PDIP Dorong Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Ijazah Gibran: Paling Rasional

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak menyatakan pendapat adalah pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11). Ia mengaku PDIP telah menerima banyak usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar partainya ikut mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto, dikutip dari CNN Indonesia.

Kronologi Putusan MA yang Membatalkan Surat Keterangan Ijazah Gibran

Polemik ini berakar pada putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming. Surat itu menjadi syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Putusan kasasi dibacakan pada Jumat (30/11). Majelis menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah. Amar putusan menyebut: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."

Putusan itu menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. MK mengaku tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Penggugat, Subhan Palal, mengajukan empat poin petitum. Berikut isinya:

• Meminta hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
• Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.
• Memerintahkan surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
• Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

MA mengabulkan seluruh petitum tersebut dalam putusan kasasi. Konsekuensinya, dasar hukum yang dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan Gibran pada 2024 kini berstatus batal.

Hasto Sebut HMP Instrumen Penting di DPR

Hasto menegaskan aspirasi penggunaan hak menyatakan pendapat terus didengar PDIP. Partainya, kata dia, juga telah berkomunikasi dengan berbagai pihak soal langkah itu.

"Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR," kata Hasto.

Ia tidak merinci berapa anggota fraksi PDIP yang akan menjadi pengusul. Hasto juga tidak menyebut tenggat kapan usulan itu bakal diajukan secara resmi.

Yang jelas, dorongan itu muncul setelah putusan MA dibacakan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi disebut ikut menyuarakan hal serupa.

Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat dan Ambang Dukungannya

Hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu dipertegas lewat Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyebut DPR dapat memakai hak menyatakan pendapat atas tiga hal. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Bentuknya bisa berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Prosedurnya berlapis. Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Untuk disahkan menjadi sikap resmi, usulan itu harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Ambang itu membuat HMP tidak bisa jalan hanya dengan dukungan satu fraksi. Diperlukan koalisi lintas partai yang cukup besar agar usulan bisa lolos ke paripurna.

Dasco: Proses Resmi Dimulai Saat Masa Sidang Dibuka

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan segera memproses usulan menindaklanjuti putusan MA. Namun ia menyebut prosesnya baru berjalan setelah DPR masuk masa sidang pascareses.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.

Dasco mengakui banyak pihak telah mengirim usulan. Mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Karena DPR masih reses, pembahasan sejauh ini hanya berlangsung informal. Proses resmi baru akan dimulai dalam masa sidang yang dibuka Selasa (10/11).

Dengan begitu, arah tindak lanjut DPR bergantung pada dinamika yang muncul begitu sidang dibuka. Termasuk apakah usulan HMP mendapat dukungan cukup untuk masuk agenda resmi.

Dampak Polemik Ijazah terhadap Legitimasi Pilpres 2024

Putusan MA menyentuh langsung fondasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Surat keterangan penyetaraan yang jadi syarat administrasi kini berstatus tidak sah dan batal demi hukum.

Karena itu, dorongan HMP bukan sekadar wacana prosedural. Substansinya menyangkut dugaan pelanggaran syarat sebagai wakil presiden, salah satu kategori yang diatur Pasal 79 ayat (4) UU MD3.

Publik menunggu bagaimana DPR menerjemahkan putusan itu menjadi langkah politik yang terukur. Sejauh ini, PDIP menempatkan HMP sebagai jalur paling masuk akal, sementara pimpinan DPR memilih menunggu masa sidang.

Semua mata kini tertuju pada pembukaan masa sidang. Di situ akan terlihat apakah usulan HMP benar-benar bergulir atau berhenti sebagai pernyataan politik semata.

Analisis Redaksi

Hasto memakai kata "rasional" dengan hati-hati. Ia tidak menyebut HMP sebagai satu-satunya jalan, melainkan pilihan paling masuk akal di antara opsi yang tersedia. Bahasa itu menunjukkan PDIP menghitung risiko politik, bukan sekadar menyalakan sentimen publik.

Hitungannya jelas. Ambang 25 pengusul relatif mudah dicapai. Tapi syarat 2/3 kehadiran di paripurna adalah tembok tinggi. Tanpa dukungan partai di luar PDIP, usulan HMP hanya akan berhenti sebagai manuver fraksi yang gagal di tengah jalan.

Pernyataan Dasco juga layak dibaca sebagai sinyal. Ia tidak menolak, tetapi juga tidak berjanji. Kata "disikapi" memberi ruang bagi DPR untuk memilih jalan lain, termasuk membentuk pansus atau menyerahkan persoalan ke jalur hukum lain.

Yang paling penting, putusan MA sudah membatalkan surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan. Kini pertanyaannya bukan lagi soal sah atau tidaknya dokumen itu, melainkan seberapa serius DPR menindaklanjuti konsekuensi hukumnya. Publik berhak mendapat jawaban yang lebih tegas daripada penundaan sampai masa sidang dibuka.

Sumber: mahkamahagung.go.id