Dua Helikopter Karhutla Jatuh dalam 5 Hari: BNPB Evaluasi Operasi Udara

Dua helikopter yang beroperasi memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jatuh di Kalimantan dalam rentang lima hari. Insiden di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan itu menewaskan empat personel dan memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap operasi udara BNPB.

Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik TNI AD di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Tiga personel gugur dalam peristiwa itu.

Lima hari berselang, 8 November 2026, helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma yang dikontrak BNPB jatuh di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Satu kru meninggal dunia. Dua kru lainnya selamat.

Kronologi Dua Kecelakaan Helikopter Water Bombing

Insiden di Seruyan terjadi saat helikopter TNI AD tengah menjalankan misi pemadaman karhutla. Tiga personel dilaporkan gugur. Hingga berita ini diturunkan, rincian teknis insiden pertama belum diungkap secara lengkap oleh otoritas.

Kecelakaan kedua lebih terang benderang kronologinya. Helikopter Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM itu jatuh di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, pada Minggu, 8 November 2026. Armada tersebut sedang melakukan operasi pengeboman air atau water bombing.

Helikopter berseri MSN 2878 itu membawa tiga kru penerbangan. Satu kru, Yayan Soepiang Suri, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi masih terikat sabuk pengaman di dalam badan helikopter yang tenggelam ke sungai.

Korban langsung dievakuasi ke puskesmas setempat sebelum dibawa ke Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru. Dua kru lain selamat tidak lama setelah helikopter jatuh ke air. Keduanya warga negara asing: Michael John Betterridge asal Australia dan Hugh Andrew John Page dari Selandia Baru.

Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan Basarnas, TNI AU, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat. Warga tidak hanya membantu menyelamatkan dua penumpang, tetapi juga menarik badan helikopter ke tepi sungai dengan peralatan seadanya. Langkah itu penting karena bangkai pesawat di dalam air berpotensi membahayakan lalu lintas perairan.

BNPB Janji Evaluasi Penempatan Armada Udara

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan lembaganya akan mengevaluasi penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual, Minggu, 8 November 2026.

"BNPB akan mengevaluasi kembali penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia," kata Berton.

Meski terjadi kecelakaan, operasi pemadaman tetap harus berjalan. Syaratnya, kata Berton, pelaksanaan harus memperhatikan aspek keselamatan secara ketat. BNPB juga akan memperkuat pemadaman melalui jalur darat serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan Karhutla," ujarnya.

Evaluasi mencakup sejumlah aspek:

• Kesiapan teknis dan kelayakan armada helikopter yang digunakan dalam operasi.
• Kesiapan dan kompetensi awak pesawat, khususnya prosedur penerbangan dalam misi pemadaman karhutla.
• Prosedur pengambilan air dan pelaksanaan water bombing.
• Kondisi lokasi operasi, termasuk karakteristik sungai, arus air, hambatan sekitar, serta ruang manuver helikopter.
• Kondisi cuaca dan faktor keselamatan penerbangan.
• Koordinasi antara awak pesawat, pengendali udara, dan unsur yang bertugas di lapangan.

Berton menambahkan, BNPB akan berkoordinasi dengan operator helikopter dan instansi penerbangan terkait. Tujuannya memastikan setiap armada yang digunakan dalam operasi berikutnya memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.

Soal penyebab kecelakaan, BNPB belum mau berspekulasi. "Pada saat ini penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada hasil pemeriksaan resmi," ujar Berton.

DPR Desak Investigasi Transparan dan Keselamatan Jadi Prioritas

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mendesak BNPB mengevaluasi kecelakaan helikopter secara menyeluruh. Menurutnya, dua insiden dalam waktu berdekatan adalah peringatan serius bagi pemerintah.

"Dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla," kata Nurul dalam keterangannya, Minggu, 8 November 2026.

Evaluasi, kata Nurul, harus mencakup keselamatan personel, kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, serta prosedur operasional. Ia menekankan keselamatan awak tidak boleh dikorbankan oleh target pemadaman.

"Target pemadaman tidak boleh mengalahkan keselamatan awak," tegasnya.

Nurul juga meminta TNI dan instansi terkait menginvestigasi penyebab kedua kecelakaan secara transparan. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang.

Ia mengingatkan, operasi water bombing memiliki risiko tinggi karena helikopter harus terbang rendah dan bermanuver di sekitar sumber air maupun titik kebakaran. Jika asap tebal, jarak pandang terbatas, atau cuaca tidak memenuhi standar keselamatan, penerbangan harus ditunda atau dialihkan.

