Sidang TPPU Narkoba Ko Erwin: Saksi Ungkap Penangkapan Berawal dari Nomor Rekening

Sidang lanjutan kasus TPPU narkoba jaringan Ko Erwin kembali digelar di PN Medan, Kamis (12/11/2026). Saksi anggota polisi, Panji Wiliantara, mengungkap penangkapan dua terdakwa berawal dari penelusuran nomor rekening.

Perkara ini menyeret Teuku Zahrul Rahman dan Mukhtaruzza, dua warga Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh. Keduanya didudukkan sebagai terdakwa karena berperan sebagai penyedia rekening tampungan transaksi narkotika jaringan Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Panji memberikan kesaksian secara daring di Ruang Cakra 8 PN Medan. Ia menegaskan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetap berlaku dan tidak ada yang hendak dicabut.

Kronologi Penangkapan Menurut Kesaksian Polisi

Dalam persidangan, Panji menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari peristiwa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari sana, penyidikan berkembang hingga mengarah ke sebuah nomor rekening atas nama Teuku Zahrul Rahman.

"Tersangkanya yakni Kapolres Bima, setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Ko Erwin, lalu setelah diselidiki ditemukan mengarah ke nomor rekening atas nama Teuku Zahrul Rahman," ucap Panji di persidangan, seperti dikutip dari detikSumut.

Dari penelusuran itu, penyidik menemukan alur komunikasi antara Ko Erwin dan Mukhtaruzza. Ko Erwin meminta agar dibuatkan nomor rekening baru untuk menampung uang hasil transaksi.

Mukhtaruzza kemudian meminta Teuku membuat rekening baru di Kota Medan atas namanya sendiri. Untuk pekerjaan itu, Teuku diberi upah Rp 1 juta, dengan dalih rekening akan dipakai untuk keperluan membuka usaha BRI Link.

Setelah penyelidikan berjalan, keduanya ditangkap di Aceh Timur. Panji menyatakan sejumlah barang bukti langsung diamankan saat penangkapan.

"Semua keterangan saya di BAP benar dan tidak ada ingin dicabut, kedua terdakwa ditangkap berdasarkan hasil penyidikan dan pengembangan kasus Ko Erwin dengan nama lengkap Erwin Iskandar dalam kasus narkotika," kata Panji.

Barang Bukti yang Disita dari Kedua Terdakwa

Di persidangan, Panji merinci barang bukti yang disita dari masing-masing terdakwa. Dari Teuku Zahrul Rahman, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat perbankan.

• Buku rekening atas nama Teuku Zahrul Rahman
• Ponsel iPhone 13
• Kartu ATM BRI dan kartu BSI
• Kartu ATM Aceh dan ATM BNI
• Kartu ATM BRI Syariah
• Tabungan BSI Syariah dan tabungan BRI Syariah

Sementara dari Mukhtaruzza, penyidik menyita ponsel Xiaomi, ponsel iPhone, kartu ATM BSI, dan kartu ATM Aceh. Deretan barang bukti itu memperlihatkan pola pengelolaan rekening yang tersebar di beberapa bank berbeda.

Rincian tersebut menjadi salah satu fokus pemeriksaan majelis hakim. Sidang dipimpin Majelis Hakim Cipto Nababan dan akan dilanjutkan pekan depan.

Dakwaan: Rekening Menampung Rp 6,3 Miliar

Dalam dakwaan jaksa, kedua terdakwa disebut menampung hasil tindak pidana pencucian uang dari penjualan sabu jaringan Ko Erwin. Nilai uang yang ditampung disebut berkisar Rp 6,3 miliar.

Angka itu menempatkan perkara ini bukan sekadar persoalan kepemilikan rekening. Jaksa menilai peran kedua terdakwa sebagai bagian dari rangkaian upaya menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan.

Kasus ini juga berkaitan dengan perkara lain yang menjerat Ko Erwin. Sebelumnya, Ko Erwin sempat masuk daftar buron dan ditangkap di Tanjungbalai. Polisi juga menangkap istri dan dua anak Ko Erwin dalam rangkaian pengembangan kasus narkotika tersebut.

