Sidang Etik Ahrie Sonta Hari Ini: Ancaman PTDH di Kasus Sadap Presiden

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026). Tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto itu kini berada di ambang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sidang etik terhadap mantan Kepala Korps Staf Pribadi Pimpinan (Korspripim) Polri itu digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri. Kabar itu disampaikan langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," ujar Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Kasus ini bukan perkara kecil. Penyadapan yang menyasar Presiden dan sejumlah petinggi negara itu menyeret empat perwira berpangkat Inspektur Jenderal, termasuk eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Jalannya Sidang Etik dan Bungkamnya Propam

Sidang KEPP berlangsung tertutup di Mabes Polri. Hingga berita ini diturunkan, Johnny Eddizon Isir belum membuka hasil sidang maupun susunan majelis yang memimpin persidangan. Ia hanya berjanji memberi pembaruan.

"Nanti kami perbarui lagi," kata Isir singkat.

Sikap tertutup itu wajar dalam sidang etik internal. Namun publik menanti satu hal: apakah majelis menilai perbuatan Ahrie melanggar etika kepolisian secara berat. Jika terbukti, sanksi terberat adalah PTDH, yang berarti pencabutan status anggota Polri secara permanen.

Sebelum sidang digelar, Ahrie sudah menyatakan niatnya membuka terang kasus ini. Pernyataan itu disampaikan lewat kuasa hukumnya, Krisna Murti, pada Jumat (6/11/2026).

"Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," kata Krisna dalam keterangan video yang dipublikasikan.

Krisna juga memastikan proses hukum terhadap Ahrie berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendampingan hukum, kata dia, sudah ada sejak kliennya diperiksa sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.

"Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan," jelas Krisna.

Empat Jenderal Bintang Dua Jadi Tersangka

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan presiden dan sejumlah tokoh petinggi negara. Keempatnya kini ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat.

Daftar tersangkanya:

• Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri
• Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Korspripim Polri
• Irjen Pol Eko Hadi Santoso
• Irjen Pol Slamet Uliandi

Penyidik menjerat keempatnya dengan sejumlah pasal berlapis. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu melarang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut melarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Kombinasi pasal pidana dan sidang etik menempatkan Ahrie di dua jalur hukum sekaligus. Sanksi kode etik bisa jatuh lebih dulu, tanpa menunggu putusan pengadilan atas perkara pidananya.

Mengapa Kasus Ini Disebut Sensitif

Penyadapan terhadap Presiden menyentuh langsung soal keamanan negara. Objek sadapan bukan pejabat biasa, melainkan kepala negara yang komunikasinya dilindungi hukum.

Karena itu, penyidik tidak memakai pasal makar. Dalam pemberitaan yang beredar, tim khusus Polri dinilai belum berani menerapkan pasal tersebut, dan langkah itu memicu tudingan upaya melokalisir kasus.

Yang paling disorot justru keterlibatan Listyo Sigit. Mantan orang nomor satu di Polri itu kini berstatus tersangka, sebuah posisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah institusi. Nama sejumlah tokoh lain, termasuk Tito Karnavian, juga ikut terseret dalam pembicaraan publik meski belum berstatus tersangka.

Presiden Prabowo sendiri sempat menyinggung kasus ini. Dalam perayaan HUT NasDem, ia berkelakar soal kemungkinan dirinya disadap. "Jangan-jangan disadap aku," ucapnya seperti dikutip dalam pemberitaan.

Di sisi lain, Kapolri Suyudi menarik dua jenderal bintang tiga dari Kantor Staf Presiden dan memutasi 264 personel Polri. Mutasi itu dibaca sebagai upaya merapikan institusi di tengah badai kasus penyadapan.

Dampak bagi Institusi dan Publik

Sidang etik Ahrie menjadi ujian pertama bagi Propam di bawah kepemimpinan baru. Publik akan menilai apakah proses internal Polri berjalan serius atau sekadar formalitas.

Bagi Ahrie, sidang ini menentukan masa depannya sebagai perwira. PTDH bukan hanya soal kehilangan jabatan, tetapi juga kehormatan dan hak pensiun. Jika majelis memutuskan sanksi lebih ringan, publik berpotensi membaca keputusan itu sebagai kompromi.

Bagi institusi, kasus ini menguji seberapa jauh Polri bisa membersihkan diri dari dalam. Empat tersangka berpangkat Irjen adalah sinyal bahwa persoalan tidak berhenti di level bawah.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah transparansi. Pernyataan Ahrie bahwa ia akan "terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini" menyiratkan masih ada lapisan fakta yang belum dibuka ke permukaan.

Langkah Selanjutnya Setelah Sidang Etik

Setelah sidang KEPP, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jika majelis menilai pelanggaran berat, rekomendasi PTDH bisa diajukan. Ahrie masih punya hak mengajukan banding ke komisi banding kode etik.

Jalur pidana tetap berjalan paralel. Keempat tersangka masih menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, dan berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan.

Yang juga dinanti adalah keterangan Ahrie di persidangan. Ia menjanjikan membuka fakta, dan janji itu kini menjadi taruhan kredibilitasnya sendiri.

Propam belum mengumumkan kapan hasil sidang diumumkan. Satu hal yang pasti, keputusan atas Ahrie akan dibaca sebagai cermin bagaimana Polri memperlakukan anggotanya yang tersandung kasus paling sensitif dalam beberapa tahun terakhir.

Analisis Redaksi

Ada yang ganjil dari cara kasus ini dikelola. Empat perwira bintang dua ditahan, sidang etik digelar, tetapi hampir semua informasi penting justru keluar lewat pernyataan kuasa hukum tersangka, bukan dari lembaga pengawas internal. Propam sejauh ini hanya memastikan sidang berlangsung, tanpa membuka susunan majelis maupun agenda pemeriksaan.

Ketertutupan itu bisa dibela dengan alasan etika institusi. Namun ketika objek penyadapan adalah Presiden dan tersangkanya mantan Kapolri, argumen kerahasiaan menjadi sulit diterima. Publik berhak tahu apakah proses ini berjalan sungguh-sungguh atau hanya menghadirkan prosedur tanpa bobot.

Pernyataan Ahrie bahwa ia siap "membuka terang benderang" kasus ini justru menempatkan Polri di posisi defensif. Jika benar ada fakta yang belum terungkap, maka sidang etik ini bukan ujung, melainkan pintu masuk. Dan jika janji itu hanya retorika belaka, kredibilitas Ahrie sendiri yang akan habis di ruang sidang.

Yang paling perlu diawasi sederhana: apakah keputusan majelis nanti diambil berdasarkan bukti, atau berdasarkan pertimbangan lain yang tak terucap. Di kasus seperti ini, cara sebuah institusi menghukum anggotanya sering lebih informatif daripada hukuman itu sendiri.

Sumber: afu.id, schema.org