Direktur BUMD Tulang Bawang Jadi Tersangka Perintangan Kasus SPBU

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang menetapkan NVM, Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus pengelolaan SPBU. NVM langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Rolando Ritonga, pada Kamis (12/11/2026). Menurut dia, penyidik menemukan bukti yang mengarah pada upaya menghambat proses hukum perkara pengelolaan SPBU tahun 2025.

"Dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan upaya memengaruhi saksi, menghilangkan alat bukti dan barang bukti, serta tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya diketahui," kata Rolando.

Kronologi Kasus dari Pengecoran Solar hingga Penetapan Tersangka

Perkara ini bermula dari penyelidikan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 yang dikelola BUMD Tulang Bawang Jaya. Pengecoran atau pencampuran BBM di SPBU itu menjadi pintu masuk penyidik menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar milik daerah tersebut.

Dari hasil pengembangan, penyidik menduga ada tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pengungkapan perkara. Kejaksaan kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan khusus terkait dugaan perintangan penyidikan pada 9 November 2026.

Sebelum menetapkan NVM sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa 10 saksi. Penyidik juga mengumpulkan alat bukti berupa dokumen, barang bukti fisik, dan bukti elektronik. Empat jenis alat bukti itulah yang menjadi dasar penetapan tersangka.

"Penetapan tersangka ini didasarkan pada empat alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan barang bukti elektronik," ujar Rolando.

NVM dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Jerat itu digabung dengan Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Setelah penetapan tersangka, Kejari Tulang Bawang menahan NVM selama 20 hari. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, termasuk pendalaman peran pihak lain yang diduga terlibat.

Siapa NVM dan Posisinya di BUMD Tulang Bawang Jaya

NVM menjabat Direktur di PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, badan usaha milik daerah Kabupaten Tulang Bawang. Perusahaan daerah itu tercatat sebagai pemilik SPBU Nomor 24.345.107 yang menjadi objek penyelidikan awal.

Posisi sebagai direktur membuat NVM memiliki kewenangan atas pengelolaan operasional perusahaan, termasuk pengelolaan SPBU. Dalam struktur BUMD, direktur bertanggung jawab atas jalannya usaha dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk aturan penyaluran BBM bersubsidi.

Rolando tidak merinci lebih jauh peran NVM dalam praktik pengecoran solar yang diselidiki. Ia hanya menyatakan bahwa penyidik menemukan dugaan upaya memengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti selama proses hukum berjalan.

Kejari Tulang Bawang juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki informasi soal praktik pengecoran atau penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara. Informasi itu diminta disampaikan langsung ke kejaksaan.

Menurut Rolando, pengungkapan kasus ini penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang berhak, khususnya para petani.

Pasal Perintangan Penyidikan dan Ancaman Hukumannya

Pasal 21 UU Tipikor mengatur larangan bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa korupsi.

Pasal itu juga melarang tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan pemeriksaan saksi dalam perkara korupsi. Unsur-unsur inilah yang menurut penyidik terpenuhi dalam kasus NVM.

Selain Pasal 21 UU Tipikor, penyidik menyertakan Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan itu berkaitan dengan tindakan yang mengganggu proses peradilan, termasuk upaya menghilangkan alat bukti.

UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana turut dijadikan dasar. Regulasi tersebut menjadi rujukan penyesuaian ketentuan pidana yang berlaku saat perkara ditangani.

Dalam praktik penegakan hukum, perintangan penyidikan sering menjadi pintu masuk penyidik ketika menemukan indikasi manipulasi saksi atau barang bukti. Penanganan perkara pokok dan perkara perintangan biasanya berjalan paralel.

Dampak pada Penyaluran BBM Bersubsidi dan Keuangan Daerah

Kasus ini menyentuh langsung dua kepentingan publik. Pertama, penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati kelompok berhak, terutama petani. Kedua, keuangan daerah karena SPBU yang diselidiki dikelola BUMD milik Pemkab Tulang Bawang.

Praktik pengecoran atau pencampuran BBM di SPBU berpotensi merugikan konsumen dan negara. Volume yang tidak sesuai, kualitas yang turun, hingga selisih penjualan menjadi persoalan yang kerap muncul dalam kasus serupa.

Bagi BUMD, SPBU bukan sekadar unit usaha. Stasiun pengisian itu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang seharusnya dikembalikan untuk pembangunan. Ketika pengelolaannya bermasalah, efeknya terasa pada kas daerah.

Rolando menegaskan penanganan perkara ini bukan hanya soal menghukum pelaku. Ada tujuan yang lebih luas, yakni memastikan rantai distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukan.

Kejaksaan meminta warga melaporkan jika mengetahui adanya praktik pengecoran atau penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara. Laporan masyarakat dinilai membantu mempercepat pengungkapan kasus serupa di wilayah lain.

Langkah Selanjutnya: Pendalaman Peran Pihak Lain

Selama 20 hari penahanan, penyidik Kejari Tulang Bawang akan mendalami peran NVM dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan saksi tambahan dan pengujian dokumen menjadi bagian dari agenda penyidikan.

Penyidik juga akan menelusuri dugaan upaya memengaruhi saksi yang disebut Rolando. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, bukan tidak mungkin jumlah tersangka bertambah.

Perkara pokok soal pengelolaan SPBU tahun 2025 tetap berjalan di jalur terpisah. Penanganan perkara perintangan penyidikan tidak menghentikan penyelidikan awal soal pengecoran solar di SPBU Nomor 24.345.107.

Publik di Tulang Bawang menunggu apakah penyidikan ini berujung pada penetapan tersangka baru. Yang jelas, Kejari telah menegaskan bahwa upaya menghambat proses hukum akan ditindak dengan pasal tersendiri.

Bagi masyarakat, kanal pengaduan kejaksaan menjadi jalur yang bisa digunakan untuk melaporkan praktik serupa. Informasi soal pengecoran atau penjualan BBM yang merugikan negara diminta disampaikan langsung ke Kejari Tulang Bawang.

Analisis Redaksi

Penetapan NVM sebagai tersangka perintangan penyidikan memberi sinyal penting. Kejaksaan tidak hanya membidik perkara pokok, tetapi juga menindak siapa pun yang mencoba mengganggu proses hukum. Langkah ini jarang terlihat di daerah, padahal pasalnya sudah lama tersedia.

Yang perlu diawasi adalah arah penyidikan. Perkara pokok soal pengecoran solar di SPBU milik BUMD belum menyentuh nama lain selain NVM. Padahal, pengelolaan SPBU melibatkan rantai keputusan yang panjang, mulai dari pengadaan, operasional, hingga pelaporan keuangan.

Jika dugaan memengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti benar terjadi, ada pihak lain yang berkepentingan atas hilangnya bukti tersebut. Di titik inilah penyidik dituntut tidak berhenti pada satu tersangka.

Kasus ini juga menjadi ujian transparansi BUMD. PT Tulang Bawang Jaya Perseroda perlu menjelaskan kepada publik sejauh mana pengelolaan SPBU berjalan sesuai aturan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik terhadap BUMD akan terus tergerus.

Bagi warga Tulang Bawang, terutama petani yang bergantung pada solar bersubsidi, hasil akhir penyidikan ini menentukan. Bukan sekadar berapa orang yang ditetapkan tersangka, tetapi apakah penyaluran BBM kembali tepat sasaran.

Sumber: detik.com, kejaksaan.go.id