Prabowo Kumpulkan Parpol Koalisi Tentukan Pengganti Gibran, Yusril: Presiden Punya Kewenangan Penuh

Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumpulkan partai-partai koalisi pengusungnya pada Pilpres 2024 untuk menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti sebagai Wakil Presiden. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut presiden punya kewenangan penuh, tetapi partai koalisi tetap akan diajak berdiskusi.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Ketetapan waktunya kami belum tahu, cuma tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi'," kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).

Kursi Wapres kosong setelah Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11). Prabowo lantas menyampaikan terima kasih atas kinerja Gibran selama dua tahun mendampinginya.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Proses di MPR

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11). Langkah itu langsung memicu prosedur konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan.

Yusril menjelaskan, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan proses sebelum mengirimkan surat resmi kepada presiden. Surat itu menjadi dasar bagi Prabowo untuk mengajukan calon pengganti.

"Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat diterima itu diperlukan waktu 14 hari untuk presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," ujar Yusril.

Dengan begitu, ada dua tenggat yang mengikat. Pertama, MPR menyiapkan rapat dan surat dalam sekitar tiga hari. Kedua, presiden memiliki 14 hari sejak surat diterima untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.

Hingga kini Yusril belum mengetahui kapan Prabowo akan bertemu partai-partai koalisi. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan itu bagian dari upaya presiden menjaring masukan sebelum menetapkan nama.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Pernyataan Yusril menjadi penanda pertama bahwa Istana membuka ruang diskusi dengan partai koalisi. Ia menegaskan Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Namun, menurut Yusril, partai-partai koalisi kemungkinan akan tetap diajak berdiskusi. "Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi," ujarnya menirukan arahan Prabowo.

Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju yang digawangi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Prima, hingga Gelora. Delapan partai itu kini menjadi pemangku kepentingan utama dalam pembahasan nama pengganti.

Prabowo sendiri telah menyampaikan rasa terima kasih kepada Gibran. Ia menilai putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu bekerja dengan baik selama dua tahun bersama-sama memimpin pemerintahan.

Pernyataan itu menunjukkan transisi berjalan tanpa gejolak politik terbuka. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden setelah masukan dari partai koalisi masuk.

Latar Belakang Konstitusional dan Konteks Politik

Kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam konstitusi dan peraturan tata tertib MPR. Presiden mengajukan dua nama calon, lalu MPR memutuskan melalui mekanisme rapat dan paripurna.

Proses ini bukan hal baru dalam sejarah Indonesia, tetapi selalu menjadi momen politik yang sensitif. Sebab, nama yang dipilih akan mendampingi presiden hingga akhir masa jabatan dan memengaruhi peta kekuatan menjelang kontestasi berikutnya.

Koalisi Indonesia Maju memiliki komposisi gemuk. Gerindra sebagai partai presiden, Golkar dengan basis organisasi luas, PAN dan Demokrat yang punya konstituen mapan, serta PSI, PBB, Prima, dan Gelora yang melengkapi dukungan.

Setiap partai tentu memiliki preferensi. Ada yang menginginkan figur dari kalangan profesional, ada pula yang mendorong kader partai. Presiden berada di tengah tarikan kepentingan itu, dengan kewenangan konstitusional untuk memutuskan.

Yusril menempatkan pertemuan dengan parpol koalisi sebagai langkah konsultasi, bukan penyerahan keputusan. "Ketetapan waktunya kami belum tahu," katanya, memberi sinyal bahwa agenda masih menunggu surat resmi MPR.

Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati

Kekosongan kursi Wapres berdampak pada jalannya pemerintahan, terutama dalam pembagian tugas dan representasi politik. Presiden akan bekerja tanpa pendamping hingga MPR menetapkan pengganti.

Dari sisi koalisi, pembahasan nama pengganti menjadi ujian soliditas. Partai-partai yang selama ini bersama di pemerintahan harus menyepakati figur yang tidak menimbulkan gesekan internal.

Beberapa hal yang perlu dicermati:

• Waktu rapat MPR dan pengiriman surat resmi ke presiden, yang diperkirakan sekitar tiga hari.
• Batas 14 hari bagi presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
• Sikap tiap partai koalisi terhadap kriteria figur pengganti.
• Respons publik terhadap nama yang akhirnya diajukan.

Publik juga menantikan transparansi proses. Sebab, keputusan ini menyangkut jabatan publik tertinggi kedua dan berdampak langsung pada arah kebijakan hingga akhir periode.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama yang resmi dibahas. Istana masih menunggu surat MPR, dan Prabowo belum menjadwalkan pertemuan dengan parpol koalisi.

Langkah Selanjutnya Menuju Paripurna MPR

Setelah surat MPR diterima, presiden memiliki ruang 14 hari untuk menyerahkan dua nama. MPR kemudian akan menggelar rapat gabungan dan paripurna untuk memutuskan.

Yusril menyebut mekanisme itu telah disepakati. "Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat diterima itu diperlukan waktu 14 hari untuk presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," ujarnya.

Artinya, publik bisa memantau tiga tahap: rapat MPR dan pengiriman surat, konsultasi presiden dengan partai koalisi, lalu penyerahan dua nama dan keputusan paripurna.

Setiap tahap punya tekanan politik sendiri. Partai koalisi akan berhitung soal elektabilitas dan posisi tawar. Presiden akan menimbang stabilitas pemerintahan dan legitimasi politik.

Yang jelas, kursi Wapres tidak akan lama kosong jika semua tenggat dipatuhi. Sebaliknya, keterlambatan bisa memicu spekulasi dan ketidakpastian di pasar politik.

Informasi resmi sejauh ini baru datang dari Yusril. Istana belum merilis nama kandidat, dan MPR belum mengirim surat kepada presiden.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril mengandung dua pesan sekaligus. Di satu sisi, ia menegaskan supremasi presiden dalam menentukan calon. Di sisi lain, ia membuka pintu konsultasi dengan partai koalisi. Kombinasi itu wajar dalam sistem presidensial yang ditopang koalisi gemuk.

Namun, ada risiko yang perlu diantisipasi. Jika pertemuan dengan parpol koalisi berlarut-larut, tenggat 14 hari bisa menjadi tekanan. Presiden harus menyerahkan dua nama, sementara partai-partai mungkin belum sepakat. Di titik itu, kewenangan penuh presiden menjadi penentu.

Publik berhak menuntut proses yang terbuka. Bukan berarti nama harus dibocorkan sebelum waktunya, tetapi kriteria figur yang dicari sebaiknya dijelaskan. Apakah pengganti Gibran dipilih karena kompetensi teknis, representasi politik, atau keseimbangan koalisi. Tanpa penjelasan itu, spekulasi akan mengisi ruang kosong.

Yang juga penting, proses ini menunjukkan bahwa konstitusi bekerja. Gibran mengundurkan diri melalui MPR, presiden menyiapkan calon, dan MPR memutuskan. Semua pihak sebaiknya menjaga agar mekanisme itu tidak dibajak kepentingan jangka pendek.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id