Oknum PNS Puskesmas Karangasem Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Sepupu

Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di salah satu puskesmas di Karangasem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sepupunya sendiri. Dugaan perbuatan tersebut disebut telah berlangsung sejak korban berusia 9 tahun dan berulang kali terjadi selama bertahun-tahun. Korban yang kini berusia 26 tahun melaporkan kasus itu ke kepolisian pada Agustus 2026.

Kronologi dan 62 Kali Persetubuhan

Berdasarkan keterangan Polres Karangasem dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026), tersangka berinisial IKEP diduga telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 62 kali. Angka itu terungkap dalam penyelidikan yang dilakukan satuan reserse kriminal setempat.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka disebut menggunakan berbagai cara untuk memengaruhi dan menekan korban, mulai dari memberikan uang hingga melontarkan ancaman apabila korban menolak. Tersangka juga diduga menyimpan sejumlah video korban. Rekaman tersebut disebut digunakan untuk mengancam akan menyebarkannya kepada teman-teman korban apabila korban tidak menuruti keinginannya.

Kapolres Karangasem, AKBP I Made Santika, didampingi Kasat Reskrim Rifki Abdilah, menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya sempat diketahui keluarga pada 2023. Saat itu, kedua belah pihak disebut sempat melakukan mediasi secara internal keluarga.

“Persoalan ini sebenarnya sempat diketahui keluarga pada tahun 2023. Saat itu, kedua belah pihak sempat melakukan mediasi secara internal keluarga. Perkara tersebut awalnya tidak dibawa ke ranah hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ternyata pelaku tidak berhenti di sana,” ungkapnya.

Setelah mediasi tersebut, korban disebut masih mengalami tekanan dan ancaman. Tersangka diduga mengancam akan menyebarkan video maupun foto yang berkaitan dengan perbuatan asusila tersebut apabila korban melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Merasa tidak tahan dengan situasi tersebut, korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus itu ke kepolisian.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Polisi

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika memimpin langsung pengungkapan kasus ini. Ia didampingi Kasat Reskrim Rifki Abdilah dalam konferensi pers yang digelar di markas polres. Keduanya memaparkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penetapan tersangka.

Menurut Kapolres, kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan oknum aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat. Polisi juga menyoroti lamanya rentang waktu perbuatan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban.

“Jangan takut dan jangan ragu untuk melapor. Kami mengajak masyarakat agar segera menyampaikan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana. Layanan Call Center 110 juga dapat dimanfaatkan secara gratis,” ujarnya.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Rumah Tahanan Polres Karangasem untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi belum merinci pasal yang dijeratkan, namun kasus ini ditangani sebagai dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Korban sendiri telah menjalani pemeriksaan dan pendampingan. Polisi menyebut laporan korban menjadi dasar penyelidikan yang mengarah pada penetapan tersangka.

Latar Belakang: Mediasi Keluarga yang Tak Menyelesaikan Masalah

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah keluarga sempat menempuh jalur kekeluargaan pada 2023. Mediasi internal keluarga saat itu tidak membawa perkara ke ranah hukum. Namun, keputusan tersebut justru membuat korban tetap berada dalam tekanan.

Praktik penyelesaian kekerasan seksual secara kekeluargaan masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Alasannya beragam, mulai dari menjaga nama baik keluarga hingga menghindari rasa malu. Namun, pola itu sering kali tidak memberikan keadilan bagi korban dan membuka ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus ini, korban yang saat itu masih berstatus pelajar SMP atau SMA disebut terus mengalami ancaman. Tersangka diduga memanfaatkan rekaman video dan foto untuk memastikan korban tidak melapor. Situasi itu berlangsung hingga korban berusia 26 tahun.

Polisi menegaskan bahwa mediasi keluarga tidak menghapus tindak pidana. Kasus kekerasan seksual tetap dapat diproses hukum meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan damai di tingkat keluarga.

Dampak dan Imbauan Polisi

Penetapan tersangka ini berdampak pada status tersangka sebagai PNS di salah satu puskesmas di Karangasem. Polisi belum merinci apakah ada sanksi administratif dari instansi tempat tersangka bekerja. Namun, proses hukum pidana tetap berjalan.

Kapolres Karangasem mengimbau masyarakat agar tidak takut atau ragu melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau ingin menyampaikan pengaduan dapat mendatangi kantor polisi terdekat maupun menghubungi layanan Call Center 110 Polri yang dapat diakses secara gratis.

Imbauan itu juga menyasar korban kekerasan seksual yang selama ini memilih diam karena tekanan keluarga atau ancaman pelaku. Polisi menegaskan bahwa identitas korban akan dilindungi selama proses hukum.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Bali. Sejumlah lembaga perlindungan anak mencatat bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban, termasuk anggota keluarga sendiri.

Langkah Selanjutnya dan Proses Hukum

Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Polres Karangasem. Penyidik akan melengkapi berkas perkara sebelum menyerahkannya ke kejaksaan. Polisi juga akan mendalami sejumlah bukti, termasuk dugaan video dan foto yang digunakan untuk mengancam korban.

Pihak kepolisian belum memastikan apakah ada tersangka lain dalam kasus ini. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan keluarga dan tempat kerja tersangka.

Korban dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi keterangan. Pendampingan psikologis juga disiapkan mengingat kasus ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

Masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindak pidana serupa dapat melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Call Center 110. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis.

Analisis Redaksi

Kasus ini memperlihatkan bahwa mediasi keluarga bukan jalan keluar untuk kekerasan seksual. Keputusan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan pada 2023 justru memperpanjang penderitaan korban. Selama dua tahun setelah mediasi, korban disebut masih mengalami ancaman dan tekanan. Jika sejak awal laporan diproses hukum, rentang perbuatan tersangka mungkin tidak akan mencapai 62 kali.

Ada pula persoalan lain yang perlu disorot: status tersangka sebagai PNS di puskesmas. Instansi tempatnya bekerja perlu memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Selama ini, kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparatur sipil negara sering kali berakhir dengan sanksi administratif ringan. Publik berhak mengetahui apakah ada pemeriksaan internal di puskesmas tersebut.

Yang paling penting, korban berani melapor setelah bertahun-tahun diam. Keputusan itu patut diapresiasi. Namun, keberanian korban harus diikuti dengan perlindungan nyata, bukan sekadar imbauan. Polisi telah menyediakan Call Center 110, tetapi kanal itu tidak akan berarti jika korban masih takut karena ancaman penyebaran video. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, bukan pelengkap dalam konferensi pers.

Sumber: baliportalnews.com, kemenpppa.go.id