Kabut Asap Selimuti Singapura, Desakan Paris Agreement di COP31 Menguat

Singapura mendesak pelaksanaan Paris Agreement dalam konferensi iklim COP31 di Turki menyusul kabut asap yang melanda negara itu akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menteri Lingkungan Singapura Grace Fu menyatakan perundingan kemungkinan tak menghasilkan target baru pengurangan gas rumah kaca.

Kronologi Kabut Asap dan KTT COP31

Sepanjang Oktober, Singapura diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Peristiwa ini memicu respons politik di negara kota tersebut, termasuk perubahan undang-undang kabut asap lintas batas pekan lalu untuk memberikan lebih banyak wewenang menghukum pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, KTT COP31 berlangsung di Antalya, Turki, mulai 9 hingga 20 November. Forum ini membahas langkah lanjutan pengurangan emisi, pembatasan kenaikan suhu global, dan pendanaan iklim. Singapura memanfaatkan momentum ini untuk menekan implementasi Paris Agreement.

“Saya rasa kita tak mengharapkan peningkatan besar dalam target mitigasi. Tetapi kita sudah punya cukup, bahkan dalam kerangka Paris Agreement, dengan apa yang sudah bisa dikerjakan,” kata Fu pada Senin (9/11), dikutip Reuters.

Pernyataan Grace Fu dan Sikap Singapura

Fu menegaskan bahwa meski para negosiator menghadapi rintangan, termasuk kekhawatiran soal keamanan energi imbas perang AS-Israel vs Iran, masih ada ruang untuk kemajuan dalam isu-isu seperti adaptasi iklim dan peluang mencapai kesepakatan terpisah.

“Seperti banyak forum multilateral ada rasa frustrasi soal kurangnya kemajuan dan bagaimana mungkin mengikuti realitas geopolitik terkini,” ujar Fu.

“Ini soal bagaimana kita mewujudkan perubahan itu dan dari mana kepemimpinan itu berasal. Saya tak melihat kepemimpinan untuk perubahan drastis itu muncul di COP ini,” imbuh dia.

Fu juga menyoroti fragmentasi pembicaraan iklim global. Menurutnya, keputusan pemerintah Amerika Serikat dan Pakta Paris masih membebani proses tersebut. Lima tahun lalu, kata Fu, negara-negara lebih siap menggunakan modal politik dan kepemimpinan mereka untuk menghasilkan solusi. “Tetapi sekarang mereka lebih teralihkan perhatiannya,” tambahnya.

Latar Belakang: Paris Agreement dan Dinamika COP31

Paris Agreement, yang disepakati pada 2015, menetapkan kerangka global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C, idealnya 1,5°C, di atas level pra-industri. Setiap negara wajib menyampaikan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan memperbaruinya secara berkala.

Namun, implementasi sering terkendala oleh kepentingan ekonomi dan politik domestik. Di COP31, negosiasi mencakup berbagai bidang, termasuk pendanaan iklim dan adaptasi. Fu menilai bahwa kerangka yang ada sudah cukup untuk bertindak, sehingga fokusnya adalah pada eksekusi, bukan penciptaan target baru yang ambisius.

“Kita sudah punya cukup, bahkan dalam kerangka Paris Agreement, dengan apa yang sudah bisa dikerjakan,” tegasnya, menekankan bahwa langkah konkret lebih penting daripada janji politik.

Dampak Kabut Asap dan Langkah Hukum Singapura

Kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu respons legislatif. Pekan lalu, Singapura mengubah undang-undang kabut asap lintas batas untuk memperluas wewenang penegakan hukum terhadap entitas yang bertanggung jawab atas kebakaran.

“Saya berharap kita tidak perlu melakukan penuntutan, tetapi kenyataan bahwa hal itu ada akan membuat bisnis menyadari bahwa ada konsekuensi dan mereka akan melakukan hal yang benar untuk menghindari penuntutan,” kata Fu.

“Intinya, lakukan saja apa pun yang diwajibkan secara hukum, agar Anda tidak membahayakan orang lain. Dan bahaya itu bukan hanya bagi warga Singapura, tetapi juga bagi Indonesia dan rakyat Indonesia,” imbuh Fu.

Pernyataan ini menegaskan bahwa isu kabut asap bukan sekadar masalah lingkungan regional, melainkan juga menyentuh ranah diplomasi dan hukum lintas negara. Singapura berupaya menekan perusahaan yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya di COP31

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia terkait pernyataan Fu. Namun, desakan Singapura di COP31 menambah tekanan bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama penanggulangan karhutla lintas batas.

Dalam forum COP31, delegasi dari berbagai negara masih bernegosiasi mengenai berbagai isu, termasuk pendanaan iklim dan pembatasan kenaikan suhu global. Fu memperkirakan tidak akan ada terobosan besar dalam target mitigasi, tetapi ia tetap berharap ada kemajuan dalam adaptasi dan kesepakatan sektoral.

“Saya tak melihat kepemimpinan untuk perubahan drastis itu muncul di COP ini,” ujarnya, memberikan catatan realistis terhadap hasil konferensi.

KTT COP31 akan berlangsung hingga 20 November. Hasil perundingan akan menjadi indikator sejauh mana komitmen negara-negara terhadap Paris Agreement, terutama di tengah tekanan geopolitik dan krisis energi.

Analisis Redaksi

Desakan Singapura di COP31 mencerminkan frustrasi negara kecil yang menjadi korban dampak lingkungan lintas batas. Kabut asap yang melanda sepanjang Oktober bukan hanya masalah kualitas udara, tetapi juga bukti bahwa komitmen iklim tanpa penegakan hukum yang kuat akan sia-sia. Langkah Singapura mengubah undang-undang kabut asap lintas batas adalah sinyal bahwa negara kota itu tidak lagi bersedia menjadi penonton pasif.

Namun, pernyataan Grace Fu yang pesimistis terhadap target mitigasi baru menunjukkan realitas politik global: kepemimpinan iklim sedang melemah. Fragmentasi negosiasi, beban keputusan AS, dan perang di Timur Tengah mengalihkan perhatian dari agenda iklim. Dalam konteks ini, Paris Agreement memang masih menjadi kerangka terbaik yang tersedia, tetapi tanpa kemauan politik untuk mengeksekusinya, dokumen itu hanya akan menjadi retorika.

Bagi Indonesia, desakan Singapura adalah pengingat bahwa karhutla tidak hanya merugikan secara domestik, tetapi juga merusak hubungan diplomatik. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan tetangga, tetapi untuk melindungi rakyat Indonesia sendiri dari dampak kesehatan dan ekonomi yang berulang setiap tahun.

Sumber: cnnindonesia.com, reuters.com