Tim Gabungan Gerebek Lokasi Transaksi Sabu di Desa Pon Sergai, Dua Pria Diamankan

Tim gabungan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi sabu di Dusun II Pajak, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Sergai, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Dua pria berinisial AI (23) dan MF (25) diamankan bersama 5,95 gram sabu.

Kronologi Penggerebekan di Desa Pon

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang resah terhadap dugaan maraknya aktivitas transaksi narkotika di Dusun II Pajak, Desa Pon. Warga melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan itu, tim yang dipimpin Ipda A. Napitupulu bersama sejumlah personel langsung bergerak melakukan patroli dan pemantauan di lokasi yang dilaporkan warga. Saat melakukan pemantauan, petugas mendapati dua orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan.

Tanpa menunggu lama, petugas kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 40 plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 5,95 gram.

Selain narkotika, petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, yakni satu unit handphone merek Samsung, satu kotak handphone Blackberry, satu dompet berwarna hitam, satu mancis berwarna biru, serta uang tunai sebesar Rp30.000.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Polisi

Kasatres Narkoba Polres Sergai, AKP Erikson David, S.H., M.H., melalui Kasi Humas, AKP Bringin Jaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari keseriusan jajaran Polres Serdang Bedagai dalam memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar-akarnya.

Pihak kepolisian juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi sehingga aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika tersebut dapat ditindaklanjuti.

“Kami terus mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar senantiasa waspada dan tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika di lingkungan sekitar demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Atas perbuatannya, kedua pria tersebut disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Latar Belakang Operasi Sarang Narkoba

Penggerebekan ini merupakan bagian dari Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang digelar jajaran kepolisian di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Operasi ini menyasar lokasi-lokasi yang diduga menjadi sarang transaksi narkotika, termasuk di kawasan permukiman penduduk.

Desa Pon, khususnya Dusun II Pajak, disebut kerap dijadikan tempat transaksi sabu. Informasi dari warga menjadi pintu masuk bagi polisi untuk melakukan penyelidikan dan penggerebekan.

Dalam konteks pemberantasan narkotika, peran masyarakat memang menjadi kunci. Tanpa laporan warga, aparat akan kesulitan memetakan titik-titik rawan peredaran narkotika, terutama yang beroperasi secara tertutup di lingkungan permukiman.

Polres Sergai menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya. Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut.

Barang Bukti dan Ancaman Hukuman

Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait aktivitas peredaran narkotika. Berikut rinciannya:

• 40 plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 5,95 gram
• Satu unit handphone merek Samsung
• Satu kotak handphone Blackberry
• Satu dompet berwarna hitam
• Satu mancis berwarna biru
• Uang tunai Rp30.000

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 114 UU Narkotika mengatur tentang penawaran untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Ancaman hukuman bagi pelanggar pasal tersebut cukup berat, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sementara itu, Pasal 609 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang tindak pidana terkait narkotika yang melengkapi aturan sebelumnya. Kombinasi kedua pasal ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam menindak pelaku peredaran narkotika.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pengungkapan kasus ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan jaringan di belakangnya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Masyarakat diimbau untuk terus waspada dan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Kerja sama antara warga dan aparat keamanan menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya di lingkungan permukiman.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa peredaran narkotika bisa menyusup ke kampung-kampung. Pengawasan lingkungan dan komunikasi yang baik antarwarga menjadi benteng pertama sebelum aparat turun tangan.

Polres Sergai melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan operasi serupa di titik-titik lain yang dianggap rawan. “Kami tidak akan berhenti. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Sergai untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi.

Analisis Redaksi

Penggerebekan di Desa Pon menunjukkan bahwa peredaran narkotika bukan hanya masalah kota besar. Desa-desa di Sergai pun menjadi pasar yang empuk bagi bandar. Yang menarik, polisi bergerak cepat berkat laporan warga. Ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi senjata ampuh.

Namun, keberhasilan menggerebek satu titik belum menyelesaikan masalah. Sabu seberat 5,95 gram bukan jumlah kecil untuk ukuran pemakai. Ada jaringan pasokan yang harus diusut. Polisi perlu mendalami dari mana barang itu berasal dan siapa pemasoknya. Jangan sampai hanya AI dan MF yang ditahan, sementara bandar besar tetap bebas.

Selain itu, pendekatan hukum semata tidak cukup. Edukasi dan pemberdayaan ekonomi di desa perlu digenjot agar warga tidak tergoda menjadi kurir atau pengedar. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pencegahan. Jika tidak, penggerebekan seperti ini akan terus berulang tanpa efek jera.

Sumber: radarindo.co.id, peraturan.bpk.go.id