Truk ODOL Masih Berkeliaran di Jalan Raya: 3 Nyawa Melayang Setiap Jam

Truk kelebihan muatan dan dimensi atau ODOL masih berkeliaran di jalan raya dan kerap menjadi pemicu kecelakaan maut. Data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025 menempatkan angkutan barang di urutan kedua kendaraan paling banyak terlibat kecelakaan, dengan rata-rata tiga orang meninggal setiap jam.

Data Korlantas: Angkutan Barang di Posisi Kedua Penyumbang Kecelakaan

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkap angka itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026). Menurut dia, kecelakaan maut yang diakibatkan truk kelebihan muatan masih terjadi sampai sekarang.

"Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah oleh Bappenas (2025), angkutan barang berada di urutan kedua sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan (10,5 persen), setelah sepeda motor (77,4 persen)," kata Djoko.

Ia menyebut persoalan utamanya adalah tingginya angka kecelakaan fatal akibat penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading yang belum optimal. Imbasnya, angka kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa terus naik setiap tahun.

"Dengan rata-rata 3 orang meninggal setiap jam yang berujung pada kerugian sosial dan ekonomi yang besar," ujar Djoko.

Angka itu memberi gambaran konkret: di balik kemacetan dan aktivitas logistik harian, ada risiko kematian yang terus berulang. Truk ODOL bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan keselamatan publik yang berlangsung lama.

Rem Blong hingga Jalan Cepat Rusak: Rantai Dampak Truk ODOL

Menurut Djoko, dampak praktik ODOL sangat luas, mencakup aspek keselamatan hingga perekonomian. Dimensi dan muatan berlebih menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat dan sektor angkutan barang.

Beban tambahan pada kendaraan dan jalan raya tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga merugikan pelaku usaha itu sendiri. Djoko merinci sejumlah dampak tersebut.

"Dampak dari kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih ODOL mencakup berbagai aspek penting. Pertama keselamatan terancam. Risiko kecelakaan dan korban jiwa meningkat. Komponen lebih cepat rusak dan umur kendaraan pendek," ujar dia.

Banyak kecelakaan terjadi akibat truk ODOL yang mengalami rem blong. Truk yang mengangkut muatan berlebih mempercepat kerusakan komponen kendaraan, salah satunya rem yang kerjanya semakin berat hingga akhirnya blong.

Selain mengancam keselamatan, truk ODOL membuat jalan dan jembatan cepat rusak. Menurut Djoko, jalan dan jembatan menanggung beban tambahan sehingga lapisan jalan lebih cepat mengalami kerusakan.

Beberapa dampak yang dijabarkan Djoko:

• Risiko kecelakaan dan korban jiwa meningkat.
• Komponen kendaraan lebih cepat rusak dan umur kendaraan memendek.
• Rem bekerja lebih berat hingga memicu rem blong.
• Jalan dan jembatan menanggung beban tambahan dan lebih cepat rusak.
• Kerugian sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Lebih dari Setengah Juta Truk Bermasalah

Persoalan ODOL bukan kasus kecil. Pemberitaan sebelumnya menyebut masih ada lebih dari setengah juta truk bermasalah yang berkeliaran di jalan raya. Angka itu menunjukkan skala penertiban yang harus dihadapi jauh lebih besar dari kapasitas pengawasan harian di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Salah satu wacana yang mencuat adalah sanksi denda bagi pelanggar ODOL, dengan nilai yang disebut mencapai puluhan juta rupiah. Pembahasan aturan ini menjadi penting karena penindakan selama ini dinilai belum memberi efek jera.

Djoko menegaskan keberhasilan mewujudkan Zero ODOL tidak cukup hanya mengejar tenggat waktu di atas kertas. Menurut dia, dibutuhkan komitmen kolektif lintas sektor.

"Mulai dari ketersediaan anggaran yang memadai, ketegasan penegakan hukum tanpa kompromi, hingga integrasi data nasional yang solid, demi menyelamatkan nyawa manusia dan melindungi infrastruktur negara dari kerugian yang berkepanjangan," pungkas Djoko.

Pernyataan itu menempatkan persoalan ODOL sebagai urusan bersama: kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, hingga pengusaha angkutan. Selama salah satu mata rantai lemah, truk kelebihan muatan akan tetap lolos ke jalan.

