Banjir Lumpur Cikembar: Dugaan Peran Cut and Fill dan Tanggung Jawab PT CT-PT AWA

Banjir lumpur bercampur batu yang menerjang akses SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (10/11/2026), bukan sekadar bencana alam. Sorotan kini mengarah ke aktivitas cut and fill di sekitar lokasi dan tanggung jawab perusahaan.

Peristiwa itu membuat akses sekolah terganggu dan memunculkan pertanyaan soal asal material lumpur. Warga menduga ada kaitan dengan pematangan lahan yang berlangsung di kawasan sekitarnya.

Ketua Presidium Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sukabumi (AMUSI), Ronal, meminta pemerintah memeriksa tuntas. Ia menilai penyebab banjir belum bisa dipastikan hanya dari pengamatan visual.

Kronologi Banjir Lumpur di Akses SDN 2 Cimanggu

Banjir lumpur melanda jalan dan akses menuju SDN 2 Cimanggu pada Selasa (10/11/2026). Material berupa lumpur bercampur batu menutup jalur yang biasa dilalui warga dan siswa.

Lokasi itu berada di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar. Kawasan tersebut dikelilingi kegiatan pembangunan sejumlah perusahaan.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (11/11), Ronal menyebut peristiwa ini tidak bisa dilihat semata sebagai musibah alam. Menurutnya, ada kemungkinan kontribusi aktivitas manusia yang perlu diuji secara teknis.

Ia meminta pemeriksaan mencakup perubahan bentang alam, kondisi aliran sungai, sistem drainase, hingga kelengkapan perizinan kegiatan. Pemeriksaan itu dinilai penting agar penyebab tidak ditebak.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti banjir lumpur di kawasan SDN 2 Cimanggu belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan teknis. Keterkaitan dengan aktivitas cut and fill juga belum terbukti.

PT CT dan PT AWA Masuk Sorotan Warga Cikembar

Ronal menyoroti aktivitas pembangunan PT CT dan PT AWA yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kedua perusahaan itu disebut beroperasi di kawasan yang berdekatan dengan titik banjir.

Warga sebelumnya menyoroti dugaan perubahan luas dan bentuk sungai akibat aktivitas cut and fill. Dugaan itu menjadi salah satu dasar tuntutan warga agar ada pemeriksaan independen.

Namun belum ada kesimpulan bahwa kedua perusahaan menjadi penyebab kejadian maupun melakukan pelanggaran lingkungan. Klarifikasi dari PT CT dan PT AWA masih dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Redaksi MediaAksara.id, melalui laporan yang ditulis M. Afnan dan disunting Rapik Utama, membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Laporan itu juga menyebut klarifikasi Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat daerah lain diperlukan.

Posisi perusahaan dalam peristiwa ini masih berupa pihak yang aktivitasnya disorot, bukan pihak yang telah dinyatakan bersalah. Perbedaan antara dugaan dan temuan resmi menjadi krusial di tahap ini.

Pasal 88 UU 32/2009 dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Ronal mengingatkan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu mengatur prinsip tanggung jawab mutlak dalam kondisi tertentu.

Prinsip tersebut berlaku bagi kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Dalam kerangka itu, pembuktian tidak selalu bertumpu pada unsur kesalahan, melainkan pada dampak yang timbul.

"Jika terbukti ada perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, serta sistem drainase dan kolam retensi yang tidak memadai akibat aktivitas cut and fill, pemrakarsa kegiatan harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan," ujar Ronal.

Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas teknis memeriksa dokumen Persetujuan Lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, serta perizinan lain yang relevan.

Daftar dokumen yang diminta diperiksa itu menunjukkan persoalan tidak berhenti pada drainase. Ada dimensi tata ruang dan administrasi perizinan yang menentukan siapa yang semestinya mengawasi.

Rujukan hukum lain yang dipakai adalah PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Regulasi itu mengatur tugas penegakan Perda dan Perkada.

Fungsi Pengawasan Satpol PP dan Dinas Teknis Dipertanyakan

Selain perusahaan, Ronal menyoroti fungsi pengawasan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, PP Nomor 16 Tahun 2018 memberi mandat yang jelas.

