Ajudan Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Kubu Terdakwa Minta Uji Ulang Ijazah

Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Syarif Muhammad Fitriansyah, bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa ia tak pernah melihat Jokowi berkumis atau memakai kacamata minus selama sepuluh tahun bertugas. Di sidang yang sama, kubu Roy Suryo meminta majelis hakim menguji ulang dokumen fisik ijazah S-1 Jokowi.

Sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo itu digelar Rabu (11/11/2026). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Syarif sebagai saksi. Persidangan berlangsung alot karena kedua pihak sama-sama memakai keterangan saksi untuk memperkuat dalil masing-masing.

Kronologi Sidang dan Pertanyaan Seputar Kumis serta Kacamata

Tim penasihat hukum Roy Suryo membuka pemeriksaan dengan menanyakan pengalaman saksi selama mendampingi Jokowi. Pertanyaan pertama menyasar soal kacamata minus yang disebut kerap dipakai Jokowi.

"Selama saudara jadi ajudan itu, apakah saudara pernah melihat pelapor Saudara Jokowi itu pakai kacamata minus?" tanya pengacara Roy, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

"Sepengetahuan saya tidak," jawab Syarif singkat.

Pengacara lantas menunjukkan sebuah foto yang menampilkan sosok mirip Jokowi dengan kacamata dan kumis. Pertanyaan berikutnya lebih spesifik: apakah saksi pernah melihat Jokowi berkumis selama periode 2016 hingga 2026.

"Pernah nggak selama saudara 2016 ya, sampai 2026 sekarang ini, 10 tahun kan ya, Pak Jokowi punya kumis seperti itu? Saya nggak nyebut tebal atau tipis, tapi seperti itu, pernah nggak?" tanya pengacara.

"Sepengetahuan saya tidak pernah," ujar Syarif.

Dua jawaban itu menjadi titik penting persidangan. Kubu terdakwa menilai keterangan tersebut memperlihatkan batas jangkauan pengamatan seorang saksi. Sebaliknya, jaksa menempatkan kesaksian itu sebagai bagian dari rangkaian pembuktian materiil perkara.

Roy Suryo yang hadir sebagai terdakwa langsung menanggapi di ruang sidang. Ia menyebut keterangan Syarif sebagai fakta persidangan yang menguntungkan pihaknya.

"Sebenarnya yang bersangkutan tidak berkaitan langsung, tapi saya menghargai kejujuran yang bersangkutan, dan itu sangat menguntungkan saya ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak hadir langsung di semua acara, itu harus dicatat. Karena itu saksi fakta tuh harusnya hadir langsung ya, Yang Mulia," ujar Roy.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan Uji Ulang Ijazah

Perkara ini mempertemukan sejumlah nama yang sudah lama bersinggungan di ruang publik. Roy Suryo duduk sebagai terdakwa. Jokowi berposisi sebagai pelapor yang sebelumnya sudah memberikan kesaksian. Syarif hadir sebagai saksi fakta dari pihak pelapor.

Di barisan penasihat hukum, Refly Harun menjadi salah satu kuasa hukum yang paling vokal. Pada persidangan yang sama, ia mengajukan permohonan baru kepada majelis hakim.

"Permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata Refly di ruang sidang.

Permohonan itu diajukan sebagai bagian dari pembuktian materiil atas dokumen yang dipersengketakan. Kubu terdakwa ingin ada perbandingan langsung antara dokumen fisik ijazah Jokowi dan tiga ijazah terverifikasi yang diterbitkan pada November 1985.

Langkah tersebut bukan tanpa dasar strategi. Sepanjang perkara berjalan, kubu Roy Suryo konsisten mempersoalkan keaslian dokumen. Mereka menolak keabsahan kesaksian dan dokumen yang ditunjukkan Jokowi di persidangan sebelumnya.

Jokowi sendiri sudah hadir dan menunjukkan dokumen fisik ijazahnya di persidangan pada Kamis (5/11/2026). Ia juga membantah sejumlah klaim yang muncul dalam persidangan, termasuk soal foto ijazah milik Dumatno yang sempat disinggung. Menurut Jokowi, Dumatno adalah sepupu jauh yang umurnya baru 8 tahun saat ia lulus.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada pula ketentuan subsider dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Latar Belakang Sengketa Ijazah yang Tak Kunjung Usai

Persoalan ijazah Jokowi bukan barang baru. Isu ini muncul, tenggelam, lalu naik lagi ke permukaan dalam berbagai forum, termasuk ruang sidang pidana. Yang berubah hanya panggungnya.

Dalam perkara ini, panggung itu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan pencemaran nama baik membuat persoalan dokumen pendidikan presiden ke-7 RI itu kembali diperiksa secara hukum, bukan sekadar diperdebatkan di media sosial.

Pola yang terlihat di persidangan cukup jelas. Jaksa menghadirkan saksi-saksi yang punya kaitan langsung dengan Jokowi, mulai dari ajudan hingga kerabat. Kubu terdakwa merespons dengan mempertanyakan validitas setiap saksi dan setiap dokumen.

Permintaan uji ulang dokumen fisik adalah kelanjutan dari pola itu. Dengan meminta perbandingan terhadap tiga ijazah terverifikasi terbitan November 1985, kubu Roy Suryo ingin memindahkan perdebatan dari ranah kesaksian ke ranah forensik dokumen.

