Pete Hegseth Terancam Dimakzulkan: 8 Pasal dan Perang Iran Tanpa Restu Kongres

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth terancam dimakzulkan. Anggota Kongres dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan pada Senin (9/11), salah satunya buntut peluncuran perang ke Iran tanpa persetujuan Kongres.

Parlemen AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait rencana pemakzulan itu pekan ini. Massie mengaku sadar upayanya kemungkinan besar akan dihambat para kader Partai Republik.

"Mereka mungkin mencoba menghindari pemungutan suara yang sebenarnya mengenai substansi masalah ini. Kita harus melakukan pemungutan suara dan debat yang ketat mengenai delapan pasal pemakzulan ini," kata Massie, seperti dikutip Reuters.

Delapan Pasal Pemakzulan dan Tuduhan Perang Ilegal

Massie, yang dikenal sebagai kritikus Presiden Donald Trump, menuduh Hegseth melakukan kejahatan dan pelanggaran berat. Tudingan itu mulai dari memicu perang Iran hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk melanggar hak kebebasan berbicara Senator Mark Kelly.

Delapan pasal tersebut menjadi dasar utama langkah Massie. Ia menilai peluncuran perang ke Iran tanpa persetujuan Kongres merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan Resolusi Kekuatan Perang yang disahkan Kongres untuk mengakhiri pertempuran.

Kasus Mark Kelly mencuat tahun lalu. Hegseth berupaya menuntut Kelly setelah senator itu dan lima anggota Kongres lain dari Partai Demokrat mendesak pasukan AS menolak perintah ilegal. Hegseth menuduh Kelly dan para anggota parlemen melakukan penghasutan.

Langkah Hegseth terhadap Kelly itu kini menjadi salah satu pasal yang memberatkan. Massie menilai upaya menuntut senator yang mengkritik kebijakan militer sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa dibiarkan.

Hegseth sendiri telah menanggapi kabar rencana pemakzulannya. Ia mengatakan tidak khawatir dengan langkah tersebut.

Peringatan Massie: Ganti Hegseth Sebelum Terlambat

Massie telah memperingatkan bahwa pemakzulan Hegseth jauh lebih baik daripada persidangan yang akan dilakukan Partai Demokrat begitu mereka mengambil kendali Kongres secara resmi pada Januari mendatang.

"Mereka akan mengadakan dengar pendapat dan persidangan. Presiden (Donald) Trump harus mengganti Menteri Hegseth sekarang selagi masih ada kesempatan untuk mengesahkan penggantinya di Senat," kata Massie.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa dorongan pemakzulan tidak hanya datang dari lawan politik, tetapi juga dari internal Partai Republik. Massie memang dikenal sering berselisih dengan kepemimpinan partainya, termasuk dengan Trump.

Namun, ia menegaskan bahwa langkahnya bukan sekadar manuver politik. Menurutnya, ada persoalan substansi yang harus dibahas terbuka di parlemen, terutama soal kewenangan presiden dan menteri pertahanan dalam memutuskan perang.

Pemungutan suara pekan ini akan menjadi ujian bagi soliditas Partai Republik. Jika mayoritas kader Republik memilih menghambat, maka upaya Massie diprediksi kandas di DPR.

Demokrat Serukan Pengadilan Senat

Partai Demokrat menyambut langkah Massie. Senator AS Chuck Schumer dari Partai Demokrat pada Senin mengatakan Senat perlu mengadili Hegseth.

"Hegseth melancarkan perang secara ilegal, secara terang-terangan menentang Konstitusi dan berbagai Resolusi Kekuatan Perang yang disahkan Kongres ini untuk mengakhiri pertempuran," ucap Schumer.

Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, pada Minggu mengatakan mendukung penuh langkah memakzulkan Hegseth. Dukungan itu memperbesar tekanan terhadap Hegseth, meski peluangnya lolos di Senat tetap tipis.

Demokrat juga telah berjanji akan menyelidiki Hegseth terkait berbagai masalah, termasuk pemecatan pemimpin kepala staf gabungan. Isu itu menambah daftar panjang kontroversi yang membelit menteri pertahanan AS tersebut.

Dengan kendali Kongres yang akan beralih ke tangan Demokrat pada Januari, posisi Hegseth diprediksi semakin terpojok. Namun, proses pemakzulan tetap membutuhkan dukungan suara yang tidak sedikit.

