Irjen Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri Kasus Penyadapan Prabowo

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi diberhentikan tidak hormat dari Kepolisian lewat Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) buntut kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi putusan itu, Kepala Divisi Hukum Polri tersebut langsung menyatakan banding.

Kabar banding itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di kantor Propam Polri, Selasa (10/11/2026). "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny seperti dikutip dari Lingkar.co.

Putusan pemecatan itu menutup rangkaian sidang etik yang menyita perhatian publik. Ahrie dinilai melanggar sejumlah aturan kelembagaan dan kepribadian, sekaligus dinilai melakukan perbuatan tercela.

Kronologi Sidang KKEP dan Putusan Pemecatan Ahrie Sonta

Sidang KKEP memutuskan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat terhadap Ahrie sebagai anggota Polri. Johnny menjelaskan, keputusan itu diambil setelah majelis menilai perbuatan Ahrie masuk kategori tercela.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri," ujar Johnny dalam keterangan yang sama.

Polri tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif. Ada pula sanksi etika yang menyertainya. "Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," jelasnya.

Dalam konstruksi perkara, Ahrie disebut memakai kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri secara tidak sah. Akses itu diduga dipakai untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny.

Perkara ini bukan kasus tunggal. Ahrie ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga jenderal Polri lain, sehingga sidang etiknya menjadi bagian dari pemeriksaan yang lebih luas di tubuh institusi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi Polri

Selain Ahrie, ada tiga nama lain yang masuk daftar tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Dalam struktur peristiwa, Ahrie berperan sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Posisi itu memberinya akses terhadap perangkat teknologi yang kemudian dipersoalkan.

Johnny memastikan proses banding akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Komisi di tingkat banding yang akan memeriksa permohonan tersebut.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," sambungnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pemecatan belum berkekuatan final selama jalur banding masih terbuka. Namun, Polri juga tidak memberi sinyal akan melunakkan putusan sebelum pemeriksaan banding selesai.

Pasal yang Menjerat Ahrie Sonta dan Dasar Hukumnya

Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Aturan itu dirangkai dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Rincian pasal yang disebut Johnny mencakup beberapa lapis pelanggaran:

• Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g, terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan.
• Pasal 8 huruf c angka 1, terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.
• Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b, terkait tidak menaati larangan dalam etika kelembagaan.

Kombinasi pasal itu menunjukkan majelis tidak hanya menyoroti prosedur teknis penyadapan. Aspek perilaku pribadi dan kepatuhan terhadap larangan institusi juga menjadi pertimbangan.

Dalam sistem peradilan internal Polri, sanksi etika dan sanksi administratif dijatuhkan bersamaan. Sanksi etika menyangkut penilaian atas perilaku, sementara sanksi administratif berdampak langsung pada status keanggotaan.

Latar Belakang Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Kasus ini berakar pada dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa itu memicu pemeriksaan menyeluruh di lingkungan Polri, termasuk terhadap sejumlah perwira berpangkat jenderal.

Penyadapan dinilai terjadi karena akses perangkat teknologi Polri dipakai di luar peruntukan. Prosedur yang seharusnya ketat, menurut hasil pemeriksaan, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Dampaknya terasa sampai ke Istana. Pemberitaan di Lingkar.co mencatat Istana meningkatkan kewaspadaan usai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mencuat.

Publik pun menuntut transparansi. Sidang etik yang semula tertutup menjadi sorotan karena menyangkut nama-nama besar di institusi yang seharusnya menjadi penjaga keamanan negara.

Sejumlah pihak membandingkan peristiwa ini dengan kasus serupa di negara lain. Anggota DPR, Ahmad Sahroni, mencontohkan praktik penyadapan di negara lain agar kejadian serupa tidak terulang.

Dampak Putusan dan Langkah Selanjutnya

Bagi Ahrie, putusan KKEP berarti ia kehilangan statusnya sebagai anggota Polri jika banding ditolak. Selama proses banding berjalan, posisinya sebagai Kepala Divisi Hukum Polri berada dalam ketidakpastian.

Bagi institusi, kasus ini menguji kredibilitas sistem pengawasan internal. Polri harus membuktikan bahwa sanksi etik tidak berhenti pada perwira berpangkat rendah.

Ada tiga hal yang akan menjadi fokus publik ke depan:

1. Hasil pemeriksaan banding oleh Komisi di tingkat banding, termasuk apakah putusan pemecatan dipertahankan atau diringankan.
2. Kelanjutan penanganan hukum terhadap tiga tersangka lain, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
3. Pembenahan prosedur akses perangkat teknologi Polri agar penyadapan ilegal tidak terulang.

Johnny tidak menyebut tenggat waktu pemeriksaan banding. Ia hanya memastikan permohonan Ahrie diterima dan akan diproses melalui mekanisme yang ada.

Yang jelas, langkah banding membuat kasus ini belum tuntas. Publik masih menunggu apakah keputusan pemecatan itu final atau berubah di tingkat banding.

Analisis Redaksi: Ujian Integritas di Tubuh Polri

Putusan terhadap Ahrie Sonta memperlihatkan satu hal yang jarang terlihat: Polri berani menjatuhkan sanksi terberat kepada perwira tinggi yang duduk di Divisi Hukum. Namun keberanian itu baru setengah jalan. Selama banding belum diputus, publik belum bisa menilai apakah ini penegakan etik yang sungguh-sungguh atau sekadar formalitas di bawah tekanan pemberitaan.

Yang paling krusial bukan status Ahrie, melainkan tiga nama lain yang juga berstatus tersangka. Jika penanganan terhadap mereka berjalan lambat sementara Ahrie sudah dipecat, muncul kesan ada standar ganda berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan. Polri perlu menjelaskan alur pemeriksaan ketiganya secara terbuka, bukan hanya menyerahkan semuanya pada proses yang berjalan diam-diam.

Kasus penyadapan Presiden menyentuh inti kepercayaan publik. Institusi yang diberi kewenangan menyadap untuk kepentingan negara justru dituding menyalahgunakan alatnya sendiri. Pemecatan Ahrie adalah sinyal awal, tetapi sinyal tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pembenahan aturan akses perangkat, jejak audit yang bisa diperiksa, dan pertanggungjawaban berjenjang sampai ke atas. Tanpa itu, putusan KKEP hanya akan menjadi catatan sejarah singkat yang mudah dilupakan.