Mandat Gadi Eisenkot: 67 Suara Knesset dan Jalan Berat Bentuk Pemerintahan Israel

Presiden Israel Isaac Herzog resmi menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada Gadi Eisenkot, pemimpin partai tengah Yashar. Eisenkot punya 28 hari untuk merakit koalisi yang menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Mandat itu diberikan setelah mayoritas anggota Knesset, parlemen Israel, merekomendasikan nama Eisenkot. Ia mengantongi dukungan 67 anggota parlemen, sementara Netanyahu hanya didukung 46 anggota.

Herzog menyebut pembicaraan dengan berbagai partai berlangsung terbuka. Menurutnya, proses itu mengembalikan beragam suara dalam masyarakat Israel ke permukaan.

"Pembicaraan itu mengingatkan kita bahwa seluruh warga Israel memiliki hak suara yang setara, dari berbagai lapisan masyarakat," kata Herzog, dikutip dari laporan DW via detikNews.

Kronologi dan Hasil Pemilu Oktober

Pemilu Israel pada Oktober lalu menempatkan Yashar sebagai partai terbesar kedua dengan 21 kursi. Likud pimpinan Netanyahu tetap yang terbesar dengan 27 kursi.

Namun jumlah kursi tidak otomatis menentukan siapa yang mendapat mandat. Di Israel, presiden menunjuk kandidat berdasarkan rekomendasi mayoritas anggota Knesset, bukan semata peringkat partai.

Di titik inilah Eisenkot unggul. Enam puluh tujuh anggota parlemen menyebut namanya sebagai kandidat pertama untuk membentuk pemerintahan.

Satu partai yang menarik perhatian adalah United Torah Judaism (UTJ). Partai Yahudi ultra-Ortodoks Ashkenazi itu memilih tidak merekomendasikan kandidat mana pun, meski selama 17 tahun terakhir selalu bergabung dalam pemerintahan Netanyahu.

Jika Eisenkot gagal dalam 28 hari, Herzog berwenang memperpanjang mandat 14 hari. Bila tetap gagal, mandat bisa dialihkan ke anggota Knesset lain, dan Netanyahu diperkirakan menjadi kandidat berikutnya.

Andaikan semua jalur itu buntu dan tidak ada anggota parlemen yang mampu menggalang dukungan cukup, Israel harus kembali menggelar pemilu.

Pernyataan Eisenkot dan Prioritas Pemerintahan Darurat

Eisenkot menegaskan komitmennya membentuk pemerintahan darurat nasional. Ia menolak wacana pemilu berulang.

"Kita tidak bisa terus-menerus menggelar pemilu tanpa akhir. Saya akan mengirimkan undangan resmi kepada seluruh anggota Knesset, baik sebagai perwakilan partai maupun individu, untuk melakukan pembicaraan," katanya.

Ia juga menyampaikan pesan kepada para anggota parlemen bahwa publik menaruh harapan besar. Menurut Eisenkot, Israel sedang berada dalam situasi politik paling rumit sejak negara itu berdiri.

Herzog sendiri menekankan besarnya tantangan eksternal yang menanti pemerintahan baru. Ia menyebut Iran terus melancarkan ancaman tanpa henti.

Presiden juga menyoroti kelanjutan rencana 20 poin Trump untuk Gaza, serta perundingan masa depan hubungan dengan Lebanon dan negara-negara tetangga.

"Israel membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk menghadapi tantangan-tantangan ini," ujar Herzog.

Ia berharap Eisenkot mengerahkan segala upaya agar pemerintahan yang terbentuk melayani seluruh lapisan masyarakat Israel.

Peta Kursi: Blok Netanyahu 53, Blok Eisenkot 48

Angka rekomendasi 67 berbanding 46 tidak sepenuhnya mencerminkan peta kekuatan blok. Jika partai-partai Zionis dikelompokkan berdasarkan afiliasi politik, gambarannya lebih rumit.

Sekutu nasionalis-religius Netanyahu menguasai 53 kursi. Blok anti-Netanyahu yang dipimpin Eisenkot memiliki 48 kursi.

Selisih itu menjelaskan mengapa dua partai Arab menjadi penentu. Keduanya meraih total 19 kursi berkat tingginya partisipasi pemilih dari komunitas Arab dan Palestina.

Dukungan itu tercatat sebagai yang bersejarah dalam pemilu kali ini. Kedua partai menyatakan kesediaan mendukung oposisi Zionis untuk menggulingkan Netanyahu dan pemerintahannya.

Partai Muslim religius Ra'am pimpinan Mansour Abbas menyatakan siap kembali bergabung dalam koalisi demi meningkatkan kesejahteraan komunitas Arab dan Palestina di Israel.

Ra'am bukan tanpa rekam jejak. Pada 2021, partai itu menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel setelah meneken kesepakatan dengan Naftali Bennett dan Yair Lapid.

