Trump Bela Hegseth dari Pemakzulan: Dia Telah Memenangkan 2 Perang

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melawan upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam wawancara telepon dengan Reuters, Trump menegaskan bahwa Hegseth telah memenangkan dua perang untuk negaranya.

"Dia telah memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya," kata Trump, dikutip dari detikNews, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan itu keluar sehari sebelum DPR AS yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan menggelar pemungutan suara atas delapan pasal pemakzulan yang diajukan anggota Kongres dari Kentucky, Thomas Massie.

Kronologi Pemakzulan Pete Hegseth

Garis waktu upaya pemakzulan ini bergerak cepat. Massie, anggota Partai Republik yang dikenal sebagai pengkritik Trump, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Tuduhan utamanya: Hegseth secara ilegal melancarkan perang ke Iran tanpa persetujuan Kongres dan menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan Pentagon.

Menurut laporan AFP, DPR AS dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota parlemen dari partai Trump memberi sinyal kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Dorongan pemakzulan menguat setelah pemilu paruh waktu pekan lalu. Partai Demokrat menyapu kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah kemarahan pemilih terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar.

Partai Republik masih menguasai Kongres hingga anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Namun kekalahan mereka memicu saling tuding di internal partai. Sejumlah anggota Republik yang kalah dalam pemilu bisa saja tidak menghadiri pemungutan suara, sehingga peluang pemakzulan disetujui semakin besar.

Delapan pasal yang diajukan Massie mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, serta dugaan pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman serta Venezuela.

Pernyataan Massie dan Tuduhan Terhadap Hegseth

Massie tidak menahan diri. Ia menuduh Hegseth "secara sadar menjalankan dan menerapkan perintah yang melanggar hukum" dengan melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres.

Dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, aturan yang membatasi kewenangan presiden mengirim pasukan ke medan tempur tanpa lampu hijau legislatif. Massie menilai Pentagon melangkahi batas itu ketika menyerang Iran.

Tuduhan tidak berhenti di Iran. Delapan pasal pemakzulan juga menyoroti dugaan pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman serta Venezuela. Kombinasi ini membuat kasus Hegseth lebih luas dari sekadar satu perang.

Yang menarik, pengusul pemakzulan berasal dari partai yang sama dengan presiden. Massie memang lama dikenal sebagai suara kritis terhadap Trump di internal Republik, sehingga langkahnya tidak sepenuhnya mengejutkan.

Pembelaan Trump dan Serangan Balik ke Perang Masa Lalu

Trump menilai Hegseth telah memberikan kontribusi besar bagi AS, khususnya di bidang militer. Ia mempertanyakan alasan anggota Kongres yang ingin mencopot Hegseth dari jabatannya.

"Lalu, bagaimana dengan pemakzulan terhadap pihak-pihak yang terlibat di Vietnam, Afghanistan, Irak, dan sebagainya—di mana kita bertempur dalam waktu yang sangat lama namun tidak membuahkan hasil apa pun?" jelas Trump.

Argumen itu menyiratkan pembandingan: perang-perang panjang sebelumnya tidak berujung pemakzulan, sementara Hegseth yang disebut Trump memenangkan dua perang justru menghadapi ancaman serupa. Trump tidak merinci dua perang mana yang dimaksud.

Pernyataan Trump juga menjadi sinyal bahwa Gedung Putih tidak akan membiarkan Hegseth berjuang sendirian. Presiden memilih turun langsung ke arena politik, bukan menyerahkan urusan ke tim komunikasi Pentagon.

Jalan Pemakzulan dan Ambang Dua Pertiga Senat

Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi pemerintahan Trump, tetapi tidak serta-merta membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Prosesnya berlapis dan penuh syarat.

• DPR AS memungut suara atas delapan pasal pemakzulan, paling cepat Rabu.
• Mayoritas sederhana cukup untuk meloloskan pemakzulan di DPR.
• Senat butuh dukungan dua pertiga anggota untuk menyatakan Hegseth bersalah.
• Partai Demokrat baru mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang.

Syarat dua pertiga di Senat jauh lebih sulit dipenuhi, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali pada Januari. Artinya, kalaupun DPR meloloskan pemakzulan, vonis di Senat tetap menjadi tembok tinggi.

Namun politik tidak selalu berjalan linear. Anggota Republik yang kalah pemilu dan tidak lagi punya insentif elektoral bisa mengubah hitungan. Ketidakhadiran mereka di ruang voting cukup untuk menggeser keseimbangan.

Dampak Pemilu Paruh Waktu dan Tekanan Terhadap Gedung Putih

Pemilu paruh waktu menjadi latar yang tidak bisa dipisahkan. Kemarahan pemilih terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar menghukum Partai Republik di kedua kamar Kongres.

Kemenangan Demokrat itu mengubah lanskap legislatif, meski efek penuhnya baru terasa setelah 3 Januari. Sampai saat itu, Republik masih memegang kendali, tetapi legitimasi politik mereka sudah tergerus.

Bagi Trump, kasus Hegseth adalah ujian loyalitas sekaligus cermin lemahnya posisi pasca-pemilu. Membela menteri pertahanan berarti mempertaruhkan modal politik di tengah tekanan publik terhadap kebijakan perang.

Bagi Hegseth, delapan pasal pemakzulan menempel sebagai catatan sejarah, terlepas dari hasil voting. Nama seorang menteri pertahanan yang dimakzulkan partainya sendiri akan sulit dihapus dari pemberitaan.

Langkah Selanjutnya: Voting DPR dan Bayangan Senat

Perhatian kini tertuju pada voting DPR AS yang bisa digelar pekan ini. Hasilnya akan menentukan apakah kasus ini berlanjut ke Senat atau berhenti di ruang komite.

Jika lolos, Senat menjadi medan berikutnya. Dengan ambang dua pertiga, Hegseth punya peluang bertahan, tetapi prosesnya akan menyita waktu dan energi pemerintahan Trump di awal tahun.

Trump sendiri sudah memasang posisi: ia akan melawan. Pernyataan bahwa Hegseth "telah memenangkan dua perang" menjadi senjata retoris utama, sekaligus ujian apakah argumen itu cukup meyakinkan anggota Republik yang masih ragu.

Analisis Redaksi

Yang membuat kasus ini menarik bukan sekadar ancaman pemakzulan, melainkan siapa yang mengajukannya. Massie berasal dari Partai Republik. Pemakzulan terhadap Hegseth karena itu bukan pertarungan partisan biasa, melainkan cermin perpecahan di tubuh partai penguasa setelah kalah di pemilu paruh waktu.

Pembelaan Trump juga layak dibaca dengan cermat. Ia tidak membantah tuduhan secara substansi, melainkan membandingkan Hegseth dengan perang Vietnam, Afghanistan, dan Irak. Itu argumen politik, bukan argumen hukum. Pertanyaannya sederhana: apakah melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres bisa dibenarkan hanya karena hasilnya dianggap lebih baik?

Dengan Senat yang butuh dua pertiga suara, peluang Hegseth jatuh memang kecil. Tetapi biaya politiknya sudah nyata. Setiap hari voting yang berlangsung di DPR mengingatkan publik bahwa perang Iran dan harga bahan bakar yang melambung adalah alasan Partai Republik kehilangan Kongres. Bagi Trump, mempertahankan Hegseth berarti mempertahankan satu dari sedikit loyalis yang tersisa di kabinet, sekaligus menanggung risiko bahwa dukungan itu justru memperpanjang sorotan.

Sumber: reuters.com