Tito Karnavian Terseret Kasus Penyadapan Prabowo: Bantah, tapi Teka-teki Makin Runyam

Nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus terseret dalam isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejak Kepala KSP Listyo Sigit ditangkap, tudingan terhadap mantan Kapolri itu justru menguat, meski ia membantah dan menyebut kabar tersebut hoaks.

Bareskrim Polri belum mengambil langkah hukum lanjutan yang nyata. Namun isu ini tidak surut. Berbeda dengan tudingan terhadap Bahlil Lahadalia di kasus yang sama, tudingan terhadap Tito malah semakin menguat dari hari ke hari.

Kronologi: Dari Penangkapan Listyo Sigit hingga Nama Tito Mencuat

Pusaran kasus bermula dari penangkapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit. Peristiwa itu membuka kotak pandora dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama pejabat era Presiden Joko Widodo ikut disebut.

Tito Karnavian, yang menjabat Mendagri sejak 2019, disebut-sebut masuk dalam daftar pejabat yang diduga mengetahui penyadapan. Sumber Afu.id mengungkapkan bahwa Tito sebenarnya sudah diperiksa dan namanya masuk dalam daftar tersebut.

Selain Tito, ada nama-nama pejabat teras di masa Presiden Jokowi. Namun sampai sekarang nama mereka belum pernah disebut oleh polisi dan otoritas resmi lainnya. Terdapat tiga nama pejabat tinggi setingkat menteri dan satu orang mantan kepala lembaga yang berada di bawah kepolisian yang masuk pusaran kasus ini.

Pada Minggu, 8 November 2026, Presiden Prabowo mengundang sembilan mantan Kapolri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Tito tampak hadir. Namun kapasitasnya bukan sebagai mantan kepala Polri, melainkan sebagai Menteri Dalam Negeri.

"Pak Tito tak diundang sebagai mantan Kapolri," kata sumber Afu.id. Kehadirannya membuat para mantan Kapolri kaget, karena mereka menyadari bahwa Tito Karnavian memiliki hubungan dekat dengan Listyo Sigit dan juga Joko Widodo.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Tito Karnavian membantah isu ini. Ia dengan tegas mengaku tak terlibat kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Alasannya, dirinya selama ini berfokus pada tugas sebagai Mendagri yang menguras hampir seluruh energinya.

"Saya dari 2019 sudah pensiun, nggak pernah ikut urusan polisi lagi," katanya kepada pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut, kabar dirinya terlibat dan dicekal adalah hoaks. "Ada yang bilang mereka kumpul di rumah saya di Widya Chandra IV. Rumah saya itu Widya Chandra I," katanya.

Selain Tito, nama Bahlil Lahadalia juga disebut dalam kasus yang sama. Hanya saja, tudingan terhadap Bahlil tidak sekuat tudingan terhadap Tito. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bareskrim Polri mengenai status pemeriksaan Tito.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang hadir di Hambalang, tidak membantah maupun memastikan soal pemeriksaan dan pencekalan Tito. Sikap itu menambah kabut teka-teki.

Latar Belakang: Hubungan Dekat dengan Listyo Sigit dan Jokowi

Tito Karnavian bukan nama baru di lingkaran kekuasaan. Ia pernah menjabat Kapolri sebelum akhirnya masuk kabinet sebagai Mendagri. Kedekatannya dengan Listyo Sigit dan Joko Widodo menjadi sorotan dalam kasus ini.

Listyo Sigit sendiri merupakan Kepala KSP yang ditangkap. Penangkapan itu memicu spekulasi luas tentang siapa saja yang mengetahui dan terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Dalam konteks inilah kehadiran Tito di Hambalang menjadi penting. Para mantan Kapolri yang hadir mengaku kaget karena Tito datang bukan dalam kapasitas sebagai mantan Kapolri, melainkan sebagai Mendagri. Mereka menyadari posisi Tito yang dekat dengan Listyo Sigit dan Jokowi.

Isu pencekalan Tito ke luar negeri juga sempat mencuat. Tito menepis isu itu. "Terlalu banyak hoaks," ujarnya dalam kesempatan terpisah, seperti dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

Data dan Angka yang Beredar

Beberapa angka kunci muncul dalam pemberitaan ini:

• Sembilan mantan Kapolri diundang Prabowo ke Hambalang pada 8 November 2026.
• Tiga nama pejabat tinggi setingkat menteri masuk pusaran kasus.
• Satu mantan kepala lembaga di bawah kepolisian juga disebut.
• Tito Karnavian pensiun dari Polri pada 2019.

Angka-angka itu menunjukkan betapa luasnya lingkaran yang diduga terlibat. Namun tidak satu pun nama resmi disebut oleh otoritas. Polisi belum merilis daftar pejabat yang diperiksa.

Afu.id juga memberitakan bahwa Tim Khusus Polri tak berani menerapkan pasal makar dalam kasus penyadapan Listyo. Upaya melokalisir kasus makin nyata. Ini menambah rumit situasi hukum yang ada.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini berdampak pada citra pemerintah. Isu penyadapan terhadap Presiden menyentuh langsung soal keamanan negara. Nama Tito yang terus disebut membuat posisinya sebagai Mendagri menjadi sorotan.

Hingga kini, belum ada langkah hukum lanjutan dari Bareskrim. Pemeriksaan terhadap Tito disebut sudah dilakukan, tetapi statusnya belum jelas. Polisi belum memanggil Tito secara terbuka atau menetapkannya sebagai saksi.

Ke depan, publik menunggu apakah Bareskrim akan merilis daftar pejabat yang diperiksa. Juga apakah isu pencekalan Tito akan dikonfirmasi secara resmi. Sampai saat itu, teka-teki kasus penyadapan Prabowo masih menggantung.

Pernyataan Tito yang menyebut isu ini hoaks belum sepenuhnya meredakan spekulasi. Sebab, sumber Afu.id justru menyebut ia sudah diperiksa dan masuk daftar. Dua narasi itu saling bertentangan.

Analisis Redaksi

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo seharusnya tidak berhenti pada bantahan. Bila benar Tito sudah diperiksa, publik berhak tahu statusnya. Diamnya Bareskrim justru memperpanjang kabut dan memberi ruang bagi spekulasi liar.

Bantahan Tito bahwa dirinya sudah pensiun sejak 2019 tidak otomatis menghapus dugaan. Kedekatannya dengan Listyo Sigit dan Jokowi adalah fakta yang beredar. Namun fakta itu juga belum cukup untuk menyimpulkan keterlibatan. Di sinilah negara harus hadir dengan prosedur hukum yang transparan.

Yang paling merugikan adalah pola komunikasi yang mencampur aduk antara hoaks dan fakta. Masyarakat dibuat menebak-nebak. Pemerintah dan Polri perlu satu suara: siapa diperiksa, untuk apa, dan sejauh mana. Tanpa itu, kasus ini akan terus menjadi bola liar yang menggerus kepercayaan publik.

Sumber: afu.id, polri.go.id