Hercules Diperiksa KPK soal Asal-usul Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/11/2026) untuk menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang diterimanya dari PT Summarecon. Uang itu, menurut pengakuannya, adalah "uang jasa" agar ia tak membela ahli waris tanah 65 hektare yang statusnya berubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Kedatangan Hercules ke kantor lembaga antirasuah itu bukan tanpa alasan. Uang senilai Rp800 juta sudah lebih dulu diserahkan ke penyidik melalui kuasa hukumnya pada Kamis (15/10/2026). Kini ia diminta menjelaskan duduk perkara pemberian uang tersebut.

"Karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," kata Hercules di Gedung KPK, Jakarta.

Kronologi Pemanggilan dan Pengembalian Uang Rp800 Juta

Hercules mengaku datang memenuhi panggilan penyidik secara sukarela. Selain soal uang, ia juga akan menjelaskan persoalan lahan seluas 65 hektare yang semula diduga milik ahli waris, tetapi berubah status menjadi HGB atas nama Summarecon.

Menurut Hercules, perubahan status tanah itu tidak berjalan sesuai aturan. Ia menilai ada pihak yang memfasilitasi proses tersebut hingga sertifikat bisa terbit.

"Di mana-mana memang begitu dia. Dia selalu karena banyak juga aparat-aparat penegak hukum yang membekingi," ujarnya, merujuk pada pihak yang ia sebut berada di belakang Summarecon.

Sebelum pemeriksaan ini, KPK sudah menerima pengembalian uang senilai Rp800 juta dari pihak Hercules. Pengembalian dilakukan kuasa hukum Hercules pada 15 Oktober 2026, saat penyidik tengah mengusut kasus suap pengurusan HGB lahan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.

Uang itu diduga merupakan pemberian dari PT Summarecon kepada Hercules untuk mengamankan lahan-lahan yang masih bersengketa dengan warga. Pemeriksaan Rabu ini menjadi langkah KPK memastikan peran dan keterkaitan uang tersebut dalam perkara yang lebih besar.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sengketa Lahan Summarecon

Juru bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan, kasus ini bermula dari sengketa lahan antara PT Summarecon dengan sejumlah pemilik atau ahli waris yang diduga memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut. Karena ada sengketa, sertifikat lahan diblokir oleh BPN.

Pemblokiran inilah yang kemudian memicu terjadinya suap ke pihak di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). KPK pun membidik kaitan oknum ATR/BPN dalam penerbitan HGB tersebut.

Di sisi lain, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menegaskan bahwa pemberian uang kepada pimpinannya terjadi sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Uang itu diserahkan melalui pengacara yang masih berkaitan dengan PT Summarecon.

Wilson menyebut pengacara berinisial MW yang menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya. "Pengacara berinisial MW menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya dengan maksud meminta bantuan untuk memfasilitasi komunikasi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud," tuturnya.

• Hercules (Rosario de Marshall), Ketua Umum GRIB Jaya, menerima uang Rp800 juta.
• PT Summarecon Agung, pihak yang disebut memberikan uang melalui pengacara berinisial MW.
• Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengungkap awal sengketa dan pemblokiran sertifikat.
• Wilson Colling, kuasa hukum DPP GRIB Jaya, menjelaskan konteks pemberian uang.
• Kementerian ATR/BPN, institusi yang diduga melibatkan oknum dalam penerbitan HGB.

Latar Belakang: Dari Pemblokiran Sertifikat hingga Terbitnya HGB

Persoalan bermula dari tanah seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor yang diklaim dipegang para ahli waris. Karena sengketa, BPN memblokir sertifikat tanah tersebut agar tidak dialihkan selama proses hukum berjalan.

Namun, menurut Hercules, di tengah pemblokiran itu Summarecon justru meminta kubu dirinya melakukan pengamanan di kawasan tersebut. Padahal, ia awalnya berada di pihak ahli waris yang meminta bantuan untuk mengamankan tanah.

Wilson Colling menerangkan, pengamanan yang dilakukan berkaitan dengan 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Pihak yang diterjunkan saat itu adalah Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Perubahan status dari SHM menjadi HGB inilah yang menjadi inti persoalan. Sebab, menurut Hercules, pengubahan status HGB itu melibatkan banyak pihak yang membekingi di belakangnya, termasuk aparat penegak hukum.

