Parkiran Padel Kemang Longsor Dua Kali: Warga Pertanyakan Izin dan AMDAL

Lahan parkiran lapangan padel di Kemang Selatan X, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, longsor untuk kedua kalinya pada Selasa (10/11/2026). Warga menuding pemilik usaha tak pernah meminta izin lingkungan, sementara perizinan lapangan padel dan lahan parkir ternyata berada di dua kecamatan berbeda.

Kronologi longsor kedua di lahan parkiran Sunset Padel

Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Kemang. Tanah bergerak dan dinding pembatas lahan urugan tidak mampu menahan beban air sehingga ambruk ke jalan di bawahnya.

Edy Mulyadi, warga yang rumahnya terdampak, menyebut peristiwa Selasa itu bukan yang pertama. Longsor serupa sudah terjadi pada September 2026, ketika proyek lahan parkir masih dalam tahap pembangunan.

"Kita komplain dong waktu dia bikin. Kenapa? Berisik, debu, ya kan? Seakan-akan dia udah izin. Izin dari mana? Oh, itu beda kecamatan. Nah, akhirnya diproses (izinnya). Tapi bagaimana? Dia bikin nggak sesuai harapan kita (warga dan kelurahan). Akhirnya terjadi lagi (longsor)," kata Edy saat ditemui di Jalan Kemang Selatan X, Rabu (11/11/2026).

Material longsor menimbun akses jalan warga yang lebarnya hanya sekitar satu rentangan tangan dan tembus ke jalan utama. Pagar besi serta kanopi yang melintang di atas jalan patah. Beruntung tidak ada rumah yang roboh akibat peristiwa ini.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menurunkan ekskavator untuk mengangkat tanah dan puing batu. Proses evakuasi berlangsung sejak hari kejadian dan masih berlanjut hingga Rabu.

Izin lapangan padel dan lahan parkir berada di dua kecamatan

Persoalan perizinan menjadi sorotan utama warga. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bangka, Kristyawan Sutriyanto, mengonfirmasi bahwa dua bidang tanah milik usaha padel tersebut memiliki wilayah administrasi berbeda.

Lapangan padel bernama Sunset Padel Jakarta atau Sunset Point Social Club berada di Kecamatan Pasar Minggu. Sementara lahan parkir yang longsor masuk wilayah Kecamatan Mampang Prapatan.

"Nah ini kebetulan kan lapangan padelnya berlokasinya di Pasar Minggu. Nah yang ini, lahan parkir ini masuknya di Kecamatan Mampang Prapatan. Iya, dua daerah yang berbeda. Informasinya kalau untuk perizinan (lapangan) padel sudah di Kecamatan Pasar Minggu. Hanya untuk parkirnya ini (yang belum jelas). Kami sepertinya belum ada perizinan. Mungkin nanti itu menjadi salah satu bahan pada saat nanti ada pertemuan," jelas Kristyawan di lokasi.

Menurut Edy, pemilik usaha sempat bertemu dengan pengurus RT 03/RW 02, Camat Mampang Prapatan, Lurah Bangka, dan warga setempat. Dalam pertemuan itu disepakati lahan parkiran harus dibangun secara ideal agar tidak longsor lagi. Namun hasilnya dinilai tak sesuai harapan warga.

Pihak usaha mengaku telah mengurus perizinannya. Hanya saja, karena lokasi berada di dua kecamatan, kewenangan pengawasan pun terbelah. Kelurahan Bangka menyatakan masih menelusuri status izin lahan parkir bersama instansi terkait.

Dugaan penyebab: dinding penahan tanpa fondasi penguat

Penyebab pasti longsor belum diputuskan. Tim ahli baru akan diturunkan untuk melakukan kajian. Meski demikian, Kepala Suku Dinas SDA Kota Jakarta Selatan, Santo, menduga ada kesalahan dalam pembangunan konstruksi lahan urugan dan dinding pembatas.

"Yang jelas pagarnya ini kemungkinan besar. Strukturnya ini nggak pakai fondasi penguat. Maka begitu ada air hujan lahan ini mengandung air. Akhirnya akan menekan dinding tembok. Kebetulan ini dinding tembok juga kurang oke lah ya," kata Santo.

Lahan parkiran dibangun setinggi sekitar 6 meter dari permukaan jalan di sampingnya, setara bangunan dua lantai. Ketinggian itu membuat beban tanah urugan sangat besar ketika jenuh air hujan.