Mengapa Penertiban ODOL Selalu Mentok

Penertiban ODOL sebenarnya bukan hal baru. Program Zero ODOL sudah lama dicanangkan, lengkap dengan target tenggat. Namun di lapangan, truk dengan bak dimodifikasi dan muatan melebihi kapasitas masih mudah ditemui, terutama di jalur logistik antarpulau dan kawasan industri.

Ada beberapa sebab yang membuat persoalan ini sulit diselesaikan. Pertama, kepentingan ekonomi. Muatan berlebih menekan biaya angkut per ton, sehingga sebagian pelaku usaha memilih mengambil risiko. Kedua, pengawasan terbatas. Jembatan timbang tidak selalu beroperasi penuh, sementara jumlah kendaraan yang harus diperiksa sangat besar.

Ketiga, soal data. Tanpa integrasi data kendaraan, muatan, dan pelanggaran yang solid, penindakan cenderung sporadis. Truk yang ditilang di satu titik bisa kembali beroperasi dengan modifikasi serupa di jalur lain.

Data Korlantas Polri yang diolah Bappenas memberi pijakan untuk menilai urgensi persoalan ini. Angkutan barang memang bukan penyumbang terbesar kecelakaan jika dibandingkan sepeda motor. Namun karakter kecelakaannya berbeda: tabrakan yang melibatkan truk bermuatan berlebih berpotensi menimbulkan korban lebih banyak sekaligus merusak infrastruktur.

Karena itu, penanganan ODOL tidak bisa hanya mengandalkan razia sesaat. Dibutuhkan pengawasan berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, dan insentif bagi pelaku usaha yang taat aturan.

Langkah Selanjutnya: Anggaran, Penegakan Hukum, dan Integrasi Data

Djoko menempatkan tiga syarat utama untuk mewujudkan Zero ODOL: anggaran memadai, penegakan hukum tanpa kompromi, dan integrasi data nasional yang solid. Ketiganya saling terkait.

Anggaran dibutuhkan untuk memastikan jembatan timbang beroperasi optimal, termasuk penambahan alat penimbang dan petugas. Penegakan hukum menjadi kunci agar aturan tidak sekadar formalitas. Sementara integrasi data memungkinkan pengawasan menyeluruh, dari uji kendaraan hingga riwayat pelanggaran.

Revisi Undang-Undang Lalu Lintas yang tengah dibahas membuka peluang memperkuat sanksi. Namun sanksi saja tidak cukup jika pengawasan di lapangan lemah. Di sisi lain, pelaku usaha juga membutuhkan kepastian aturan agar bisa menyesuaikan armada dan pola angkut tanpa merugi.

Yang paling mendesak, menurut data yang dipaparkan Djoko, adalah menekan angka kematian. Rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas adalah angka yang sulit diabaikan. Setiap truk ODOL yang lolos ke jalan membawa risiko itu lebih dekat ke pengguna jalan lain.

Informasi lebih lanjut soal penanganan truk bermasalah dapat ditelusuri melalui pemberitaan detikOto. Pembahasan kebijakan transportasi dan keselamatan jalan juga dapat dipantau melalui kanal resmi Korlantas Polri.

Analisis Redaksi

Angka tiga kematian per jam seharusnya cukup untuk menghentikan perdebatan soal apakah ODOL layak ditoleransi. Persoalannya, kebijakan Zero ODOL sudah bertahun-tahun dicanangkan, tetapi truk kelebihan muatan tetap mudah ditemui. Artinya, masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan.

Selama penindakan masih bergantung pada razia musiman, truk ODOL akan terus beroperasi. Pengusaha yang menekan biaya angkut dengan muatan berlebih mendapat keuntungan, sementara risiko kecelakaan dan kerusakan jalan ditanggung masyarakat luas. Ini bentuk subsidi yang tidak adil: biaya keselamatan publik dipindahkan ke pengguna jalan dan anggaran perbaikan infrastruktur.

Karena itu, revisi Undang-Undang Lalu Lintas perlu dibarengi pengawasan permanen di jalur logistik utama, bukan sekadar kenaikan denda. Tanpa itu, target Zero ODOL hanya akan menjadi dokumen di atas kertas, sementara nyawa terus melayang di jalan raya.