Tarmidi Soroti Drainase Banjarbaru: Mitigasi Banjir Jangan Setengah Jalan

Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru Tarmidi mengapresiasi langkah Wali Kota Erna Lisa Halaby dalam mengantisipasi banjir, tetapi menegaskan pembenahan drainase permukiman dan tiga sekolah rawan genangan tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Ia menilai upaya Pemerintah Kota Banjarbaru yang bergerak sebelum musim penghujan tiba layak didukung. Namun, dukungan itu datang dengan catatan: sejumlah persoalan infrastruktur, terutama saluran air di kawasan permukiman dan perumahan, masih membutuhkan perhatian serius.

"Langkah Wali Kota ini patut diapresiasi. Pemerintah sudah bergerak sebelum masyarakat menyampaikan keluhan. Namun, upaya tersebut harus didukung seluruh instansi terkait agar penanganannya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Tarmidi saat diwawancarai, Senin (9/11/2026), seperti dikutip Kalselpos.com.

Normalisasi Sungai dan Pembersihan 131 Titik Drainase

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru telah menjalankan sejumlah langkah untuk menekan risiko banjir. Fokus utamanya adalah normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat penumpukan sedimentasi.

Pekerjaan itu mencakup Sungai Rancah di belakang Kompleks Lambung Mangkurat III, Sungai Sumba, Sungai Intan Raya, Sungai Sidodadi, Sungai Lok Udat, Sungai Tekukur, dan Sungai Pembataan. Penanganan serupa dilakukan di kawasan Ambulung, Tambak Buluh, serta Tegal Arum.

Pengerukan sedimentasi dikerjakan secara manual maupun dengan alat berat agar aliran air tidak terhambat. Petugas PUPR juga membersihkan 131 titik lubang tangkapan air di sepanjang Jalan Panglima Batur.

Pembersihan difokuskan pada pengangkatan tanah, pasir, sampah, dan material lain yang berpotensi menyumbat saluran. Bagi Tarmidi, pekerjaan semacam ini harus berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan musiman.

Ia mengajak warga ikut menjaga lingkungan agar saluran yang sudah dibersihkan tidak kembali tersumbat. Salah satu usulannya adalah menghidupkan kembali gerakan Jumat Bersih di seluruh lingkungan pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

Tarmidi bahkan mendorong adanya lomba kebersihan antar-RT dengan pengumuman pemenang bertepatan dengan Hari Jadi Kota Banjarbaru. Menurutnya, kegiatan itu bisa memicu semangat gotong royong dan kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan.

Tiga Sekolah di Banjarbaru Masih Rawan Genangan

Selain drainase permukiman, Tarmidi menyoroti ancaman genangan yang masih menghantui sejumlah fasilitas pendidikan. Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan, ada tiga sekolah yang masuk kategori rawan tergenang saat musim hujan.

• SDN 1 Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang: drainase di depan sekolah belum berfungsi optimal dan posisi jalan lebih tinggi daripada halaman sekolah.
• SDN 2 Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang: berada di kawasan rawa dengan sistem pembuangan air yang belum memadai.
• SDN 2 Bangkal, Kecamatan Cempaka: berdekatan dengan sungai dan posisi Jalan Mistar Cokrokusumo lebih tinggi dari area sekolah.

Sejumlah penanganan telah dilakukan Dinas Pendidikan bersama instansi teknis, termasuk perbaikan drainase, pemasangan paving, serta rehabilitasi sungai di sekitar sekolah. Komisi III DPRD Banjarbaru juga telah meninjau langsung kondisi SDN 1 Landasan Ulin Utara bersama Dinas PUPR.

Tarmidi menegaskan persoalan itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Genangan di halaman sekolah, menurutnya, cukup mengganggu aktivitas siswa meski tidak selalu masuk ke ruang kelas.

Perda Sungai Jadi Dasar Pengawasan Pembangunan

Untuk jangka panjang, Tarmidi menilai Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan dan Pengelolaan Sungai berperan penting mencegah persoalan banjir. Regulasi itu diharapkan memperkuat perlindungan kawasan sungai, termasuk pengaturan sempadan dan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi mempersempit aliran air.