Sejak pembangunan dimulai, warga mengeluh soal debu beterbangan dan suara bising. Keluhan itu, menurut Edy, tidak pernah berujung pada solusi yang memadai. Ketika longsor terjadi, rumah warga lagi-lagi menjadi korban.

Dalam konteks perizinan bangunan, lahan urugan setinggi itu semestinya melewati kajian teknis, termasuk analisis dampak lingkungan dan perhitungan stabilitas lereng. Persoalan AMDAL inilah yang kini dipertanyakan warga.

Dampak longsor: lima rumah dan 30 orang terdampak

Data sementara mencatat 5 rumah, 8 kepala keluarga, dan 30 orang terdampak peristiwa ini. Kerusakan fisik terbatas pada pagar besi dan kanopi yang patah, tanpa kerusakan struktur rumah warga.

Dampak paling terasa adalah terputusnya akses jalan lingkungan. Jalan sempit itu menjadi jalur penghubung warga ke jalan utama, sehingga aktivitas harian terganggu selama proses pembersihan.

• 5 rumah terdampak material longsor
• 8 kepala keluarga dan 30 jiwa terkena dampak
• Pagar besi dan kanopi patah, tanpa rumah roboh
• Akses jalan warga tertutup tanah dan puing batu
• Ekskavator Dinas SDA Jakarta Selatan dikerahkan untuk evakuasi

Kristyawan menargetkan akses jalan bisa kembali dilalui dalam dua hari ke depan. "Jadi target awal memang kami berharap, akses jalan warga yang terganggu, sudah bisa dilalui. Mungkin target dalam dua hari ke depan," ujarnya.

Peristiwa ini juga sempat nyaris memakan korban. Seorang driver ojek online hampir tertimbun saat longsor terjadi, seperti diberitakan dalam laporan detikProperti mengenai detik-detik kejadian.

Langkah selanjutnya: penelusuran izin dan kajian tim ahli

Kelurahan Bangka akan menjadikan status izin lahan parkir sebagai bahan utama dalam pertemuan lanjutan dengan instansi terkait. Persoalan administrasi lintas kecamatan menjadi titik lemah yang harus diselesaikan.

Tim ahli dijadwalkan turun untuk memastikan penyebab longsor. Hasil kajian itu akan menentukan apakah konstruksi dinding penahan perlu dibongkar ulang atau cukup diperkuat.

Warga berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap lahan urugan setinggi 6 meter yang berdiri tepat di atas permukaan jalan lingkungan. Bagi mereka, longsor kedua menjadi bukti bahwa perbaikan sebelumnya tidak menyentuh akar masalah.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum mengumumkan sanksi terhadap pemilik usaha. Yang jelas, proses evakuasi material masih berjalan dan akses jalan warga menjadi prioritas pertama.

Pembahasan soal tata ruang dan pengawasan bangunan di kawasan padat seperti Kemang kerap mencuat. Anda bisa menelusuri regulasi terkait melalui laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memahami alur perizinan yang berlaku.

Analisis Redaksi: celah pengawasan di batas dua kecamatan

Kasus ini memperlihatkan satu masalah klasik: bangunan komersial yang berdiri di dua wilayah administrasi nyaris mustahil diawasi secara utuh. Lapangan padel diurus di Pasar Minggu, lahan parkirnya di Mampang Prapatan. Ketika longsor terjadi, tak ada satu pun instansi yang bisa langsung menyebut status izin seluruh kawasan.

Yang paling mengganggu bukan sekadar longsornya, melainkan fakta bahwa peristiwa serupa sudah terjadi pada September. Artinya ada peringatan dini yang tidak direspons dengan perbaikan struktural. Warga sudah mengeluh soal debu dan kebisingan sejak awal pembangunan, lalu menerima janji bahwa lahan parkir akan dibuat ideal. Janji itu runtuh bersama dinding penahannya.

Dugaan Santo soal dinding tanpa fondasi penguat semestinya menjadi pintu masuk pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya pada satu proyek. Jika lahan urugan setinggi 6 meter bisa berdiri tanpa kajian teknis yang memadai, ada berapa banyak konstruksi serupa di Jakarta Selatan yang menunggu hujan berikutnya? Pengawasan tidak boleh bergantung pada keberanian warga mengeluh.

Sumber: jakarta.go.id