Cekdam Jadi Solusi Banjir Trumon Raya, Pemkab Aceh Selatan Minta BWS Sumatera Bertindak

Banjir yang hampir setiap tahun melanda Trumon Raya, Aceh Selatan, mendorong Pemkab setempat mengusulkan pembangunan cekdam dan penataan kanal ke Balai Wilayah Sungai Sumatera. Sungai Lae Soraya yang meluap disebut sebagai penyebab utamanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan Skar Fharaby menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera untuk merealisasikan pembangunan bendungan penampung air tersebut.

"Kami terus koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera guna menangani pembangunan cekdam di kawasan Trumon Raya serta penataan kanal di wilayah tersebut sebagai upaya mengendalikan banjir yang setiap tahun melanda wilayah tersebut," kata Skar Fharaby di Aceh Selatan, Selasa, seperti dilaporkan ANTARA.

Sungai Lae Soraya Meluap Hampir Setiap Tahun

Skar menjelaskan, banjir berulang di kawasan Trumon Raya, terutama di Ladang Rimba, terjadi karena meluapnya Sungai Lae Soraya. Warga di kawasan itu mengalami banjir hampir setiap tahun.

Karena itulah, Pemkab Aceh Selatan secara resmi meminta pembangunan cekdam serta kanal sungai kepada BWS Sumatera. Menurut Skar, dua infrastruktur itu dinilai mampu mengendalikan banjir di kawasan Trumon Raya.

"Oleh karena itu, Pemkab Aceh Selatan meminta pembangunan cekdam serta kanal sungai kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera. Pembangunan cekdam dan kanal tersebut dapat mengendalikan banjir di kawasan Trumon Raya," ujarnya.

Cekdam, atau bendungan penampung air, bekerja dengan menahan dan mengatur laju air sungai agar tidak langsung meluap ke permukiman saat debit air meningkat. Pada musim hujan dengan curah tinggi, keberadaan penampung air memberi waktu bagi aliran untuk meresap dan mengalir lebih terkendali.

Kawasan Trumon Raya sendiri merupakan wilayah di bagian selatan Kabupaten Aceh Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi geografisnya yang dilintasi sungai membuat kawasan ini rentan terhadap luapan air pada musim penghujan.

Pemkab Juga Usulkan Program Irigasi P3-TGAI

Selain soal banjir, Dinas PUPR Aceh Selatan menyampaikan kebutuhan usulan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang diajukan kelompok tani di sejumlah wilayah kabupaten itu kepada BWS Sumatera.

Menurut Skar, usulan tersebut berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan sarana irigasi pertanian yang dipantau melalui sistem P3-TGAI. Program itu merupakan upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat petani dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui program tersebut, kelompok tani dapat memperoleh dukungan untuk memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi guna menunjang kebutuhan air bagi lahan pertanian.

P3-TGAI dikenal sebagai skema padat karya yang dikelola langsung oleh kelompok petani penerima manfaat. Pendekatan ini membuat perbaikan saluran irigasi tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga pada perputaran ekonomi di tingkat desa.

Bagi Aceh Selatan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung penghidupan sebagian besar warga. Ketersediaan air yang stabil di saluran irigasi menentukan jadwal tanam dan hasil panen, terutama pada musim kemarau ketika debit air menyusut.

Sinergi dengan Pemerintah Pusat Jadi Kunci

Skar menegaskan, koordinasi dengan BWS Sumatera merupakan bagian dari langkah Pemkab Aceh Selatan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Sinergi itu mencakup penanganan banjir maupun pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian.

"Koordinasi dengan BWS Sumatera ini juga menjadi bagian dari langkah Pemkab Aceh Selatan dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, baik dalam penanganan banjir maupun pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian," kata Skar Fharaby.

BWS Sumatera berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Kewenangan atas sungai lintas kabupaten dan provinsi berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pembangunan cekdam di Daerah Aliran Sungai Lae Soraya tidak bisa dilakukan Pemkab sendirian.

Posisi itulah yang membuat usulan Pemkab Aceh Selatan bergantung pada keputusan dan prioritas anggaran di tingkat pusat. Tanpa masuk dalam rencana pembangunan BWS Sumatera, wacana cekdam hanya akan berhenti sebagai permintaan daerah.

Banjir Berulang dan Beban Warga Trumon Raya

Banjir yang datang hampir setiap tahun memaksa warga Trumon Raya berulang kali mengungsi. Pola ini menimbulkan kerugian berlapis: rumah rusak, lahan pertanian tergenang, dan aktivitas ekonomi terhenti selama air belum surut.

Pemkab Aceh Selatan sebelumnya telah berupaya menjamin kebutuhan pengungsi saat banjir melanda. Namun penanganan darurat tidak menyelesaikan akar masalah selama luapan Sungai Lae Soraya belum dikendalikan secara permanen.

Di sisi lain, penataan kanal yang diusulkan menyasar perbaikan alur drainase agar air lebih cepat terbuang ke arah yang aman. Kombinasi cekdam dan kanal diharapkan memutus siklus banjir yang selama ini berulang.

Langkah Selanjutnya Menanti Realisasi

Setelah usulan disampaikan, tahap berikutnya berada di tangan BWS Sumatera. Kajian kelayakan, desain teknis, dan alokasi anggaran menjadi penentu apakah pembangunan cekdam di Trumon Raya bisa masuk agenda pembangunan tahunan.

Pemkab Aceh Selatan menyatakan akan terus mengawal koordinasi tersebut. Dua kepentingan berjalan beriringan: pengendalian banjir untuk melindungi permukiman, dan peningkatan irigasi untuk menopang pertanian warga.

Bagi masyarakat Trumon Raya, yang menanti bukan lagi janji, melainkan apakah cekdam itu benar-benar berdiri sebelum musim hujan berikutnya datang lagi.

Analisis Redaksi

Usulan cekdam di Trumon Raya adalah pengakuan bahwa penanganan banjir selama ini bersifat reaktif. Setiap tahun warga mengungsi, setiap tahun pula anggaran darurat dikucurkan. Pola itu mahal dan melelahkan, tetapi bertahan karena tidak ada intervensi struktural di hulu Sungai Lae Soraya.

Persoalannya, keputusan akhir tidak berada di Aceh Selatan. Cekdam adalah proyek kewenangan pusat melalui BWS Sumatera, sehingga keberhasilannya bergantung pada seberapa kuat usulan daerah menembus prioritas anggaran nasional. Tanpa dokumen kajian yang matang dan data debit sungai yang solid, permintaan ini berisiko berhenti sebagai wacana tahunan yang diulang setiap musim banjir.

Ada pula catatan soal pendekatan. Cekdam bukan obat tunggal. Ia harus berjalan bersama penataan kanal, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengendalian tata guna lahan di sekitar Trumon Raya. Menggabungkan usulan banjir dan irigasi dalam satu paket koordinasi, seperti yang dilakukan Dinas PUPR, adalah langkah tepat karena keduanya bersumber dari persoalan yang sama: pengelolaan air yang belum tertata.

Sumber: sda.pu.go.id