Namun ada batas yang perlu dipahami. Kesaksian seorang ajudan tidak dirancang untuk membuktikan keaslian dokumen. Seorang ajudan bertugas mendampingi kegiatan presiden, bukan memverifikasi arsip akademik. Karena itu, pertanyaan soal kumis dan kacamata lebih menyangkut pengenalan sosok ketimbang pembuktian ijazah.

Hal serupa berlaku pada dokumen. Uji ulang dokumen fisik mensyaratkan prosedur, lembaga yang berwenang, dan parameter pembanding yang disepakati. Tanpa itu, permohonan bisa berhenti sebagai manuver persidangan tanpa dampak pada pokok perkara.

Dampak Kesaksian terhadap Arah Pembuktian

Keterangan Syarif memberi dua efek sekaligus. Bagi jaksa, kesaksian itu menegaskan bahwa sosok yang selama ini dikenal publik adalah Jokowi yang sama, tanpa atribut yang dipersoalkan. Bagi kubu terdakwa, pengakuan bahwa saksi tidak hadir di semua acara justru dipakai untuk melemahkan kesaksian tersebut.

Roy menyebut hal itu secara terbuka di ruang sidang. Ia menilai saksi fakta seharusnya hadir langsung pada peristiwa yang dipersoalkan. Dalil ini akan menjadi bahan argumentasi penasihat hukum saat menyusun pembelaan.

Di sisi lain, permintaan uji ulang ijazah berpotensi memperpanjang rangkaian persidangan. Majelis hakim perlu mempertimbangkan relevansi permohonan dengan pokok dakwaan pencemaran nama baik. Jika dinilai relevan, agenda pemeriksaan dokumen bisa ditambahkan. Jika tidak, permohonan bisa ditolak.

Yang jelas, perkara ini sudah menarik perhatian publik luas. Pemberitaan soal sidang Roy Suryo rutin masuk daftar berita populer, bersanding dengan isu politik nasional lain. Itu menunjukkan sengketa ijazah masih menyimpan daya tarik, meski sudah bertahun-tahun dibahas.

• Saksi: Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
• Terdakwa: Roy Suryo, didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
• Permohonan baru: uji ulang dokumen fisik ijazah S-1 Jokowi dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi terbitan November 1985.
• Agenda sebelumnya: Jokowi hadir dan menunjukkan dokumen fisik ijazahnya pada Kamis (5/11/2026).

Langkah Selanjutnya di Meja Hakim

Setelah sidang Rabu, bola ada di tangan majelis hakim. Permohonan uji ulang dokumen fisik harus diputuskan, apakah diterima untuk diagendakan atau ditolak karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara.

Kubu terdakwa juga masih menuntut kehadiran sejumlah saksi lain. Dalam pemberitaan terkait, Roy Suryo mendesak agar Silfester Matutina dan Dumatno dihadirkan di persidangan. Ia menilai kesaksian ajudan Jokowi belum cukup mewakili rangkaian peristiwa yang dipersoalkan.

Sementara itu, jaksa diperkirakan melanjutkan agenda pembuktian dengan saksi dan alat bukti lain. Perkara pencemaran nama baik biasanya berputar pada tiga hal: isi pernyataan, dampak yang ditimbulkan, dan niat pelaku. Ketiganya akan diuji lewat keterangan saksi dan dokumen.

Untuk informasi perkembangan perkara, publik bisa memantau pemberitaan hukum dari media nasional, termasuk laporan sejenis di kanal berita hukum Indonesia. Namun substansi persidangan tetap mengacu pada berkas dan putusan majelis hakim.

Yang pasti, sidang Rabu menambah satu babak baru dalam sengketa panjang yang melibatkan nama besar. Kesaksian ajudan soal kumis dan kacamata mungkin terdengar sepele. Tapi di ruang sidang, detail kecil semacam itu bisa menjadi bahan argumen yang menentukan arah pembelaan.

Analisis Redaksi

Ada yang janggal dari cara perkara ini dibangun di ruang sidang. Pertanyaan soal kumis dan kacamata minus memang dramatis, tetapi secara hukum lemah sebagai alat pembuktian. Seorang ajudan mengenali sosok yang didampinginya sehari-hari, bukan memverifikasi atribut fisik pada foto tertentu. Menjadikan jawaban "tidak pernah" sebagai pilar pembelaan justru memperlihatkan bahwa kubu terdakwa lebih nyaman bermain di wilayah persepsi ketimbang substansi.

Sebaliknya, permintaan uji ulang ijazah adalah manuver yang lebih serius dan layak diuji. Jika benar ada tiga ijazah pembanding terverifikasi terbitan November 1985, perbandingan dokumen bisa memberi jawaban yang lebih objektif daripada debat soal kumis. Masalahnya, permohonan semacam ini hanya bermakna jika diajukan dengan prosedur yang jelas dan diterima oleh pihak yang berwenang. Tanpa itu, ia berisiko menjadi taktik untuk memperpanjang perkara.

Yang paling sering terlupakan dalam sengketa ini adalah posisi perkara itu sendiri. Roy Suryo didakwa atas pencemaran nama baik, bukan atas tuduhan pemalsuan dokumen. Fokus persidangan seharusnya pada pernyataan yang dilontarkan dan dampaknya, bukan pada upaya membuktikan ulang keaslian ijazah seseorang di forum yang mungkin tidak dirancang untuk itu. Selama arah pembuktian dibiarkan melebar, publik akan terus disuguhi drama tanpa kepastian hukum. Majelis hakim punya kesempatan untuk meluruskan arah itu pada agenda berikutnya.