KPK sendiri belum merinci siapa oknum ATR/BPN yang diduga terlibat. Penyidik masih mendalami aliran uang dan kaitan antara pemberian Rp800 juta dengan proses penerbitan HGB yang diduga menyalahi prosedur.

Dampak Kasus Uang Jasa terhadap Warga dan Ahli Waris

Kasus ini menyentuh langsung nasib warga dan ahli waris yang mengklaim tanah. Alih-alih mendapat pembelaan, permintaan bantuan mereka justru berujung pada kesepakatan pengamanan lahan dengan pihak yang bersengketa.

Bagi KPK, pengembalian uang Rp800 juta tidak otomatis menutup perkara. Lembaga antirasuah tetap mendalami asal-usul uang, motif pemberian, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengurusan HGB.

Pengakuan Hercules bahwa uang itu merupakan "uang jasa" agar ia tak membela ahli waris menjadi pintu masuk penyidik. Pernyataan itu mengindikasikan adanya transaksi yang bertujuan mengalihkan dukungan hukum dari satu pihak ke pihak lain.

Di sisi lain, publik menanti apakah KPK akan menetapkan tersangka, baik dari pihak perusahaan maupun oknum di Kementerian ATR/BPN. Sejauh ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan, termasuk dari Hercules sebagai pihak yang menerima uang.

Langkah Selanjutnya: Arah Penyidikan KPK

Setelah pemeriksaan Rabu, KPK disebut akan mendalami keterangan Hercules untuk memetakan aliran uang dan peran masing-masing pihak. Fokus penyidik mencakup proses penerbitan 12 SHGB yang diduga berasal dari SHM milik ahli waris.

KPK juga akan menelusuri keterkaitan pengacara berinisial MW dan pihak Summarecon dalam pemberian uang. Sebab, menurut Wilson Colling, uang itu diberikan sebelum OTT KPK, sehingga penyidik perlu memastikan apakah pemberian tersebut bagian dari upaya mempengaruhi proses hukum.

Hercules menyatakan siap menjelaskan semuanya kepada penyidik, termasuk soal dugaan pelanggaran hukum dalam pengubahan status tanah. Ia menegaskan akan membeberkan pihak-pihak yang ia nilai membekingi proses tersebut.

Yang jelas, perkara ini belum berhenti pada pengembalian uang. KPK masih memburu aktor di balik penerbitan HGB dan kemungkinan suap ke oknum ATR/BPN, sementara warga dan ahli waris menanti kepastian atas tanah yang mereka klaim.

Analisis Redaksi

Ada yang janggal dari alur pengembalian uang Rp800 juta ini. Hercules lebih dulu menyerahkan uang ke KPK pada 15 Oktober, lalu baru menjelaskan asal-usulnya pada 11 November. Dalam rentang hampir sebulan itu, publik tidak mendapat gambaran utuh apakah pengembalian tersebut inisiatif pribadi atau bagian dari strategi menghindari jerat hukum.

Pengakuan bahwa uang itu merupakan "uang jasa" agar ia tak membela ahli waris justru memperkuat dugaan adanya transaksi untuk mengalihkan dukungan dalam sengketa. Jika benar, persoalannya bukan sekadar menerima uang, melainkan apakah ada kesepakatan yang merugikan pihak yang semula meminta bantuan.

Pernyataan Hercules soal aparat penegak hukum yang membekingi juga tidak bisa diabaikan. Tudingan itu perlu diuji, bukan hanya dicatat. KPK semestinya menjadikan pengakuan tersebut sebagai pintu masuk menelusuri keterlibatan oknum, baik di ATR/BPN maupun di luar institusi itu.

Yang paling dirugikan dalam perkara ini adalah warga dan ahli waris. Tanah yang mereka klaim berubah status menjadi HGB, sementara permintaan bantuan mereka berujung pada pengamanan lahan oleh pihak yang bersengketa. KPK perlu memastikan penyidikan tidak berhenti pada pengembalian uang, tetapi menuntaskan siapa yang paling bertanggung jawab atas terbitnya 12 SHGB di tengah sertifikat yang masih diblokir.

Sumber: afu.id, kpk.go.id