AHY Tegaskan Partai Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres ke Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan ke Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Sikap tersebut muncul sehari setelah Gibran resmi mengirim surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY di hadapan wartawan, dikutip dari MONPERA.ID.

Alasan Demokrat Merujuk Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945

AHY menjelaskan, sikap partainya berdiri di atas ketentuan konstitusi. Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan dasar itu, Partai Demokrat memilih tidak masuk ke ruang pengusulan nama. Partai berlambang mercy tersebut menyerahkan sepenuhnya hak itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujarnya.

Pernyataan ini menempatkan Demokrat pada posisi yang berbeda dari sebagian partai lain yang disebut publik tengah menyiapkan nama. AHY tidak menyebut partai mana pun dalam konferensi pers tersebut.

Ia juga tidak membahas kemungkinan Demokrat menerima tawaran kursi jika Presiden Prabowo kelak mengajukan nama. Yang ditegaskan hanya satu hal: partainya tidak mengajukan kandidat.

Konsultasi AHY dengan SBY lewat Panggilan Video

AHY mengungkapkan, sikap Partai Demokrat telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Konsultasi berlangsung melalui panggilan video pada Jumat pagi, beberapa jam sebelum konferensi pers digelar.

Langkah itu menunjukkan keputusan tersebut bukan sikap pribadi AHY semata. Majelis Tinggi, yang dipimpin Presiden RI ke-6, menjadi tempat partai menimbang arah politiknya sebelum bersuara di depan publik.

Dalam konferensi pers yang sama, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. Ia meminta semua pihak memberi ruang bagi proses konstitusional agar berjalan sesuai aturan.

"Kami menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY, menegaskan posisi partainya.

Kronologi Mundurnya Gibran dari Kursi Wakil Presiden

Pernyataan Demokrat muncul dalam rangkaian peristiwa yang bergerak cepat. Pada Kamis (12/11/2026) pagi, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah mengirim surat pengunduran diri ke MPR.

Pengunduran diri itu membuka kekosongan kursi wakil presiden di tengah masa jabatan. Konstitusi sudah menyiapkan jalurnya, dan itulah yang kini menjadi rujukan semua pihak.

Berikut urutan peristiwa yang tercatat sejauh ini:

• Kamis, 12 November 2026 pagi: Gibran Rakabuming Raka mengirim surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR.
• Kamis, 12 November 2026: Gibran dinyatakan resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
• Jumat, 13 November 2026 pagi: AHY berkonsultasi dengan SBY melalui panggilan video.
• Jumat, 13 November 2026: AHY menggelar konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, dan menegaskan Demokrat tidak mengajukan nama.

Setelah surat diterima, tahapan berikutnya berada di tangan Presiden dan MPR. Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya dalam sidang.

Peta Politik Setelah Kursi Wapres Kosong

Kekosongan kursi wakil presiden selalu menjadi momen yang menguji soliditas koalisi. Setiap partai menghitung untung dan risiko, termasuk partai yang selama ini berada di barisan pendukung pemerintahan.

Partai Demokrat memilih keluar dari perhitungan itu lebih awal. Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat menghindari dua hal sekaligus: tekanan publik untuk mendorong kadernya, dan potensi konflik internal bila nama yang diajukan tidak dipilih.

Sikap ini juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga posisi partai tetap aman di tengah transisi. Demokrat tidak menutup pintu, tetapi juga tidak membuka front baru.

Di sisi lain, pernyataan AHY mempertegas bahwa proses pengisian kursi wapres sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo. Publik menunggu siapa dua nama yang akhirnya diajukan ke MPR.

Sejumlah kalangan menilai tahapan ini akan menjadi ujian pertama bagi koalisi pemerintahan Prabowo dalam mengelola perbedaan kepentingan. Namun hingga konferensi pers berakhir, belum ada nama yang beredar resmi dari istana maupun partai politik.

Langkah Selanjutnya dan Sikap yang Ditunggu Publik

Setelah Demokrat menyatakan sikap, perhatian beralih ke Presiden Prabowo Subianto. Ia memegang hak konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

MPR kemudian memilih satu dari dua nama tersebut. Mekanisme ini diatur langsung oleh Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, dan karena itu tidak memerlukan pemilihan umum ulang.

AHY menegaskan, Demokrat akan mengikuti seluruh proses itu sebagai bagian dari penghormatan terhadap konstitusi. Partai tidak akan mendorong nama, tetapi juga tidak akan menghalangi jalannya tahapan.

"Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya, menutup konferensi pers.

Yang tersisa kini adalah menunggu langkah Presiden. Sampai saat itu tiba, kursi wakil presiden tetap kosong dan proses konstitusional berjalan sesuai jadwal yang ditentukan MPR.

Informasi resmi mengenai tahapan selanjutnya dapat dipantau melalui pemberitaan MONPERA.ID yang melaporkan langsung dari Jakarta.

Analisis Redaksi

Keputusan Demokrat tidak mengajukan nama bukan langkah kecil. Partai yang dipimpin AHY itu memilih berdiri di atas konstitusi ketimbang ikut berebut kursi, dan alasan yang dipakai masuk akal secara hukum.

Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 memang memberi hak pengusulan hanya kepada presiden. Partai politik tidak punya pintu formal untuk menitipkan nama kecuali lewat presiden. Dengan menyebut pasal itu secara terbuka, AHY memindahkan percakapan dari ranah bagi-bagi kekuasaan ke ranah prosedur.

Namun ada sisi lain yang perlu dicermati. Sikap ini sekaligus menjaga Demokrat dari risiko politik bila nama yang diusungnya gagal dipilih MPR. Partai tidak perlu menanggung muka di depan publik, dan tidak perlu berhadapan dengan mitra koalisi lain.

Yang belum terjawab adalah siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo. Di titik itu, posisi Demokrat akan diuji: tetap di luar proses, atau menerima bila kadernya kelak disebut presiden. Sampai konferensi pers berakhir, AHY belum memberi petunjuk ke arah mana partainya akan melangkah.