7 Santri di Jaksel Korban Pelecehan Oknum Kiai, Sahroni: Memprihatinkan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan keprihatinan mendalam atas tujuh santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum kiai berinisial F, pimpinan pondok pesantren di Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

Kasus ini mencuat setelah Polda Metro Jaya menerima laporan polisi pada 8 November 2026. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendalami modus yang digunakan pelaku.

Kronologi Laporan dan Modus Pelecehan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (9/11), mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan atas dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri tersebut. Laporan diterima pada 8 November 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Dari keterangan yang dihimpun penyidik, F diduga melakukan aksi pelecehan dengan modus meminta para santri memijatnya. Modus ini disebut berlangsung di lingkungan pondok pesantren yang ia pimpin.

Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan jumlah korban dan rentang waktu kejadian. Budi Hermanto belum merinci lebih jauh soal status hukum F, termasuk apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum.

Laporan polisi menjadi pintu masuk penyelidikan. Penyidik akan memintai keterangan saksi-saksi, termasuk para santri yang menjadi korban, pengurus pesantren, dan pihak-pihak yang mengetahui aktivitas di lokasi.

Respons Ahmad Sahroni: Keprihatinan dan Desakan Pengusutan

Ahmad Sahroni mengaku sangat prihatin karena kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan selama ini kerap mencuat dari wilayah pedesaan, tetapi kini justru terjadi di Jakarta Selatan, kawasan pusat perkotaan.

"Ini memprihatinkan sekali. Selama ini kita sering mendengar kasus pelecehan di lingkungan pendidikan terjadi di daerah atau pelosok, tetapi ternyata di wilayah perkotaan seperti daerah Jakarta Selatan pun tak luput dari aksi para predator biadab ini," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Legislator Partai NasDem itu menegaskan publik tidak boleh merasa bahwa lingkungan pendidikan di kota besar otomatis lebih aman. Menurutnya, anak-anak harus mendapat perlindungan di mana pun berada.

"Di mana pun tempatnya, anak-anak harus mendapatkan perlindungan. Saya minta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para korban mendapat pendampingan serta perlindungan," tutur Sahroni.

Ia juga mengingatkan agar perhatian publik terhadap dinamika politik dan persoalan kepolisian belakangan ini tidak membuat masyarakat dan pemangku kepentingan lengah terhadap persoalan serius yang terjadi di depan mata.

Latar Belakang: Pesantren dan Kerentanan Anak

Kasus ini menyoroti kerentanan anak di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Pondok pesantren, yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan pembinaan akhlak, dalam kasus ini justru menjadi lokasi dugaan pelecehan oleh figur yang memiliki otoritas.

Relasi kuasa antara kiai dan santri membuat korban sering kali sulit melapor. Santri umumnya tinggal di asrama, jauh dari orang tua, dan bergantung pada pengasuh. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Modus meminta santri memijat, seperti disebut polisi, menunjukkan bagaimana aktivitas sehari-hari di pesantren bisa dijadikan kedok. Polisi perlu mendalami apakah ada korban lain di luar tujuh santri yang telah dilaporkan.

Jakarta Selatan sebagai wilayah perkotaan dengan akses informasi dan layanan yang relatif lengkap seharusnya memudahkan deteksi dini. Namun, kasus ini membuktikan bahwa lokasi geografis tidak menjamin perlindungan anak.

Dampak dan Reaksi Publik

Kabar dugaan pelecehan ini memicu kekhawatiran di kalangan orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren. Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan menjadi taruhan.

Komisi III DPR, yang membidangi hukum dan keamanan, melalui Sahroni mendesak pengusutan tuntas. Desakan ini menjadi sinyal bahwa kasus akan diawasi di tingkat legislatif.

Polda Metro Jaya berada di bawah sorotan untuk membuktikan kinerjanya. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian transparansi, terutama di tengah berbagai persoalan internal kepolisian yang belakangan menyita perhatian.

Perlindungan korban menjadi poin krusial. Para santri yang masih anak-anak membutuhkan pendampingan psikologis dan hukum agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Langkah Selanjutnya: Pengusutan dan Perlindungan Korban

Polisi disebut akan terus mendalami laporan, termasuk memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti. Penyidik juga perlu berkoordinasi dengan pihak pesantren untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.

Desakan Sahroni agar korban mendapat pendampingan sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak dalam proses peradilan. Pendampingan hukum dan psikologis harus disiapkan sejak awal.

Publik menunggu apakah F akan ditetapkan sebagai tersangka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal status hukum yang bersangkutan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pengelola pesantren dan lembaga pendidikan lain untuk memperketat pengawasan internal dan membuka saluran pengaduan yang aman bagi santri.

Analisis Redaksi

Kasus tujuh santri di Petukangan Utara membongkar asumsi yang selama ini dipegang: bahwa pelecehan seksual di lingkungan pendidikan hanya terjadi di pelosok. Kenyataannya, Jakarta Selatan—dengan segala fasilitas dan akses informasinya—juga menjadi lokasi. Ini pukulan bagi narasi bahwa urbanisasi dan modernitas otomatis melindungi anak.

Yang lebih mengganggu adalah modusnya. Meminta santri memijat terdengar sederhana, tetapi di baliknya ada relasi kuasa yang timpang. Kiai memiliki otoritas penuh atas santri, dan santri berada dalam posisi tidak berdaya untuk menolak. Polisi harus mendalami apakah praktik ini berlangsung lama dan berapa korban sebenarnya.

Desakan Sahroni agar kasus diusut tuntas patut diapresiasi, tetapi pengawasan legislatif jangan berhenti pada pernyataan. Komisi III perlu memastikan Polda Metro Jaya bekerja transparan, termasuk mengumumkan perkembangan status hukum F. Perlindungan korban juga tidak boleh menjadi retorika. Tanpa pendampingan psikologis dan hukum yang nyata, tujuh santri itu akan menanggung beban trauma jauh setelah kasus ini selesai.

Sumber: jpnn.com, polri.go.id