Gibran Temui Prabowo 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11), untuk menyampaikan niat mengundurkan diri. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam di tengah tekanan politik terkait polemik ijazah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan keinginannya mundur dari jabatan Wapres. "Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Pras dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).

Pras menjelaskan, pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen syarat pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN. "Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelas Pras.

Prabowo, lanjut Pras, tidak menolak niatan Gibran tersebut. "Namun sekaligus juga kami ingin meluruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran," papar Pras.

Istana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ungkap Pras.

Kronologi Polemik Ijazah Gibran

Polemik ijazah Gibran bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia. Putusan MK tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Gibran sendiri telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah. "Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).

Putusan MA dan MK ini memicu reaksi politik di DPR. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Hak tersebut diatur dalam UU MD3 dan dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Menurut UU MD3, hak menyatakan pendapat dapat diajukan atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Usul HMP ini menjadi tekanan politik yang menguat terhadap Gibran.

Di tengah tekanan tersebut, Gibran memilih menemui Prabowo untuk menyampaikan niat mundur. Pertemuan berlangsung tertutup dan baru diketahui publik melalui konferensi pers Mensesneg. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Gibran sendiri mengenai pertemuan tersebut.

Pernyataan Resmi Istana

Dalam konferensi pers, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung dalam suasana diskusi. Ia membantah bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran. "Tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran," ujar Pras.

Pras juga menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus menjalankan tugas. "Dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," katanya.

Istana juga menyoroti permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Pras mengatakan, permintaan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan tersebut. "Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari Istana mengenai kapan proses pengunduran diri Gibran akan diproses. Namun, pernyataan Pras menunjukkan bahwa Prabowo memberi ruang bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum.

Tekanan Politik di Parlemen

Niatan Gibran mundur muncul di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mendesak penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus MA dan MK.

HMP sendiri merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di tanah air. Hak ini diatur dalam UU MD3 dan dapat berujung pada rekomendasi pemakzulan presiden atau wakil presiden jika terbukti melanggar hukum.

Dalam konteks Gibran, HMP diajukan karena dugaan pelanggaran hukum terkait penggunaan dokumen ijazah yang tidak sah. Putusan MA yang menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah menjadi dasar bagi DPR untuk menindaklanjuti.

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah HMP akan bergulir ke tahap selanjutnya. Sejumlah fraksi masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak politik dan stabilitas pemerintahan.

Latar Belakang Polemik Ijazah

Polemik ijazah Gibran mencuat sejak ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat itu, publik mempertanyakan keabsahan ijazah SMA-nya yang digunakan sebagai syarat pencalonan. Gibran mengklaim lulus SMA dan melanjutkan kuliah S1 di Singapura.

Namun, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia. Putusan MK ini kemudian diperkuat oleh MA yang menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran tidak sah.

Gibran membantah jika dirinya tidak lulus SMA. Ia menegaskan bahwa jika tidak lulus SMA, ia tidak mungkin bisa kuliah. "Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujarnya.

Meski demikian, putusan pengadilan tetap menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan HMP. Polemik ini pun menjadi salah satu faktor yang mendorong Gibran untuk menyampaikan niat mundur kepada Prabowo.

Langkah Selanjutnya

Setelah pertemuan dengan Prabowo, proses pengunduran diri Gibran belum diproses secara resmi. Menurut UU, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada presiden dan DPR. Namun, belum ada informasi apakah Gibran akan menempuh prosedur tersebut.

Gibran juga berencana membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Langkah ini ditempuh untuk membersihkan namanya dari tuduhan pemalsuan dokumen. Namun, proses di PTUN membutuhkan waktu dan belum tentu menghentikan proses politik di DPR.

Istana memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan normal. "Kami tetap fokus menjalankan tugas kita," tegas Pras.

Publik masih menunggu pernyataan langsung dari Gibran mengenai niat mundurnya. Sejauh ini, Gibran belum memberikan komentar resmi setelah pertemuan dengan Prabowo.

Analisis Redaksi

Langkah Gibran menemui Prabowo untuk menyampaikan niat mundur merupakan respons atas tekanan politik yang kian membesar. Putusan MA dan MK yang menyatakan dokumen ijazahnya tidak sah telah memberikan legitimasi bagi DPR untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat. Di sisi lain, Gibran berusaha membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN. Namun, langkah ini dinilai terlambat karena putusan pengadilan sudah final dan mengikat.

Pertemuan 2,5 jam itu menunjukkan bahwa Prabowo tidak serta-merta menolak niat mundur Gibran. Pernyataan Mensesneg yang menyebut Prabowo memberi saran mengindikasikan adanya pertimbangan politik yang lebih luas. Prabowo tampaknya ingin menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan Gibran secara politik. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Gibran dan proses hukum yang berjalan.

Yang paling krusial adalah bagaimana DPR merespons niat mundur Gibran. Jika HMP tetap bergulir, maka proses politik bisa berujung pada pemakzulan. Namun, jika Gibran benar-benar mundur, maka tekanan politik bisa mereda. Publik akan menyoroti apakah mundurnya Gibran merupakan bentuk tanggung jawab politik atau justru upaya menghindari proses hukum. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pengunduran diri Gibran.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id