Kecelakaan Kerja di Jalan: BPJS Ketenagakerjaan Jamin Kecelakaan Tunggal Pekerja

Kecelakaan tunggal kendaraan pribadi memang tidak ditanggung Jasa Raharja. Namun BPJS Ketenagakerjaan memastikan pekerja yang menjadi peserta tetap bisa memperoleh perlindungan lewat program Jaminan Kecelakaan Kerja, asalkan kejadiannya memenuhi ketentuan sebagai kecelakaan kerja.

Kepastian itu disampaikan dalam diskusi daring melalui Zoom Meeting yang digelar Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah-DIY melalui program New DIJAMIN bertema "Kecelakaan di Jalan saat Kerja, Siapa yang Menanggung?", Rabu (11/11/2026). Diskusi diikuti lebih dari 750 peserta dari kalangan perwakilan perusahaan, pekerja, instansi, hingga serikat pekerja.

Tiga narasumber hadir. Mereka adalah Kepala PT Jasa Raharja Cabang Semarang Manggala Aji Mukti, Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili, serta Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tegal Krisandika Fajar Arini.

Kecelakaan Tunggal Pekerja Masih Picu Kebingungan

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Cahyaning Indriasari membuka diskusi dengan menyoroti persoalan yang kerap muncul di lapangan. Kecelakaan tunggal di jalan raya yang dialami pekerja, menurut dia, masih menimbulkan pertanyaan soal pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan.

"Terkadang masih simpang siur terkait pembiayaan siapa," ujarnya dalam forum tersebut.

Pertanyaan itu wajar muncul. Selama ini Jasa Raharja tidak memberikan santunan untuk kecelakaan tunggal kendaraan pribadi. Di sisi lain, pekerja yang berangkat atau pulang kerja berada dalam ranah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Cahyaning menegaskan posisi lembaganya. "Semua peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapat perlindungan, termasuk kecelakaan kerja tunggal," katanya.

Menurut dia, cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada kecelakaan di jalan raya. Perlindungan juga mencakup kecelakaan selama bekerja hingga risiko cacat akibat kecelakaan kerja.

Untuk mempercepat penanganan korban, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan kerja sama dengan Jasa Raharja dan kepolisian. Cahyaning berharap diskusi tersebut membangun kesepahaman antarlembaga soal penanganan kecelakaan pekerja di jalan raya, sehingga korban memperoleh hak perlindungannya.

6,01 Juta Peserta dan Rp348,73 Miliar Klaim JKK

Data yang dipaparkan Cahyaning memberi gambaran besarnya basis peserta dan beban risiko di wilayah Jateng-DIY. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di dua wilayah itu kini mencapai 6,01 juta orang.

Peserta tersebut terdiri atas pekerja penerima upah (PU), seperti karyawan perusahaan, maupun pekerja bukan penerima upah (BPU). Kelompok BPU mencakup pengemudi ojek online, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya.

Sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2026, klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Jawa Tengah dan DIY mencapai 155.872 kasus. Total manfaat yang telah dibayarkan Rp348.731.303.100 atau sekitar Rp348,73 miliar.

Angka itu menunjukkan risiko kecelakaan kerja masih menjadi persoalan serius. Besarnya manfaat yang dibayarkan sekaligus menggambarkan peran program JKK bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja.

Kapan Kecelakaan Tunggal Bisa Diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan

Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tegal Krisandika Fajar Arini menjelaskan syaratnya. Kecelakaan tunggal yang tidak ditanggung Jasa Raharja tetap dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bila korban merupakan peserta dan kejadiannya memenuhi ketentuan sebagai kecelakaan kerja.

JKK mencakup risiko kecelakaan sejak pekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, selama bekerja, hingga perjalanan pulang. Perlindungan juga mencakup penyakit akibat kerja (PAK), termasuk risiko kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di tempat kerja maupun dalam hubungan kerja.

Kecelakaan tunggal seperti terjatuh atau tergelincir saat berkendara tanpa melibatkan kendaraan lain tetap dapat diajukan sebagai klaim JKK. Syaratnya, kejadian tersebut memenuhi ketentuan hubungan dengan pekerjaan. Kecelakaan saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya juga termasuk, baik korban mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Untuk layanan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng-DIY telah bekerja sama dengan 435 fasilitas kesehatan. "Pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami KK-PAK [kecelakaan kerja-penyakit akibat kerja] dapat menggunakan fasilitas kesehatan kerja sama ataupun reimbursement sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," papar Krisandika.

