Ahrie Sonta Kena PTDH Kasus Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi administratif dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang kode etik terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ahrie menolak diam dan mengambil jalur banding.

Keputusan itu diumumkan setelah sidang kode etik yang digelar Selasa (10/11/2026) malam. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan langkah hukum yang ditempuh Ahrie. "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Isir di Jakarta.

Kasus ini bukan perkara kecil. Ahrie ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi lain: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, media, tokoh politik, pejabat, hingga pengusaha.

Kronologi Putusan Sidang Kode Etik Ahrie Sonta

Sidang kode etik Polri menjadi pintu terakhir bagi Ahrie sebelum statusnya sebagai anggota korps berbarengan dengan sanksi administratif. Dalam forum itu, majelis menilai pelanggaran yang dilakukan terbukti dan menjatuhkan PTDH.

Isir menjelaskan, putusan tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Menurutnya, majelis mendasarkan keputusan pada bukti-bukti yang dihimpun selama proses penyidikan. "Putusan mengenai PTDH telah berdasarkan bukti-bukti selama proses penyidikan," ujarnya, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Ahrie tidak menerima putusan itu. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan banding. Langkah ini membuka babak baru: perkara berpindah dari majelis kode etik ke komisi banding.

Isir memastikan proses banding akan berjalan sesuai mekanisme. Pengajuan upaya hukum itu bakal disidangkan pada tingkat komisi banding. Jika dalam sidang banding tetap terbukti dan Ahrie dinyatakan bersalah, maka keputusan tersebut bersifat final dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh.

Empat Perwira Tinggi dan Tudingan Penyadapan Sejak 2025

Ahrie bukan satu-satunya nama dalam perkara ini. Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Ahrie, ada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Menurut penyidik, penyadapan ilegal dilakukan terhadap sejumlah pihak: presiden, media, tokoh politik, pejabat, dan pengusaha. Aksi itu diduga berlangsung sejak tahun 2025.

Dalam pengungkapan kasus, penyidik memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta 42 buah flashdisk.

Daftar barang bukti itu memberi gambaran betapa masifnya dugaan penyadapan yang dilakukan. Puluhan perangkat penyimpanan data dan belasan ponsel menunjukkan aktivitas yang tidak berlangsung sekali dua kali.

Modusnya menyangkut sistem resmi. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Pada Oktober, mereka memerintahkan berkas hasil penyadapan dihapus dari LIMS. Petugas yang mengetahui hal itu lantas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Pasal yang Menjerat Ahrie Sonta dan Para Tersangka

Para tersangka disangkakan sejumlah pasal berlapis. Penyidik menggunakan Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2 UU ITE.

Ancaman pidana mengacu pada Pasal 147 UU ITE. Kombinasi pasal ini menempatkan perkara penyadapan sebagai delik yang serius, bukan sekadar pelanggaran administrasi internal kepolisian.

Yang menarik, jalur kode etik dan jalur pidana berjalan beriringan. PTDH adalah sanksi administratif sebagai anggota Polri. Sementara proses pidana tetap berjalan di ranah penyidikan dan peradilan umum.

Isir menegaskan, keputusan PTDH telah melalui pertimbangan bukti. Pernyataan itu sekaligus membantah anggapan bahwa sanksi dijatuhkan tanpa dasar. Namun, karena Ahrie mengajukan banding, pembuktian akan diuji ulang di komisi banding.

Dampak Kasus Penyadapan terhadap Institusi Polri

Perkara ini menyentuh langsung kredibilitas Polri. Penyadapan terhadap presiden, tokoh politik, hingga media adalah tuduhan yang berat. Apalagi pelakunya diduga berasal dari kalangan perwira tinggi yang seharusnya menjadi penjaga hukum.

Nama Listyo Sigit Prabowo yang ikut tersangka menambah bobot politik kasus. Ia dikenal sebagai figur senior di institusi. Sementara Ahrie, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi adalah perwira tinggi yang selama ini memegang posisi strategis.

Bagi publik, putusan PTDH terhadap Ahrie menjadi ujian pertama. Jika komisi banding menguatkan, maka pesan yang dikirim jelas: tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam penggunaan alat intersepsi resmi.

Sebaliknya, jika banding dikabulkan, publik akan menuntut penjelasan. Sebab, penyadapan terhadap presiden bukan pelanggaran ringan yang bisa diselesaikan dengan kompromi internal.

Kasus ini juga menyoroti celah tata kelola LIMS. Sistem yang seharusnya dilengkapi verifikasi berlapis ternyata bisa dimasuki nomor tanpa prosedur. Perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober memperlihatkan upaya menutup jejak.

Langkah Selanjutnya: Sidang Komisi Banding dan Proses Pidana

Setelah banding diajukan, bola kini berada di tangan komisi banding. Isir menyebut proses itu akan menentukan apakah putusan PTDH final atau tidak.

Ada dua kemungkinan yang terbuka:

• Banding ditolak: putusan PTDH berkekuatan final dan Ahrie tidak bisa menempuh upaya hukum lagi.
• Banding dikabulkan atau putusan diubah: status keanggotaan Ahrie ditinjau ulang sesuai keputusan komisi banding.

Di jalur pidana, berkas perkara empat tersangka tetap berjalan. Penyidik telah mengantongi keterangan saksi dan ahli serta barang bukti. Pengadilan nantinya yang akan menilai unsur pidana dalam penyadapan tersebut.

Yang belum jelas, apakah sidang banding akan digelar terbuka atau tertutup. Polri belum merinci jadwalnya. Namun, pernyataan Isir memberi sinyal bahwa proses akan berjalan sesuai hak Ahrie sebagai terduga pelanggar.

Publik menunggu dua hal: keputusan komisi banding dan kelanjutan perkara pidana. Keduanya akan menentukan arah penanganan kasus penyadapan yang menjerat sejumlah perwira tinggi. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dapat dipantau melalui pemberitaan Polri dan media nasional.

Analisis Redaksi

Banding adalah hak Ahrie Sonta. Tidak ada yang salah dengan memakainya. Namun, publik berhak menyoroti mengapa banding ini penting. Kasus penyadapan terhadap presiden menyangkut keamanan negara, bukan sekadar disiplin internal. Jika komisi banding hanya menimbang aspek prosedural tanpa membuka substansi, kredibilitas proses justru dipertaruhkan.

Jalur kode etik dan pidana yang berjalan bersamaan juga perlu dibaca hati-hati. PTDH bukan pengganti hukuman pidana. Sebaliknya, vonis pengadilan nanti tidak otomatis mengembalikan status keanggotaan. Dua ranah ini harus tetap dipisahkan agar tidak muncul kesan ada tawar-menawar.

Yang paling telanjang dari kasus ini adalah celah pada LIMS. Sistem intersepsi resmi bisa dimasuki nomor tanpa verifikasi, lalu berkasnya diperintahkan dihapus. Perbaikan tata kelola di titik ini lebih mendesak daripada sekadar menghukum individu. Selama celahnya dibiarkan, peristiwa serupa bisa terulang dengan aktor yang berbeda.