Rangkaian penangkapan itu menunjukkan penyidik tidak berhenti pada bandar, tetapi juga menelusuri aliran dana. Pendekatan ini lazim dipakai dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, di mana jejak transaksi keuangan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Penelusuran aliran dana umumnya mengandalkan analisis transaksi keuangan, yang kerangka acuannya diatur dalam standar internasional pemberantasan pencucian uang.

Siapa Ko Erwin dan Posisinya dalam Jaringan

Erwin Iskandar alias Ko Erwin merupakan bandar narkoba yang namanya berulang kali muncul dalam perkara di Sumatera Utara. Dalam perkara ini, ia disebut sebagai pihak yang menghubungi Mukhtaruzza untuk meminta rekening baru.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Rekening baru dibutuhkan untuk menampung uang dari transaksi yang tidak boleh tercatat atas nama pihak yang mudah dilacak.

Peran Teuku dan Mukhtaruzza berada di lapisan paling bawah struktur itu: penyedia rekening. Namun posisi tersebut tetap membuat mereka terjerat dalam perkara TPPU karena rekening mereka menjadi jalur perpindahan dana.

Modus upah Rp 1 juta untuk pembuatan rekening menjadi catatan tersendiri. Nilainya kecil dibanding dana miliaran rupiah yang disebut dalam dakwaan, tetapi cukup untuk membuat sejumlah orang bersedia menyerahkan identitasnya.

Langkah Selanjutnya: Sidang Berlanjut Pekan Depan

Majelis Hakim Cipto Nababan menunda sidang dan menjadwalkan lanjutan pada pekan berikutnya. Agenda berikutnya kemungkinan masih berkisar pada pemeriksaan saksi dan penghadapan barang bukti.

Kedua terdakwa belum menyampaikan pembelaan dalam pemberitaan ini. Status hukum mereka tetap sebagai terdakwa hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Yang perlu dicermati, perkara ini berjalan paralel dengan penanganan kasus narkotika Ko Erwin. Setiap fakta yang muncul di persidangan TPPU berpotensi saling menguatkan dengan perkara pokoknya.

Bagi publik, sidang ini menjadi cara melihat bagaimana uang hasil penjualan sabu berpindah tangan. Buku rekening, kartu ATM dari berbagai bank, dan ponsel bukan barang biasa dalam konteks ini, melainkan alat untuk memindahkan dana tanpa jejak yang mudah dibaca.

Analisis Redaksi

Kesaksian Panji di PN Medan memperlihatkan satu hal yang jarang disorot dalam pemberitaan narkotika: perang melawan bandar tidak selesai di penangkapan. Ada lapisan kedua yang justru menentukan apakah keuntungan jaringan bisa dinikmati atau tidak, yakni rekening penampung.

Modusnya sederhana dan murah. Upah Rp 1 juta, dalih usaha BRI Link, dan identitas orang lain. Dengan biaya sekecil itu, jaringan bisa memindahkan dana yang dalam dakwaan mencapai Rp 6,3 miliar. Perbandingan angka itu menjelaskan mengapa praktik jual beli rekening sulit diberantas hanya dengan imbauan.

Persoalannya, Teuku dan Mukhtaruzza bukan pihak yang menikmati keuntungan besar. Mereka berada di ujung rantai, sementara pihak yang mengendalikan aliran dana berada jauh di atas. Karena itu, penegakan hukum TPPU perlu berhenti pada pertanyaan yang lebih tajam: siapa yang benar-benar mengendalikan rekening-rekening itu, dan sejauh mana bank serta penyedia jasa pembayaran bisa mencegah pembukaan rekening dengan tujuan semacam ini.

Penelusuran yang bermula dari Kota Bima lalu mengarah ke Aceh Timur menunjukkan jejak keuangan memang bisa diikuti. Namun kecepatan penyidik mengikuti aliran dana harus lebih tinggi daripada kecepatan jaringan membuka rekening baru. Selama selisih itu masih lebar, sidang-sidang seperti di PN Medan akan terus berulang dengan nama-nama berbeda.