157 Orang Diamankan Usai Kericuhan Demo DPRD DIY, Polisi Sita Molotov dan Sajam

Sebanyak 157 orang diamankan Polda DIY usai kericuhan aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026) malam. Polisi menyita bom molotov, ketapel, dan senjata tajam dari tangan mereka.

Mereka diduga terlibat dalam aksi pelemparan dan tindakan yang memicu kericuhan. Penangkapan dilakukan di beberapa titik berbeda, bukan hanya di depan gedung dewan.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Yani Permana, mengatakan ratusan orang itu diamankan di luar pelaksanaan aksi unjuk rasa yang telah ditentukan waktunya. Hingga Rabu (11/11/2026), polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan.

Kronologi Kericuhan dan Titik Penangkapan

Kericuhan terjadi pada Selasa malam di kawasan Gedung DPRD DIY. Aksi unjuk rasa yang semula berjalan sesuai jadwal berubah ricuh ketika sejumlah peserta melakukan pelemparan dan tindakan yang memicu benturan.

Yani menyebut 157 orang diamankan dari sejumlah titik. Mulai kawasan DPRD DIY, Tugu Pal Putih, hingga perempatan Bundaran UGM. Latar belakang mereka diketahui beragam.

"Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah saat ini, dari 21 anak di bawah umur yang sudah kita lakukan mediasi bersama dengan KPAI dan beberapa elemen lainnya," ucap Yani, Rabu (11/11/2026).

Dari 157 orang yang diamankan, polisi menemukan sejumlah benda mencurigakan yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan perusakan. Barang-barang tersebut di antaranya bom molotov, ketapel, senjata tajam, dan beberapa benda lainnya.

Namun, polisi masih mendalami keterlibatan masing-masing orang serta kepemilikan barang-barang tersebut. Hasil pemeriksaan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai.

Barang Bukti: Molotov, Ketapel, dan Senjata Tajam

Temuan bom molotov dan senjata tajam menempatkan kericuhan ini bukan lagi sekadar aksi unjuk rasa biasa. Polisi menyebut benda-benda itu diduga dipakai untuk perusakan.

Berikut barang bukti yang diamankan dari sejumlah titik:

• Bom molotov
• Ketapel
• Senjata tajam (sajam)
• Sejumlah benda lain yang masih didalami kepemilikannya

Sampai sekarang, Polda DIY belum merinci berapa banyak masing-masing barang bukti yang disita. Penyidik juga belum memastikan siapa pemilik sah dari benda-benda tersebut.

Pendalaman ini penting karena status hukum setiap orang bisa berbeda. Peserta aksi yang hanya ikut dalam kerumunan tidak otomatis dijerat dengan pasal yang sama seperti pembawa molotov atau senjata tajam.

21 Anak di Bawah Umur Dipisahkan, Tidak Ada yang Bawa Sajam

Dari 157 orang, polisi memisahkan 21 anak di bawah umur untuk penanganan khusus. Yani menyatakan mereka dimediasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah elemen lain.

"Itu yang kita lakukan, karena memang adik-adik ini sedang melaksanakan pendidikan atau sekolah, sehingga ini kita dahulukan," jelasnya.

Terkait dugaan keterlibatan anak di bawah umur dalam kepemilikan senjata tajam, Yani memastikan tidak ada. Menurutnya, anak-anak yang diamankan hanya ikut dalam aksi pelemparan dan tindakan lainnya.

"Kalau adik-adik yang di bawah umur, itu semuanya dia hanya ikut, melempar, dan sebagainya. Namun ini karena memang adik-adik harus ada hal khusus dan mereka adalah bagian yang harus kita selamatkan untuk masa depannya, maka pengkhususan untuk pelayanannya seperti itu," ucap Yani.

Pemisahan ini mengikuti ketentuan sistem peradilan pidana anak, di mana proses hukum terhadap anak wajib mengutamakan pendekatan perlindungan dan restorative justice. Sekolah dan masa depan anak menjadi pertimbangan yang didahulukan.

