Bupati Bandung Minta Penanganan Banjir Terpadu dari Hulu ke Hilir

Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong penguatan sinergi lintas sektor dan lintas daerah dalam penanganan banjir. Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta seluruh instansi terkait menyusun rencana aksi bersama, memperjelas pembagian kewenangan, serta menyiapkan dukungan anggaran secara terkoordinasi.

Permintaan itu menegaskan arah kebijakan penanganan banjir yang tidak lagi berhenti di hilir. Bupati yang akrab disapa KDS tersebut menekankan pentingnya pendekatan dari hulu hingga hilir agar upaya pengendalian banjir berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

"Sinergi lintas sektor dan lintas daerah menjadi kunci," demikian inti arahan Bupati Bandung sebagaimana dikutip dari laporan RRI Bandung.

Arahan Bupati Bandung untuk Penanganan Banjir Terpadu

Dalam arahannya, Dadang Supriatna meminta seluruh instansi terkait tidak bekerja sendiri-sendiri. Setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi bersama yang menjadi rujukan tunggal dalam penanganan banjir.

Rencana aksi itu mencakup tiga hal pokok: pembagian kewenangan yang jelas, dukungan anggaran yang terkoordinasi, dan mekanisme kerja lintas daerah. Ketiganya dinilai penting karena persoalan banjir di Kabupaten Bandung tidak mengenal batas administratif.

Pembagian kewenangan menjadi sorotan karena penanganan banjir biasanya melibatkan banyak pihak. Mulai dari dinas yang menangani sumber daya air, badan penanggulangan bencana, dinas lingkungan hidup, hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Tanpa pembagian yang tegas, kata dia, program di lapangan rawan tumpang tindih. Anggaran bisa habis untuk kegiatan yang sama, sementara titik rawan banjir justru tidak tersentuh.

Mengapa Pendekatan Hulu-Hilir Jadi Pilihan

Kabupaten Bandung secara geografis berada di dataran tinggi dengan banyak sungai yang mengalir ke arah barat menuju Kota Bandung dan sekitarnya. Kondisi itu membuat persoalan di hulu langsung berdampak ke kawasan hilir.

Alih fungsi lahan di kawasan hulu, terutama untuk permukiman dan pertanian, membuat daya serap tanah menurun. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah berubah menjadi limpasan permukaan yang memperbesar debit sungai.

Di sisi hilir, penyempitan dan pendangkalan sungai memperparah situasi. Sampah dan sedimen yang menumpuk mengurangi kapasitas tampung saluran, sehingga air meluap saat hujan deras.

Karena itu, pendekatan hulu-hilir menuntut penanganan yang menyeluruh. Konservasi di kawasan atas harus berjalan bersamaan dengan normalisasi sungai, pengelolaan sampah, dan penataan drainase di kawasan bawah.

Sinergi Lintas Daerah dan Kewenangan yang Sering Tumpang Tindih

Persoalan banjir di kawasan Bandung Raya memang kerap melibatkan lebih dari satu pemerintah daerah. Sungai yang melintasi Kabupaten Bandung juga mengalir ke Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Artinya, upaya yang dilakukan satu daerah bisa sia-sia bila daerah lain tidak melakukan hal serupa. Normalisasi di hilir tidak akan banyak membantu jika aliran dari hulu tetap membawa debit besar dan sedimen.

Selain itu, ada kewenangan yang berada di pemerintah pusat dan provinsi, terutama untuk sungai strategis nasional. Di sinilah pentingnya kejelasan peran agar tidak ada pekerjaan yang saling menunggu.

Bupati meminta dukungan anggaran disiapkan secara terkoordinasi. Artinya, alokasi dari APBD kabupaten, bantuan provinsi, dan anggaran pusat perlu diselaraskan dengan prioritas yang sama.

Dampak yang Diharapkan dari Rencana Aksi Bersama

Jika rencana aksi bersama tersusun rapi, penanganan banjir bisa lebih terukur. Setiap instansi mengetahui tugasnya, tenggat waktunya, dan sumber pendanaannya.

Warga di kawasan rawan banjir juga berhak mendapat kepastian. Mereka perlu tahu program apa yang akan dijalankan, kapan, dan di titik mana saja.

Langkah ini sejalan dengan praktik penanganan bencana hidrometeorologi yang menekankan pencegahan, bukan hanya penanganan darurat. Pemerintah daerah lain juga menerapkan pola serupa, seperti yang terlihat dalam pembahasan penataan kawasan rawan banjir di BNPB.

Beberapa hal yang biasanya masuk dalam rencana aksi terpadu:

• Pemetaan titik rawan banjir di setiap kecamatan, dari hulu hingga hilir.
• Penetapan instansi penanggung jawab untuk setiap lokasi dan kegiatan.
• Konservasi kawasan hulu, termasuk penanaman dan pengendalian alih fungsi lahan.
• Normalisasi sungai, pembersihan sedimen, dan pengelolaan sampah.
• Penyelarasan anggaran lintas instansi dan lintas daerah.
• Sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bagi warga.

Langkah Selanjutnya: Eksekusi di Lapangan

Setelah arahan Bupati, pekerjaan berikutnya adalah menerjemahkan rencana aksi ke dalam program konkret. Instansi terkait diminta segera menyusun rincian kegiatan beserta kebutuhan anggarannya.

Koordinasi lintas daerah juga perlu diformalkan, misalnya lewat forum kerja sama di kawasan Bandung Raya. Tanpa forum semacam itu, sinergi cenderung bergantung pada komunikasi informal yang mudah putus.

Yang tak kalah penting adalah pengawasan. Rencana aksi hanya bermakna bila ada laporan berkala dan evaluasi terbuka, sehingga publik bisa menilai apakah program berjalan atau hanya berhenti di atas kertas.

Analisis Redaksi

Arahan Bupati Bandung menyentuh akar persoalan yang sering diabaikan: banjir bukan urusan satu dinas. Selama ini penanganan cenderung terpecah, dengan normalisasi sungai di satu sisi dan pembiaran alih fungsi lahan di sisi lain. Meminta rencana aksi bersama adalah langkah logis, tetapi juga ujian bagi birokrasi.

Persoalannya, koordinasi mudah diucapkan dan sulit dijalankan. Ketika kewenangan tersebar antara kabupaten, provinsi, dan pusat, kejelasan peran menjadi penentu. Tanpa itu, rapat koordinasi bisa berulang tanpa hasil, sementara warga di bantaran sungai tetap menanggung risiko setiap musim hujan.

Karena itu, publik perlu melihat indikator yang jelas: berapa titik rawan yang tertangani, berapa anggaran yang benar-benar dialokasikan, dan bagaimana progresnya setiap tahun. Janji sinergi baru bermakna ketika berubah menjadi pekerjaan di lapangan yang bisa diperiksa siapa saja.