Longsor Mampang Jakarta Selatan: 45 Jiwa Terdampak, 5 Rumah Rusak

Tanah longsor di Jalan Kemang Selatan X, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdampak pada lima rumah tinggal yang dihuni delapan kepala keluarga atau 45 jiwa. Bencana terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan itu pada Selasa, 10 November 2026.

"Objek terdampak lima rumah tinggal dan delapan kepala keluarga (KK) atau 45 jiwa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Marulitua Sijabat, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa, 10 November 2026.

Peristiwa terjadi di RT 03/RW 02, kawasan permukiman padat yang berbatasan langsung dengan lahan parkir. Hingga laporan terakhir, petugas masih menghitung nilai kerugian materiil dan memutakhirkan status korban maupun pengungsi.

Kronologi Longsor Kemang Selatan X Siang Itu

Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DKI Jakarta menyebut peristiwa bermula sekitar pukul 14.10 WIB. Sebelum tanah dan tembok ambruk, warga di sekitar lokasi sempat mendengar suara gemuruh dan merasakan getaran.

Suara itu menjadi peringatan singkat. Tidak lama kemudian material longsoran bergerak menimpa area permukiman warga.

Material longsoran berasal dari area tanah dan tembok milik pengelola lahan yang difungsikan sebagai area parkir. Artinya, dinding penahan yang runtuh bukan milik rumah warga, melainkan bagian dari lahan usaha di dekat permukiman.

Hujan deras yang berlangsung saat kejadian menjadi latar kondisi lapangan. Kawasan Mampang Prapatan memang dikenal sebagai wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi dan ruang resapan air yang terbatas, sehingga air hujan cepat mengalir ke saluran dan lereng di sekitarnya.

Sampai berita ini ditulis, belum ada laporan resmi soal korban jiwa. BPBD DKI Jakarta masih mendata dampak fisik bangunan, termasuk tingkat kerusakan pada lima rumah yang terdampak.

Pihak yang Terlibat dan Instruksi Marulitua Sijabat

Penanganan di lokasi melibatkan beberapa instansi. BPBD DKI Jakarta melalui TRC melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan pengurus RT serta Kelurahan Bangka.

Selain BPBD, penanganan juga melibatkan Dinas Gulkarmat, PPSU, Satpol PP, personel kepolisian, dan TNI. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi prosedur standar ketika bencana hidrometeorologi terjadi di permukiman padat.

Marulitua meminta warga yang bermukim di sekitar tebing, lereng, maupun wilayah rentan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras berlangsung lama. Ia juga meminta warga mencermati indikasi pergerakan tanah.

"Apabila ditemukan indikasi pergerakan tanah, masyarakat diminta segera menjauh dari lokasi yang berpotensi membahayakan dan melaporkannya kepada aparat wilayah atau BPBD agar dapat segera dilakukan pengecekan," ujar Marulitua.

Indikasi yang dimaksud antara lain retakan pada bangunan hingga perubahan kemiringan tembok. Tanda-tanda kecil seperti itu sering diabaikan warga karena dianggap bagian dari penurunan tanah biasa.

Lahan Parkir dan Tembok yang Jadi Sumber Material Longsor

Salah satu detail penting dari laporan BPBD adalah asal material longsoran. Tanah dan tembok yang ambruk berasal dari lahan milik pengelola yang difungsikan sebagai area parkir.

Kondisi ini memunculkan persoalan klasik di Jakarta Selatan: pemanfaatan lahan di kawasan permukiman padat, terutama untuk usaha parkir, kerap mengubah kontur dan beban tanah. Tembok penahan yang dibangun untuk meratakan lahan bisa menjadi titik lemah ketika tanah jenuh air.

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal riwayat bangunan tembok tersebut, termasuk kapan dibangun dan apakah pernah diperiksa kondisinya. Petugas di lapangan masih fokus pada asesmen dampak dan kebutuhan warga terdampak.

Yang jelas, lima rumah terdampak berada persis di bawah atau di sekitar lahan tersebut. Delapan kepala keluarga yang tinggal di sana kini harus menata ulang tempat tinggal mereka sementara waktu.

Dampak bagi 45 Jiwa dan Warga Sekitar

Dampak paling langsung dirasakan 45 jiwa dari delapan kepala keluarga. Mereka kehilangan akses aman ke rumah masing-masing, setidaknya sampai petugas menyatakan lokasi stabil.

Kerugian materiil masih dalam penghitungan. BPBD belum merinci berapa rumah yang rusak berat dan berapa yang masih bisa dihuni setelah pembersihan material.

Warga sekitar juga terdampak secara tidak langsung. Akses jalan di Jalan Kemang Selatan X terganggu, dan aktivitas di area parkir dihentikan sementara selama proses evakuasi serta asesmen.

Beberapa hal yang perlu dipantau warga dalam sepekan ke depan:

• Retakan baru pada dinding atau lantai rumah di sekitar lokasi longsor.
• Perubahan kemiringan tembok penahan di sekitar permukiman.
• Genangan yang bertahan lama di halaman atau saluran dekat lereng.
• Suara gemuruh atau getaran yang berulang, seperti yang terdengar sebelum longsor terjadi.

Jika tanda-tanda itu muncul, warga diminta tidak menunggu dan langsung menghubungi aparat wilayah atau BPBD.

Langkah Selanjutnya: Asesmen dan Peringatan Dini

Fokus BPBD DKI Jakarta saat ini ada pada asesmen lanjutan dan koordinasi dengan perangkat wilayah. Hasil asesmen akan menentukan bentuk bantuan bagi delapan kepala keluarga terdampak.

Pemerintah kota juga perlu memastikan lahan parkir di lokasi tersebut diperiksa secara teknis. Tanpa pemeriksaan, risiko longsor susulan tetap ada, terutama jika hujan deras kembali turun dalam waktu dekat.

Imbauan Marulitua sebaiknya dibaca sebagai peringatan yang lebih luas. Kawasan Mampang Prapatan dan sekitarnya memiliki banyak titik dengan kontur serupa: permukiman padat yang berbatasan dengan lahan usaha atau tebing buatan.

Informasi terbaru soal jumlah pengungsi, kerugian, dan status bangunan akan diumumkan setelah pendataan selesai. Warga yang menemukan tanda pergerakan tanah bisa melapor ke BPBD DKI Jakarta atau aparat kelurahan setempat.

Analisis Redaksi

Longsor di Kemang Selatan X bukan peristiwa yang datang tanpa tanda. Warga mendengar gemuruh dan merasakan getaran sebelum tanah serta tembok ambruk. Di wilayah padat seperti Mampang, suara dan getaran semacam itu seharusnya cukup untuk memicu evakuasi mandiri lebih awal.

Persoalan berikutnya ada pada pengawasan lahan. Material longsor berasal dari tanah dan tembok milik pengelola lahan parkir, bukan dari rumah warga. Ini menempatkan pertanyaan langsung pada siapa yang bertanggung jawab memeriksa kestabilan struktur di lahan tersebut, dan seberapa rutin pemeriksaan itu dilakukan.

Penanganan lintas instansi berjalan cepat, tetapi respons darurat tidak bisa menjadi satu-satunya lapisan perlindungan. Selama lahan-lahan di sekitar permukiman padat belum diperiksa secara teknis, warga di bawahnya akan terus menanggung risiko yang sama setiap kali hujan deras berlangsung lama.

Sumber: bpbd.jakarta.go.id