Mandat itu meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dari situ, pengawasan aktivitas pembangunan semestinya berjalan.

Ronal menilai aktivitas pembangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi Satpol PP dengan perangkat daerah teknis. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup serta dinas yang membidangi tata ruang dan pekerjaan umum.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut laporan warga terkait dugaan belum optimalnya penertiban aktivitas kedua perusahaan tersebut. Menurutnya, laporan warga semestinya mendapat jawaban administratif yang jelas.

"Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jangan sampai persoalan koordinasi membuat pengawasan tidak berjalan," tegasnya.

Persoalan koordinasi antarinstitusi memang kerap menjadi titik lemah pengawasan lingkungan. Ketika kewenangan tersebar di beberapa dinas, temuan di lapangan bisa berhenti di meja rapat.

Status Siaga Darurat dan Tiga Langkah yang Didorong AMUSI

Ronal menilai status Siaga Darurat Bencana Kabupaten Sukabumi harus diikuti langkah pencegahan dan pengawasan nyata. Status itu ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 300.2.1/Kep.936-BPBD/2026.

Masa berlaku status tersebut terhitung 2 November 2026 hingga 30 April 2027. Dengan rentang waktu sepanjang itu, menurutnya, pengawasan tidak bisa berjalan setengah hati.

Untuk mencegah kejadian serupa, AMUSI mendorong tiga langkah utama:

• Audit lingkungan dan pemeriksaan teknis secara independen.
• Penelusuran tanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan.
• Keterbukaan pemerintah mengenai kondisi sungai dan perizinan kegiatan di sekitar lokasi.

Jika terbukti terdapat kerusakan lingkungan akibat kelalaian atau pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus menjalankan kewajiban pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus membuka hasil pemeriksaan dan memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran," katanya.

Dampak banjir Cikembar kini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada pembersihan material. Aspek pengawasan lingkungan dan pencegahan risiko bencana menuntut perhatian yang sama.

Konteks lebih luas pernah muncul dalam pemberitaan sebelumnya soal dugaan pencemaran Sungai Cikembar, yang membuat DLH melakukan edukasi K3 dan mendorong pembangunan sumur bersama paguyuban batu hijau. Rekam jejak persoalan lingkungan di kawasan ini menambah alasan bagi warga untuk menuntut transparansi.

Pembanding lain adalah revisi RTRW Sukabumi yang juga disorot aktivis, dengan dorongan evaluasi berbasis hukum dan solusi kepastian investasi. Isu tata ruang dan investasi di Sukabumi tampaknya berjalan beriringan dengan persoalan lingkungan.

Analisis Redaksi

Yang paling mencolok dari peristiwa Cikembar bukanlah lumpur yang menutup akses sekolah, melainkan ketiadaan jawaban resmi atas pertanyaan sederhana: dari mana material itu berasal? Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan data, ruang spekulasi akan terus terbuka, dan itu merugikan semua pihak, termasuk perusahaan yang namanya disebut.

AMUSI memang tidak sedang menghakimi. Ronal secara eksplisit menyatakan belum ada kesimpulan bahwa PT CT dan PT AWA menjadi penyebab maupun melakukan pelanggaran. Yang diminta adalah audit independen, penelusuran tanggung jawab, dan keterbukaan pemerintah. Tiga tuntutan itu sesungguhnya berada di wilayah administrasi yang seharusnya rutin, bukan luar biasa.

Justru di situ letak persoalannya. Jika pemeriksaan bentang alam, drainase, kolam retensi, dan dokumen Persetujuan Lingkungan selama ini berjalan normal, tidak akan ada kebutuhan mendesak untuk menuntutnya setelah banjir terjadi. Fakta bahwa tuntutan itu muncul pascabencana menunjukkan pengawasan lebih reaktif daripada preventif.

Status Siaga Darurat Bencana yang berlaku hingga 30 April 2027 seharusnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih awal. Bila status itu hanya dipakai untuk koordinasi logistik dan pembersihan material, maka peristiwa serupa berpotensi terulang di titik lain. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu membuktikan bahwa pengawasan lingkungan bukan sekadar wacana di rapat koordinasi.

Sumber: mediaaksara.id