Ia mengingatkan pengembang perumahan dan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama soal penyediaan drainase dan pengelolaan limbah. Pembangunan kawasan permukiman, kata dia, harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Jangan sampai pertumbuhan permukiman justru menimbulkan persoalan baru berupa genangan dan banjir bagi masyarakat. Karena itu, Pemko Banjarbaru diminta lebih selektif dan tegas dalam proses pemberian perizinan pembangunan.

DPRD juga mengawasi anggaran dan kesiapan penanganan bencana. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BPBD telah mengoperasikan Early Warning System (EWS) untuk memantau kenaikan debit dan ketinggian air di Sungai Kemuning serta wilayah Kecamatan Cempaka.

Pemerintah menyiapkan sarana operasional dan kebutuhan evakuasi. Koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dilakukan untuk menangani genangan di Jalan Ahmad Yani KM 33,5, kawasan Guntung Payung, yang merupakan ruas jalan nasional.

Dukungan Bantuan Presiden sebesar Rp15 miliar menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan bencana melalui dukungan anggaran bagi BPBD dan Dinas PUPR. Tarmidi mengapresiasi koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan anggaran yang dinilainya berjalan baik, tetapi memastikan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan agar program dilaksanakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Efisiensi Anggaran dan Prioritas Drainase Permukiman

Tarmidi mengingatkan pekerjaan penanganan banjir di Banjarbaru masih panjang. Kondisi efisiensi anggaran daerah menuntut pemerintah lebih cermat menentukan skala prioritas pembangunan.

Ia menilai pembenahan drainase di kawasan permukiman dan perumahan harus mendapat perhatian lebih besar. Saluran yang tersumbat serta sungai yang mengalami pendangkalan perlu ditangani secara bertahap dan konsisten.

Selain infrastruktur, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar kebiasaan membuang sampah sembarangan berkurang. Ia juga mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, khususnya untuk infrastruktur yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Bagi Tarmidi, mitigasi banjir tidak seharusnya hanya menjadi agenda musiman menjelang datangnya hujan. Upaya itu harus menjadi program berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, DPRD, instansi teknis, pengembang, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kerja sama dan pengawasan yang konsisten, ia berharap risiko banjir di Banjarbaru dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Informasi terkait pengelolaan sungai dan lingkungan juga dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah daerah, seperti situs Pemerintah Kota Banjarbaru.

Analisis Redaksi: Mitigasi Banjir Butuh Konsistensi, Bukan Seremoni Musiman

Apresiasi Tarmidi terhadap langkah Wali Kota Erna Lisa Halaby menunjukkan satu hal: pemerintah bergerak lebih awal. Normalisasi tujuh sungai dan pembersihan 131 lubang tangkapan air di Jalan Panglima Batur adalah pekerjaan konkret yang bisa dicek di lapangan. Namun, persoalan banjir di Banjarbaru tidak selesai hanya dengan pengerukan menjelang hujan.

Ada dua titik lemah yang perlu dicermati. Pertama, drainase permukiman dan perumahan. Saluran yang tersumbat di kawasan tempat tinggal sering luput dari perhatian karena pekerjaan normalisasi sungai lebih terlihat. Padahal, genangan yang paling sering dikeluhkan warga justru terjadi di gang-gang dan halaman rumah. Kedua, tiga sekolah rawan genangan di Liang Anggang dan Cempaka. Sekolah adalah fasilitas publik yang tidak boleh terganggu proses belajarnya hanya karena posisi jalan lebih tinggi daripada halaman sekolah.

Usulan menghidupkan Jumat Bersih dan lomba kebersihan antar-RT patut didukung, tetapi jangan berhenti pada seremonial. Tanpa pengawasan ketat terhadap perizinan pembangunan dan penegakan Perda Sungai, pertumbuhan perumahan baru bisa kembali mempersempit aliran air. Efisiensi anggaran memang menuntut prioritas, tetapi drainase permukiman dan sekolah seharusnya berada di daftar teratas, bukan di urutan belakang.

Yang paling menentukan adalah konsistensi. Mitigasi banjir tidak boleh menjadi agenda musiman yang ramai dibicarakan saat hujan mulai turun, lalu sepi setelah genangan surut. DPRD punya alat pengawasan anggaran; pemerintah punya kewenangan eksekusi. Keduanya perlu bertemu di satu titik: warga Banjarbaru tidak boleh lagi menjadi korban genangan yang sama tahun demi tahun.