Latar Belakang Aksi dan Situasi di Yogyakarta

Aksi unjuk rasa di kawasan gedung dewan bukan hal baru di Yogyakarta. Kawasan DPRD DIY, Tugu Pal Putih, dan Bundaran UGM memang sering menjadi lokasi berkumpulnya massa dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.

Yang membedakan kericuhan Selasa malam adalah temuan barang bukti. Bom molotov dan senjata tajam menunjukkan adanya pihak yang datang dengan persiapan untuk benturan, bukan sekadar menyampaikan aspirasi.

Polda DIY belum mengungkap tuntutan apa yang dibawa massa dalam aksi tersebut. Polisi juga belum merinci kronologi menit demi menit insiden pelemparan yang memicu kericuhan.

Sejumlah aksi unjuk rasa lain di wilayah DIY dalam sepekan terakhir tercatat berlangsung tanpa kericuhan serupa. Situasi di kawasan Sleman dan Kota Yogyakarta secara umum tetap terkendali setelah penanganan malam itu.

Informasi awal soal kericuhan ini pertama kali dilaporkan media lokal melalui sorot.co, yang mengutip langsung keterangan Dirreskrimum Polda DIY.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Dampak paling langsung dirasakan oleh 157 orang yang kini berstatus diamankan. Mereka menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah berstatus saksi, tersangka, atau dilepas.

Bagi 21 anak di bawah umur, jalur yang ditempuh adalah mediasi bersama KPAI. Polisi menegaskan pendidikan mereka didahulukan dalam proses penanganan.

Langkah berikutnya ada di meja penyidik. Polisi masih mendalami keterlibatan masing-masing orang serta kepemilikan barang bukti, dan berjanji menyampaikan hasilnya setelah penyelidikan dan penyidikan selesai.

Masyarakat Yogyakarta menunggu dua hal: rincian status hukum ratusan orang tersebut, dan penjelasan siapa yang membawa bom molotov ke kawasan gedung dewan. Keduanya belum terjawab hingga Rabu siang.

Pemantauan situasi di kawasan DPRD DIY dan titik-titik lain masih berlangsung. Aparat kepolisian belum mengumumkan apakah akan ada pengamanan tambahan untuk aksi berikutnya. Perkembangan penanganan kasus ini dapat dipantau melalui pemberitaan KPAI terkait pendampingan anak dalam aksi unjuk rasa.

Analisis Redaksi

Angka 157 orang dalam satu malam bukan jumlah kecil. Yang membuat kasus ini serius bukan hanya kericuhannya, tetapi temuan bom molotov dan senjata tajam di tengah kerumunan. Polisi punya alasan kuat untuk mendalami siapa pembawa benda-benda itu, karena aksi unjuk rasa yang sah tidak membutuhkan persiapan perusakan.

Namun ada titik rawan dalam penanganan massal seperti ini. Menahan 157 orang sekaligus membuka peluang salah tangkap, terutama karena polisi sendiri mengakui latar belakang mereka beragam dan masih mendalami keterlibatan masing-masing. Prinsip membedakan provokator dari peserta biasa harus dijaga, bukan sekadar diucapkan dalam konferensi pers.

Langkah memisahkan 21 anak di bawah umur dan melibatkan KPAI patut diapresiasi. Tetapi pertanyaan tetap ada: mengapa anak-anak usia sekolah bisa berada di tengah aksi malam yang berujung ricuh? Jawabannya tidak cukup dibebankan pada kepolisian. Sekolah, keluarga, dan penyelenggara aksi punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan anak tidak menjadi bagian dari kerumunan berisiko.

Yang paling ditunggu sekarang adalah transparansi. Polisi berjanji mengumumkan hasil pemeriksaan setelah penyidikan selesai. Janji itu perlu diikuti dengan rincian yang jelas, agar publik Yogyakarta bisa menilai apakah penanganan ini benar-benar menyasar pelaku perusakan atau justru menghukum orang-orang yang hanya ikut berdiri di kerumunan.

Sumber: kpai.go.id