Apabila peserta ditangani di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama, biaya pengobatan dapat dibayarkan lebih dulu oleh korban atau keluarganya. Biaya itu kemudian diajukan untuk penggantian atau reimbursement sesuai ketentuan.

Laporan Polisi Jadi Syarat, Ini Prosedurnya

Korban atau keluarganya perlu membuat laporan kepolisian sebagai dokumen pendukung klaim. Pelaporan bisa dilakukan langsung oleh korban maupun keluarga.

Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili menjelaskan, korban kecelakaan tunggal dapat melapor ke kepolisian untuk dibuatkan laporan polisi (LP). Penerbitan laporan itu butuh proses karena petugas harus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan mendatangi lokasi dan memeriksa saksi-saksi.

Meski begitu, lanjut dia, proses klaim ke BPJS Ketenagakerjaan tidak harus menunggu laporan polisi selesai. "Namun, [untuk klaim] ke BPJS Ketenagakerjaan bisa sambil jalan," ucapnya.

Dari sisi Jasa Raharja, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Semarang Manggala Aji Mukti memaparkan batas cakupan lembaganya. Kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja meliputi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor atau lebih, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jasa Raharja juga memberikan perlindungan terhadap kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang umum resmi sesuai regulasi. Adapun yang tidak ditanggung antara lain:

• Kecelakaan tunggal kendaraan pribadi.
• Kecelakaan tunggal yang disebabkan tindakan kriminal.
• Kerugian materiil akibat kecelakaan.

Pembagian peran itu menjelaskan mengapa koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Korban kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak bisa mengandalkan Jasa Raharja, tetapi masih punya jalur klaim JKK di BPJS Ketenagakerjaan selama status peserta dan hubungan dengan pekerjaan terpenuhi.

Dampak bagi Pekerja dan Perusahaan

Bagi pekerja, kejelasan ini menentukan seberapa cepat biaya perawatan tertangani. Kecelakaan di perjalanan berangkat atau pulang kerja adalah risiko yang hampir dialami semua pekerja setiap hari, terutama pengendara motor.

Bagi perusahaan, pemahaman prosedur klaim membantu memastikan kewajiban kepesertaan berjalan dan hak pekerja tidak terabaikan. Perwakilan perusahaan yang hadir dalam diskusi mendapat penjelasan langsung soal alur layanan di 435 fasilitas kesehatan mitra maupun mekanisme reimbursement.

Data 155.872 kasus klaim JKK hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan volume persoalan yang harus ditangani. Setiap kasus menuntut verifikasi hubungan dengan pekerjaan, kelengkapan dokumen, dan koordinasi dengan kepolisian serta Jasa Raharja.

Karena itu, sosialisasi lanjutan masih dibutuhkan. Pekerja perlu tahu bahwa kecelakaan tunggal bukan jalan buntu, sementara perusahaan perlu memahami dokumen apa saja yang harus disiapkan ketika peristiwa terjadi.

Analisis Redaksi

Persoalan kecelakaan tunggal sebenarnya bukan soal ada atau tidaknya jaminan, melainkan soal siapa yang lebih dulu dihubungi korban. Dalam situasi panik setelah kecelakaan, pekerja dan keluarganya nyaris tidak punya waktu memilah lembaga mana yang menanggung. Ketidakjelasan satu-dua kalimat di lapangan bisa berujung pada biaya rumah sakit yang ditanggung sendiri.

Pernyataan bahwa klaim ke BPJS Ketenagakerjaan "bisa sambil jalan" meski laporan polisi belum terbit adalah informasi yang perlu diperluas, bukan hanya disampaikan dalam forum daring 750 peserta. Selama ini anggapan bahwa santunan hanya datang dari Jasa Raharja masih kuat di masyarakat. Padahal batas cakupan kedua lembaga berbeda dan sudah jelas diatur.

Yang juga patut disorot adalah mekanisme reimbursement. Skema ini membantu, tetapi menuntut korban menyiapkan uang lebih dulu. Bagi pekerja informal atau buruh harian, kemampuan membayar di muka sering menjadi hambatan nyata. Perluasan jaringan fasilitas kesehatan mitra di luar 435 yang sudah ada menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama di daerah yang jauh dari kota.

Koordinasi antarlembaga yang disebut Cahyaning Indriasari sebaiknya diwujudkan dalam prosedur tunggal yang mudah dipahami pekerja. Bukan sekadar kesepahaman di ruang diskusi, tetapi alur layanan yang tercantum jelas di meja pendaftaran rumah sakit dan kantor kepolisian.

Sumber: harianjogja.com, bpjsketenagakerjaan.go.id