Sidang Etik Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi Digelar Pekan Depan, Sanksi PTDH Mengintai

Divisi Propam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi pekan depan. Ketiganya tersangka penyalahgunaan profesi dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, setelah Ahrie Sonta lebih dulu dipecat tidak hormat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memastikan agenda itu masih dalam tahap pemeriksaan. "Jadwalnya minggu depan ya, saat ini masih pemeriksaan," kata Isir kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nama Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi masuk dalam daftar tersangka bersama Ahrie Sonta. Sidang etik Ahrie pada Selasa (10/11/2026) berakhir dengan sanksi pemberhentian tidak hormat (PTDH). Kini giliran tiga nama lain yang ditunggu.

Kronologi Kasus Penyadapan yang Menjerat Tiga Jenderal

Kasus ini bermula dari temuan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak. Menurut keterangan Polri, para tersangka diduga menyadap presiden, media, tokoh politik, pejabat, hingga pengusaha sejak tahun 2025.

Modusnya melalui penyalahgunaan server Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.

Pada Oktober 2026, para tersangka memerintahkan berkas hasil penyadapan dihapus dari LIMS. Petugas yang mengetahui perintah itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Dari laporan inilah penyidikan bergulir dan menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.

Dalam pengungkapan kasus, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 42 buah flashdisk. Bagi penyidik, tumpukan barang bukti itu menjadi pintu masuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam rantai perintah.

Kasus ini bukan perkara biasa. Objek penyadapan menyentuh langsung kepala negara, dan pelakunya berasal dari lingkungan internal Polri. Karena itu, perhatian publik bergerak dari ranah pidana ke ranah etik dalam waktu bersamaan.

Ahrie Sonta Dipecat, Majelis Etik Tiga Jenderal Belum Dibentuk

Ahrie Sonta menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang KKEP. Sidang digelar di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026), dan hasilnya diumumkan langsung oleh Polri.

"Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Mabes Polri.

Mantan Kadivkum Polri itu ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi lain, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dalam pemberitaan sebelumnya, Slamet Uliandi disebut berperan sentral karena memberi izin penyadapan dan memerintahkan penghapusan berkas ke Ahrie Sonta dan Eko Hadi.

Untuk tiga nama berikutnya, Polri belum menetapkan susunan majelis. Isir menyatakan hal itu menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. "Nanti kami akan infokan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang untuk terduga pelanggar yang lainnya. Susunan Majelis Etik akan ditentukan Bapak Kapolri," ujarnya.

Polri juga menegaskan penegakan kode etik tidak berhenti pada tiga jenderal tersebut. "Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik, pasti itu," tegas Isir.

Pasal yang Menjerat Para Tersangka dan Ancaman Pidananya

Selain proses etik, para tersangka menghadapi jerat pidana. Penyidik menggunakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE.

Ancaman pidana mengikuti ketentuan dalam Pasal 147 UU ITE. Kombinasi pasal ini menunjukkan penyidik menyoroti dua hal sekaligus: perbuatan mengakses sistem elektronik secara melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Dalam kasus penyadapan, pembuktian biasanya bertumpu pada jejak digital. Log akses LIMS, nomor yang dimasukkan, waktu perintah penghapusan, hingga komunikasi antar tersangka menjadi bahan utama. Penyidik menyita 42 flashdisk dan belasan perangkat, yang diduga menyimpan salinan hasil penyadapan.

Yang juga krusial adalah unsur verifikasi. Memasukkan nomor ke LIMS tanpa prosedur semestinya memindahkan tindakan itu dari ranah penegakan hukum ke ranah pelanggaran. Di titik inilah jalur pidana dan jalur etik bertemu.

Untuk konteks aturan penyadapan di Indonesia, publik bisa merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat pasal-pasal terkait, serta penjelasan mengenai tata kelola intersepsi yang menjadi kewenangan penyelenggara telekomunikasi dan aparat berwenang.

Kompolnas Akan Mengawal Setiap Sidang KKEP

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan akan memantau perkembangan pidana sekaligus proses etik para pelanggar. Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan lembaganya akan hadir di tiap sidang KKEP.

"Kompolnas akan terus mengawal proses tersebut. Kami ingin di tiap prosesnya menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan agar akuntabilitas penindakan kasus ini terjaga," tutur Anam.

Kehadiran Kompolnas menjadi penting karena sidang KKEP kerap dinilai publik sebagai ruang tertutup. Dengan pengawasan, diharapkan semua saksi dan bukti diperiksa sesuai prosedur, bukan sekadar formalitas menuju putusan yang sudah diatur.

Anam juga menyoroti jalur pidana yang berjalan paralel. Menurutnya, pengawasan mencakup kedua ranah agar tidak ada kesan kasus ini didorong ke satu pintu saja. Publik, kata dia, berhak melihat proses yang transparan di setiap tahap.

Sejumlah pihak menuntut agar sidang etik tiga jenderal dibuka untuk umum. Alasannya, kasus menyangkut pejabat tinggi dan objek penyadapan adalah presiden. Namun hingga kini belum ada kepastian soal akses publik terhadap persidangan.

Dampak Kasus dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini memberi tekanan besar pada institusi Polri. Empat perwira tinggi menjadi tersangka, satu di antaranya sudah dipecat. Reputasi penegakan hukum di lingkungan internal dipertaruhkan.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah konsistensi sanksi. Jika Ahrie Sonta dijatuhi PTDH, pertanyaan berikutnya sederhana: apakah tiga tersangka lain akan menerima perlakuan setara?

Berikut sejumlah poin yang perlu dicermati dalam sepekan ke depan:

• Jadwal resmi sidang KKEP untuk Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
• Susunan majelis etik yang akan ditetapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
• Status pemeriksaan para terduga pelanggar lain yang disebut Polri masih berjalan.
• Hasil pemeriksaan saksi dan ahli, termasuk 10 saksi dan 3 saksi ahli yang sudah diperiksa.
• Pengawasan Kompolnas di setiap persidangan.

Polri berjanji mengumumkan jadwal sidang terduga pelanggar lain secara bertahap. Sementara itu, penyidikan pidana tetap berjalan dengan barang bukti yang sudah disita.

Yang belum terjawab: apakah proses etik akan berjalan secepat kasus Ahrie Sonta, atau justru melebar ke nama-nama lain yang belum disebut. Publik menunggu jawabannya pekan depan.

Analisis Redaksi

Ada satu pola yang sulit diabaikan. Ahrie Sonta, perwira yang lebih rendah pangkatnya, dipecat lebih dulu. Sementara tiga nama lain, termasuk seorang jenderal bintang empat, baru akan disidang pekan depan. Urutan ini bisa dibaca sebagai prosedur biasa, tetapi juga bisa dibaca sebagai ujian atas kesetaraan di tubuh Polri.

Kasus ini bukan soal teknis penyadapan semata. Ia menyangkut kewenangan yang dipakai untuk kepentingan di luar hukum. Memasukkan nomor ke LIMS tanpa verifikasi, lalu memerintahkan penghapusan berkas, adalah rangkaian perintah yang tidak mungkin dilakukan satu orang. Rantai komando itulah yang harus dibuka terang-terangan di sidang etik.

Karena itu, susunan majelis etik menjadi penentu. Majelis yang lemah akan menghasilkan putusan yang mudah ditebak. Majelis yang independen bisa memulihkan sedikit kepercayaan publik. Kompolnas sudah menyatakan akan mengawal. Tinggal dilihat apakah pengawalan itu berujung pada putusan yang benar-benar setara dengan kasus Ahrie Sonta.

Sumber: afu.id