Selain evaluasi, Nurul mendorong penguatan alternatif penanganan karhutla. Pemadaman darat melalui personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat perlu diperkuat. Pemantauan titik panas, teknologi deteksi dini, dan penggunaan pesawat tanpa awak juga perlu dioptimalkan.

"Dengan demikian, penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung pada operasi helikopter, terutama ketika kondisi penerbangan tidak memungkinkan," pungkas Nurul.

Ahli Soroti Fase Water Scooping sebagai Titik Rawan

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menjelaskan, pemadaman karhutla lewat helikopter adalah operasi penerbangan khusus dengan kompleksitas tinggi.

Salah satu tahapan paling berisiko adalah pengambilan air atau water scooping maupun dipping menggunakan bambi bucket. Dalam proses itu, helikopter harus terbang rendah sambil menjaga kestabilan posisi. Pilot juga harus mengendalikan perubahan beban ketika wadah penampung air mulai terisi.

Bertambahnya beban memengaruhi kebutuhan daya mesin, karakteristik penerbangan, hingga kemampuan helikopter menambah ketinggian.

"Kondisi angin, keterbatasan ruang manuver, karakteristik perairan, serta kemungkinan hambatan di sekitar lokasi pengambilan air juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhitungkan. Karena itu, fase pengambilan air merupakan salah satu tahapan kritis yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian tinggi," ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.

Daryono menegaskan dua kecelakaan itu tidak bisa langsung disimpulkan punya penyebab sama. Setiap insiden harus diperiksa terpisah melalui investigasi menyeluruh. Cakupannya meliputi kondisi teknis helikopter, performa mesin, konfigurasi dan berat muatan, kondisi meteorologi, karakteristik lokasi pengambilan air, prosedur operasional, serta faktor manusia dan pengambilan keputusan selama penerbangan.

"Kita perlu menghormati proses investigasi resmi dan menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur," katanya.

Mengapa Evaluasi Keselamatan Tidak Perlu Menunggu Investigasi Selesai

Daryono menilai dua kecelakaan tersebut menjadi alasan kuat mengevaluasi keselamatan operasi pemadaman karhutla secara menyeluruh. Evaluasi tidak harus menunggu seluruh hasil investigasi resmi selesai.

Aspek yang perlu dihitung antara lain batas beban operasional, ketersediaan cadangan daya mesin, kondisi cuaca, waktu kerja dan istirahat kru, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat.

"Evaluasi ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai langkah pencegahan agar risiko serupa dapat ditekan," ujarnya.

Menurut Daryono, keselamatan penerbangan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman pilot atau kecanggihan helikopter. Operasi berisiko tinggi membutuhkan sistem manajemen keselamatan yang kuat.

Penanggulangan bencana memang menuntut respons cepat. Namun kecepatan tidak boleh mengorbankan keselamatan personel di garis depan.

"Jangan sampai upaya mengurangi dampak suatu bencana justru menimbulkan korban baru akibat risiko operasional yang sebenarnya dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, disiplin prosedur, kesiapan teknis, dan budaya keselamatan perlu menjadi prioritas bersama dlm setiap operasi kemanusiaan," kata Daryono.

Informasi seputar kebijakan publik dan geopolitik juga tersedia di kanal The Stance. Data kebencanaan resmi dapat dipantau melalui situs BNPB.

Analisis Redaksi

Dua kecelakaan dalam lima hari bukan statistik biasa. Angka empat korban jiwa adalah harga yang terlalu mahal untuk operasi yang tujuannya menyelamatkan. Yang menonjol dari pernyataan pejabat adalah penggunaan kata "evaluasi" tanpa tenggat jelas. BNPB menyebut akan mengevaluasi penempatan armada, tetapi tidak menyebut kapan hasilnya diumumkan atau siapa yang mengawasi.

Ada persoalan struktural yang jarang dibahas. Helikopter Super Puma yang jatuh adalah armada swasta yang dikontrak BNPB, dengan dua kru warga asing. Skema kontrak semacam ini lazim karena keterbatasan armada negara. Namun pengawasan teknis dan keselamatan kerja lintas kewarganegaraan menuntut standar yang lebih ketat, bukan lebih longgar. Pertanyaannya sederhana: siapa yang bertanggung jawab penuh ketika operator swasta mengalami kecelakaan saat menjalankan misi negara?

Desakan Nurul Arifin agar investigasi transparan dan peringatan Daryono soal fase pengambilan air sebagai tahapan kritis seharusnya dibaca sebagai satu paket. Evaluasi keselamatan tidak perlu menunggu hasil investigasi final. Menunda perbaikan prosedur berarti membiarkan personel lain terbang dengan risiko yang sama. Keselamatan awak bukan biaya yang bisa ditawar demi target pemadaman.

Sumber: bnpb.go.id