dengan Don Ritto.

Dalam konteks hukum pidana, untuk membuktikan dugaan pemerasan, penyidik harus dapat menunjukkan adanya unsur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yanuar Winarko menegaskan bahwa tanpa bukti adanya pemaksaan, pembayaran honorarium tidak dapat dikategorikan sebagai pemerasan.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengeluaran perusahaan, terutama yang berkaitan dengan jasa hukum. Penggunaan anggaran perusahaan untuk membayar honorarium kepada kantor hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Dampak dan Reaksi Publik

Terungkapnya pembayaran honorarium Rp3 miliar kepada DR Law Firm memicu reaksi publik. Sebagian pihak mempertanyakan kewajaran biaya tersebut, sementara yang lain menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara BPDPKS.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko mengingatkan agar publik tidak terburu-buruk menyimpulkan adanya pemerasan. Ia menekankan bahwa pembayaran honorarium adalah praktik yang lazim dalam dunia hukum, asalkan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan. "Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," tegasnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa besaran honorarium yang mencapai miliaran rupiah patut menjadi perhatian. Menurutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa pembayaran tersebut didasarkan pada perjanjian yang jelas dan tidak melanggar hukum.

Di sisi lain, kasus ini juga berdampak pada citra Kejaksaan Agung. Febrie Adriansyah yang merupakan mantan Jampidsus dijerat dengan dugaan TPPU, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di internal kejaksaan tidak pandang bulu. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran secara transparan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung terkait keterangan Eky Pratama dalam sidang. Namun, publik menantikan kelanjutan persidangan untuk mengetahui apakah pembayaran honorarium tersebut memiliki kaitan dengan dugaan pemerasan atau tidak.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Sidang lanjutan perkara TPPU Febrie Adriansyah akan terus berlanjut. Agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi lain yang mungkin dapat memberikan bukti tambahan. Jaksa penuntut umum diharapkan dapat menghadirkan saksi dari DR Law Firm maupun pihak PT SMART untuk mengklarifikasi pembayaran honorarium tersebut.

Selain itu, penyidik juga perlu mendalami apakah ada aliran dana lain yang terkait dengan perkara BPDPKS. Pembayaran Rp3 miliar kepada DR Law Firm hanyalah satu bagian dari transaksi yang mungkin terjadi. Pengusutan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat.

Dalam konteks hukum, pembuktian dugaan pemerasan akan menjadi kunci. Jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan adanya pemaksaan, maka Febrie Adriansyah dapat dijerat dengan pasal pemerasan. Namun, jika tidak, maka dakwaan tersebut harus gugur.

Yanuar Winarko menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan asumsi. "Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," urainya.

Dengan demikian, publik berharap agar persidangan dapat mengungkap fakta-fakta secara terang benderang. Transparansi dalam proses hukum akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum.

Analisis Redaksi

Terungkapnya honorarium Rp3 miliar kepada DR Law Firm dalam sidang Febrie Adriansyah menyisakan pertanyaan mendasar: apakah pembayaran sebesar itu wajar untuk jasa pendampingan hukum dalam perkara korupsi? Angka tersebut tentu tidak kecil, apalagi jika dibandingkan dengan standar biaya jasa hukum pada umumnya. Namun, kewajaran biaya bukanlah satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah apakah pembayaran itu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterangan Eky Pratama yang menyebut pembayaran dua tahap—Rp1 miliar saat penyelidikan dan Rp2 miliar saat penyidikan—menunjukkan adanya kesepakatan yang terstruktur. Hal ini bisa jadi merupakan praktik yang lazim dalam dunia hukum, tetapi juga bisa menimbulkan dugaan adanya upaya mempengaruhi proses hukum. Di sinilah pentingnya pembuktian unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023. Tanpa bukti adanya pemaksaan, pembayaran tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pemerasan.

Pernyataan Yanuar Winarko yang menegaskan tidak ada kaitan antara aliran dana dan pemerasan patut dicermati. Ia mengingatkan bahwa hukum pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsurnya, bukan berdasarkan asumsi publik. Namun, publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengapa honorarium tersebut bisa mencapai miliaran rupiah. Transparansi dari PT SMART dan DR Law Firm akan sangat membantu mengurangi kecurigaan.

Kasus ini juga menjadi cermin bagi penegakan hukum di Indonesia. Ketika seorang mantan Jampidsus dijerat dengan TPPU, publik menantikan apakah proses hukum akan berjalan adil dan transparan. Persidangan yang terbuka menjadi sarana penting untuk mengungkap fakta. Redaksi berharap agar jaksa penuntut umum dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat, sehingga putusan nantinya benar-benar mencerminkan keadilan.

Sumber: batampos.jawapos.com, hukumonline.com