Banjir Kabupaten Bandung: Sinergi Pemkab, Pemprov, dan BBWS Citarum Jadi Kunci

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan penanganan banjir di Kabupaten Bandung tidak bisa dilakukan sendiri. Kondisi geografis dan aliran air dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang membuat sinergi lintas daerah dan pemerintah pusat menjadi syarat utama.

Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa KDS tersebut di tengah upaya pemerintah daerah mengendalikan banjir yang berulang. Menurut dia, air yang masuk ke Kabupaten Bandung berasal dari sejumlah wilayah sekitar, sehingga penanganannya harus terpadu dari hulu hingga hilir.

"Persoalan banjir di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kondisi geografis dan aliran air. Itu yang berasal dari sejumlah daerah sekitar, termasuk Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang," kata Dadang Supriatna, seperti dikutip dari RRI.

Karena itu, lanjut dia, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemerintah kabupaten. Diperlukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebagai pengelola sumber daya air di tingkat pusat.

Mengapa Banjir Kabupaten Bandung Butuh Penanganan Lintas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Bandung berada di cekungan yang dikelilingi perbukitan dan menerima aliran air dari wilayah di sekitarnya. Sungai utama yang melintas, yakni Citarum, memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup beberapa kabupaten dan kota.

Dalam konteks itu, banjir di satu titik tidak selalu disebabkan oleh apa yang terjadi di titik tersebut. Air bisa berasal dari curah hujan tinggi di wilayah hulu, lalu mengalir ke hilir melewati permukiman dan lahan pertanian.

Karena itu, pendekatan yang hanya berfokus pada pembangunan tanggul atau normalisasi sungai di satu kabupaten dianggap tidak memadai. Diperlukan koordinasi antarwilayah agar upaya di hulu dan hilir saling menguatkan.

Dadang Supriatna menekankan pentingnya pemahaman bersama soal aliran air ini. "Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemerintah kabupaten, tetapi harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Peran BBWS Citarum dan Pemprov Jawa Barat dalam Pengendalian Banjir

BBWS Citarum adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengelola sumber daya air di wilayah sungai Citarum. Kewenangannya mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir di lintas kabupaten/kota.

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai koordinator antarkabupaten/kota di wilayahnya. Sinergi tiga pihak ini—Pemkab Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan BBWS Citarum—menjadi kerangka yang disebut KDS sebagai kunci pengendalian banjir.

Dalam praktiknya, kolaborasi itu bisa berbentuk penyelarasan program, berbagi data curah hujan dan debit air, hingga pembangunan infrastruktur yang tidak bisa ditangani satu daerah saja. Contohnya normalisasi sungai yang melintasi batas administratif atau pembuatan kolam retensi di titik tertentu.

Namun, artikel ini tidak menguraikan secara rinci bentuk program yang sedang atau akan dijalankan, karena sumber berita hanya memuat pernyataan umum soal pentingnya sinergi.

Dampak Banjir bagi Warga Kabupaten Bandung

Banjir yang berulang di Kabupaten Bandung menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi warga. Permukiman yang terendam mengganggu aktivitas harian, sementara lahan pertanian yang tergenang berpotensi menurunkan hasil panen.

Selain itu, banjir dapat merusak infrastruktur jalan dan jembatan, memperlambat distribusi barang, serta meningkatkan risiko penyakit pascabanjir. Beban ini biasanya paling dirasakan keluarga di kawasan rawan genangan.

Karena itu, penanganan banjir bukan sekadar persoalan teknis pengendalian air, tetapi juga menyangkut kesejahteraan warga. Pendekatan hulu-hilir diharapkan tidak hanya mengurangi frekuensi banjir, tetapi juga memperkecil kerugian yang ditimbulkan.

Langkah Selanjutnya: Koordinasi dan Perencanaan Terpadu

Ke depan, sinergi yang ditekankan Dadang Supriatna perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret. Salah satunya adalah memperkuat koordinasi rutin antara Pemkab Bandung, Pemprov Jawa Barat, dan BBWS Citarum.

Pemerintah kabupaten juga dapat menyiapkan rencana induk pengendalian banjir yang selaras dengan kebijakan provinsi dan pusat. Rencana itu semestinya memuat pemetaan titik rawan, prioritas infrastruktur, serta mekanisme peringatan dini bagi warga.

Partisipasi masyarakat menjadi pelengkap yang tidak bisa diabaikan. Menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah ke sungai adalah kontribusi nyata di tingkat paling kecil.

Namun, tanpa perbaikan tata kelola air di tingkat hulu dan hilir, upaya warga akan cepat sia-sia. Di sinilah peran BBWS Citarum dan Pemprov Jawa Barat menjadi penentu.

Analisis Redaksi

Pernyataan Bupati Bandung soal perlunya sinergi hulu-hilir bukan hal baru dalam diskusi pengendalian banjir. Namun, pengulangan pernyataan itu di ruang publik menandakan persoalan belum tuntas. Jika koordinasi sudah berjalan efektif, semestinya banjir tidak terus menjadi agenda tahunan.

Yang kerap menjadi ganjalan adalah fragmentasi kewenangan. Kabupaten memiliki keterbatasan menjangkau wilayah hulu yang berada di daerah lain, sementara BBWS Citarum punya kewenangan tetapi tidak selalu cepat merespons kebutuhan lokal. Di titik inilah kepemimpinan provinsi diuji: apakah mampu menyatukan agenda, bukan sekadar mempertemukan pejabat.

Masyarakat berhak menuntut hasil yang terukur. Sinergi sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diterjemahkan ke dalam target penurunan titik genangan, perbaikan drainase, dan penguatan kolam retensi. Tanpa indikator yang jelas, koordinasi hanya menjadi retorika.

Sumber: sda.pu.go.id