Peluang di DPR dan Tembok Senat

Sumber-sumber di Kongres mengatakan pemakzulan ini mungkin bisa mendapat cukup suara untuk disahkan di DPR. Namun, resolusi ini kemungkinan besar tidak akan disahkan di Senat karena butuh dua pertiga suara mayoritas.

Partai Republik mengendalikan 53 dari 100 kursi di Senat. Artinya, untuk memakzulkan Hegseth, Demokrat setidaknya harus mendapatkan dukungan dari 14 senator Republik jika seluruh 47 senator Demokrat dan independen solid.

Angka itu sulit dicapai dalam waktu dekat. Apalagi, Partai Republik masih memiliki kepentingan untuk melindungi menteri pertahanan dari pemerintahan mereka sendiri.

Meski demikian, pemungutan suara di DPR tetap penting sebagai sinyal politik. Jika cukup banyak anggota Republik yang membelot, tekanan terhadap Hegseth dan Trump akan meningkat menjelang pergantian kendali Kongres.

Proses pemakzulan di AS memang berlapis. DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan pasal pemakzulan, sementara Senat yang akan mengadili dan memutuskan bersalah atau tidak. Tanpa dukungan dua pertiga Senat, pemakzulan tidak akan pernah terwujud.

Dampak bagi Pemerintahan Trump dan Kebijakan Iran

Ancaman pemakzulan ini menjadi ujian baru bagi pemerintahan Donald Trump. Hegseth adalah salah satu menteri kunci yang mengawal kebijakan militer AS, termasuk operasi ke Iran.

Jika proses pemakzulan berlanjut, fokus pemerintahan Trump bisa terpecah. Energi politik yang seharusnya dipakai untuk kebijakan luar negeri akan tersedot ke pertarungan di Kongres.

Bagi Demokrat, isu perang Iran tanpa persetujuan Kongres menjadi amunisi politik yang kuat. Mereka dapat menuduh pemerintahan Trump melanggar konstitusi dan mengabaikan peran parlemen dalam keputusan perang.

Di sisi lain, Hegseth tampak belum gentar. Sikapnya yang menyatakan tidak khawatir menunjukkan ia akan bertahan dan mengandalkan dukungan Partai Republik di Senat.

Yang jelas, pemungutan suara pekan ini akan menjadi indikator seberapa besar dukungan terhadap Hegseth di internal partainya sendiri. Hasilnya akan menentukan arah politik Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan, terutama menjelang pergantian kendali Kongres pada Januari.

Analisis Redaksi: Ujian Konstitusi di Tengah Politik Partai

Langkah Thomas Massie mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth bukan sekadar manuver politik. Ini adalah ujian bagi sistem checks and balances Amerika Serikat, khususnya soal kewenangan presiden dan menteri pertahanan dalam memutuskan perang.

Sejak lama, Resolusi Kekuatan Perang menjadi instrumen Kongres untuk mengawasi presiden. Jika Hegseth benar-benar melancarkan perang ke Iran tanpa persetujuan Kongres, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi. Namun, politik praktis sering kali mengalahkan prinsip.

Partai Republik yang menguasai Senat punya kepentingan untuk melindungi Hegseth. Mereka tidak ingin menteri dari pemerintahan sendiri jatuh di tengah tekanan politik. Akibatnya, pemakzulan ini lebih mungkin kandas di Senat daripada berhasil.

Meski begitu, pemungutan suara di DPR tetap penting. Ia akan menjadi catatan sejarah tentang siapa yang mendukung dan menolak akuntabilitas. Jika cukup banyak anggota Republik yang membelot, tekanan terhadap Hegseth akan meningkat dan masa depannya di kabinet Trump bisa berakhir lebih cepat dari perkiraan.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah publik Amerika Serikat. Ketika perang diputuskan tanpa keterlibatan parlemen, demokrasi kehilangan maknanya. Pemakzulan mungkin gagal secara prosedural, tetapi ia telah membuka ruang debat publik tentang batas kekuasaan presiden dalam memutuskan perang.

Hegseth boleh saja mengatakan tidak khawatir. Namun, sejarah mencatat bahwa pemakzulan sering kali dimulai dari langkah kecil yang tampak mustahil. Pekan ini akan menjadi penentu apakah langkah Massie berhenti sebagai catatan kaki atau menjadi titik balik politik di Washington.

Sumber: reuters.com