Gibran Ajukan Mundur ke Prabowo, Istana Bantah Isu Penolakan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa Prabowo menolak permohonan tersebut.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).

Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa isu pengunduran diri Gibran bukan sekadar rumor. Namun Istana menegaskan belum ada keputusan final atas permohonan tersebut.

Kronologi Pertemuan Prabowo-Gibran dan Permohonan Mundur

Pertemuan berlangsung pada Selasa pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, dan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.

Pernyataan itu merujuk pada dua putusan yang menjadi pemicu: putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan banyak saran kepada Gibran. Prasetyo secara khusus meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak permohonan mundur Gibran.

"Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permohonan itu disampaikan langsung dalam pertemuan yang sama.

Pernyataan Lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi

Berikut pernyataan lengkap Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11):

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden.

Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.

Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."

Pernyataan itu menjadi satu-satunya keterangan resmi Istana sejauh ini. Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal kapan keputusan akhir akan diambil, atau apakah Prabowo akan menerima permohonan tersebut.

Tekanan Politik di DPR dan Hak Menyatakan Pendapat

Permohonan mundur Gibran muncul di tengah tekanan politik yang menguat di DPR. Sedikitnya 50 anggota dari enam fraksi mendesak penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus MA dan MK.

Hak menyatakan pendapat diatur dalam UU MD3 dan mencakup tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Tekanan itu juga tampak dalam aksi simbolik di Senayan. Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" usai sidang paripurna, Selasa (10/11).

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan.

Yanuar mengaku aksinya itu inisiatif sendiri. Ia beralasan setiap anggota memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Ia juga mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat.

Dukungan terhadap HMP tidak serta-merta berarti pemakzulan. Prosesnya panjang dan mensyaratkan pembahasan berlapis di DPR, namun tekanan politik yang terlihat terbuka seperti ini menjadi sinyal bahwa isu ijazah Gibran tidak lagi bisa dianggap angin lalu.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Akar persoalan ini adalah surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. MA memutuskan Suket tersebut tidak sah, dan putusan itu menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Gibran sendiri pernah menanggapi putusan MK tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Rabu (7/10).

Pernyataan itu menjadi pembelaan publik Gibran atas dokumen pendidikannya. Namun putusan MA dan MK tetap menjadi dasar bagi anggota DPR untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut melalui hak menyatakan pendapat.

Dalam konteks hukum, langkah Gibran membawa persoalan ini ke PTUN adalah upaya membuktikan keabsahan dokumen melalui jalur peradilan administrasi. PTUN berwenang menguji keputusan administrasi negara, termasuk keputusan yang menyangkut keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Permohonan mundur Gibran membuka tiga kemungkinan yang saling berkait. Pertama, Prabowo menerima permohonan dan proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi. Kedua, Prabowo menahan permohonan sambil menunggu proses PTUN yang dimohonkan Gibran. Ketiga, tekanan DPR melalui HMP berlanjut dan mempercepat proses politik di Senayan.

Istana belum memberikan jadwal resmi soal keputusan akhir. Prasetyo hanya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan saran dalam pertemuan tersebut, tanpa merinci isi saran itu.

Yang jelas, permohonan Gibran telah mengubah peta politik nasional dalam hitungan jam. Dari isu ijazah yang semula menjadi polemik publik, persoalan itu kini merambat ke ranah konstitusional dan melibatkan langsung dua pemegang jabatan tertinggi negara.

Bagi publik, pernyataan Istana menjadi rujukan utama. Bantahan soal penolakan Prabowo menunjukkan bahwa proses politik ini belum selesai, dan masih ada ruang bagi Gibran untuk membuktikan dokumennya melalui PTUN sebelum keputusan final diambil.

Sejumlah pengamat menilai langkah Gibran menyampaikan niat mundur secara langsung kepada Prabowo merupakan upaya menjaga stabilitas politik. Namun hal itu juga menandakan bahwa tekanan dari DPR dan publik telah mencapai titik yang tidak bisa diabaikan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Prasetyo Hadi mengandung tiga pesan sekaligus, dan semuanya penting. Pertama, Istana mengonfirmasi bahwa Gibran memang menyampaikan niat mundur. Kedua, Istana membantah bahwa Prabowo menolak permohonan itu. Ketiga, Istana membuka pintu bagi proses PTUN sebagai jalur pembuktian dokumen.

Kombinasi ketiganya menunjukkan bahwa Istana tidak ingin terjebak dalam dua kutub ekstrem: menolak mentah-mentah atau menerima tanpa syarat. Dengan membantah isu penolakan, Istana menjaga ruang negosiasi politik tetap terbuka. Dengan menyebut PTUN, Istana memberi Gibran jalan hukum untuk membela diri tanpa harus langsung kehilangan jabatan.

Namun ada risiko yang tak bisa diabaikan. Membiarkan permohonan mundur menggantung terlalu lama bisa memperpanjang ketidakpastian politik. DPR sudah menunjukkan tekanan terbuka melalui poster dan pengajuan HMP. Jika Istana tidak segera memberikan kepastian, tekanan itu berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap proses hukum dan politik nasional.

Yang paling krusial, kasus ini menguji apakah mekanisme konstitusional benar-benar berjalan atau hanya menjadi alat tawar-menawar politik. Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas, bukan sekadar pernyataan yang menunda keputusan.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id