Partai Arab lainnya, Joint List, merupakan gabungan sejumlah partai kecil. Partai ini tidak pernah masuk koalisi, tetapi politikusnya pernah memberi dukungan politik dari luar kepada pemerintahan Yitzhak Rabin saat mendorong Kesepakatan Oslo. Masa jabatan Rabin berakhir setelah ia dibunuh pada November 1995.

Janji Kampanye yang Terancam Dilanggar

Kedua kubu Zionis sebelumnya berjanji tidak akan mengandalkan suara partai Arab untuk membentuk koalisi. Artinya, blok Eisenkot harus mengingkari satu janji kampanye jika ingin memerintah bersama partai-partai tersebut.

Survei Accord Center dari Hebrew University of Jerusalem dua hari setelah pemilu memberi angin segar. Sebanyak 59% pemilih oposisi Zionis lebih memilih pemerintahan yang melibatkan Ra'am, tanpa suara Joint List, dibandingkan alternatif lain.

Jalur lain yang ramai dibahas media Israel adalah kemungkinan dua partai ultra-Ortodoks masuk koalisi. UTJ dan Shas masing-masing memiliki tujuh kursi.

Namun opsi itu menuntut pengorbanan lain. Eisenkot harus menarik janji mengesahkan undang-undang wajib dinas militer bagi laki-laki muda ultra-Ortodoks.

Kedua partai menolak keras kebijakan itu karena khawatir pada masa depan pendidikan agama di Israel. Pendukung Shas juga dikenal berpandangan sayap kanan dan cenderung mendukung Netanyahu.

Pemimpin Shas, Aryeh Deri, dianggap salah satu politikus paling dekat dengan Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel.

Dampak bagi Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza

Koalisi yang terbentuk akan menentukan arah kebijakan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.

Koalisi Netanyahu saat ini mencakup dua partai sayap kanan ekstrem, Otzma Yehudit dan Religious Zionism, dengan total 13 kursi. Keduanya mendukung aneksasi Tepi Barat serta pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza.

Keduanya juga mendukung kebijakan yang disebut "migrasi sukarela", yakni rencana memindahkan 2,1 juta warga Palestina di Gaza ke negara lain. Sebagian besar anggota Likud mendukung rencana tersebut.

Kedua partai itu kerap memberi dukungan politik kepada pemukim Israel yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Eisenkot berjanji memastikan Gaza tidak lagi berada di bawah kekuasaan Hamas dalam 18 bulan setelah ia menjadi perdana menteri. Janji itu berlawanan dengan kebijakan Netanyahu yang membiarkan Hamas menguasai sebagian Gaza, meski kesepakatan gencatan senjata mediasi AS menyebut badan teknokrat semestinya mengambil alih.

Blok Eisenkot memang memuat partai sayap kanan. Naftali Bennett, pemimpin Beyachad yang menjadi partai terbesar kedua di kubu oposisi, menyebut dirinya politikus sayap kanan dan pendukung permukiman Israel.

Namun Bennett berulang kali mengecam serangan pemukim terhadap warga Palestina. Eisenkot juga mengecam kekerasan itu dan menyebutnya akibat kebijakan pemerintahan Netanyahu.

Analisis Redaksi

Angka 67 memang terlihat meyakinkan, tetapi mandat itu rapuh. Rekomendasi anggota Knesset bukan kontrak koalisi. Ia hanya pintu masuk menuju perundingan yang jauh lebih keras, dan Eisenkot harus melewatinya dalam hitungan hari, bukan bulan.

Peta blok memperlihatkan masalah sesungguhnya. Blok Netanyahu 53 kursi, blok Eisenkot 48. Artinya, pemerintahan mana pun hanya bisa berdiri jika salah satu pihak menelan janji kampanyenya sendiri. Eisenkot bisa memilih Ra'am dan menanggung label mengingkari janji soal partai Arab. Atau ia merangkul UTJ dan Shas, lalu mengubur agenda wajib dinas militer bagi ultra-Ortodoks. Tidak ada jalan bebas biaya.

Yang paling sering luput dari perdebatan publik Israel adalah bahwa kursi penentu justru datang dari 19 kursi partai Arab. Selama bertahun-tahun suara komunitas Arab dan Palestina diperlakukan sebagai pelengkap, bahkan sebagai ancaman. Kini suara itu menjadi syarat aritmatika bagi pemerintahan yang mengaku mewakili seluruh warga Israel. Ironi itu sulit diabaikan.

Bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, pergantian perdana menteri tidak otomatis berarti perubahan hidup. Yang menentukan adalah siapa yang duduk di kabinet dan kebijakan mana yang bertahan. Eisenkot menjanjikan Gaza lepas dari Hamas dalam 18 bulan, tetapi janji itu hanya berarti jika koalisinya cukup solid untuk bertahan lebih lama dari masa perundingan.

Jika 28 hari itu habis tanpa kesepakatan, Herzog punya opsi memperpanjang 14 hari atau menyerahkan mandat ke Netanyahu. Di titik itu, Israel berhadapan dengan pilihan yang sudah akrab: pemerintahan lemah, atau pemilu lagi.

Sumber: dw.com