Polri Bentuk Tim Khusus Makar, Kabareskrim Pimpin Pendalaman Kasus Listyo Sigit

Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim itu dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut telah merespons perkembangan kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lainnya. Pembentukan tim khusus ini menjadi sinyal bahwa penyidik tidak berhenti pada perkara penyadapan, tetapi juga menelusuri motif di baliknya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan tim tersebut sedang melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan makar yang muncul dalam perkara penyadapan. "Terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman," kata Isir kepada awak media, Selasa (10/11) malam.

Kronologi dan Titik Awal Dugaan Makar

Dugaan makar pertama kali mencuat bukan dari penyidik, melainkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Pada Rabu (4/11), Yusril mengungkap adanya indikasi dugaan makar dalam kasus penyadapan Prabowo. Penyidik saat itu masih mendalami motif dan tujuan tindakan tersebut.

Pernyataan itu kemudian berkembang menjadi perkara yang lebih besar. Polri tidak hanya menyelidiki tindak pidana penyadapan, tetapi juga membuka penyelidikan terpisah untuk mendalami apakah ada niat menggulingkan pemerintahan yang sah di balik aksi tersebut.

Pada Jumat (6/11), Polri menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan Prabowo. Penetapan itu melengkapi empat nama yang sebelumnya sudah menyandang status tersangka. Pasal makar, menurut keterangan Polri, masih didalami hingga kini.

Empat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menjerat mereka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping, akses ilegal (illegal access), serta penghapusan atau perusakan data elektronik.

Pernyataan Resmi Polri dan Alasan Pendalaman Butuh Waktu

Isir menjelaskan, pendalaman dugaan makar membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan penyelidikan sesuai prosedur hukum. Dia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja tanpa tekanan.

"Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja. Itu di satu sisi," tegasnya.

Pernyataan itu menyiratkan dua jalur yang berjalan beriringan di Bareskrim. Di satu sisi, tim khusus yang dipimpin Kabareskrim mendalami dugaan makar. Di sisi lain, penyidik Dittipidsiber terus melanjutkan penyidikan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan perusakan data elektronik yang sudah berstatus penyidikan dengan empat tersangka.

Polri juga menjalankan pemeriksaan etik terhadap para personel yang terseret perkara tersebut. Pemeriksaan etik ini berjalan sejalan dengan proses pidana, sehingga satu personel dapat menghadapi dua konsekuensi sekaligus: pertanggungjawaban pidana dan sanksi internal kepolisian.

Hingga kini, Polri belum merinci pasal yang akan dikenakan dalam dugaan makar. Penyidik juga belum menyampaikan apakah keempat tersangka akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atau tersangka untuk perkara makar. Yang ditegaskan hanya satu: tim sudah bekerja.

Latar Belakang: Mengapa Kasus Ini Sensitif

Kasus ini menempatkan institusi Polri dalam posisi yang tidak nyaman. Salah satu tersangka adalah mantan Kapolri, orang nomor satu di korps Bhayangkara pada periode sebelumnya. Tiga tersangka lain berpangkat Inspektur Jenderal, level yang di banyak struktur kepolisian menduduki jabatan strategis.

Keterlibatan mantan Kapolri membuat penanganan perkara ini menjadi ujian bagi independensi penyidik. Publik akan mencermati apakah proses hukum berjalan tanpa tebang pilih, terutama karena objek penyadapan adalah Presiden yang sedang menjabat.

Dari sisi hukum, pasal makar di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara makar dikenal sulit dibuktikan karena penyidik harus menunjukkan niat dan perbuatan yang mengarah pada penggulingan pemerintahan yang sah, bukan sekadar kritik atau tindakan pidana lain. Karena itu, wajar bila Polri menyatakan pendalaman membutuhkan tahapan panjang.

Perkara penyadapan ilegal sendiri sudah lebih dulu bergulir. Penyidik telah menetapkan tersangka dan mengumpulkan barang bukti elektronik. Namun pintu menuju dugaan makar baru terbuka setelah muncul pernyataan publik dari pejabat pemerintah. Inilah yang membuat perkara ini berkembang dari sekadar kejahatan siber menjadi persoalan politik-hukum yang jauh lebih besar.

Untuk memahami alurnya, berikut rangkaian peristiwa yang tercatat:

• Rabu (4/11): Yusril Ihza Mahendra mengungkap indikasi dugaan makar dalam kasus penyadapan Prabowo.
• Kamis (5/11): Penyidik masih mendalami motif dan tujuan tindakan penyadapan.
• Jumat (6/11): Polri menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru, total empat tersangka.
• Selasa (10/11) malam: Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan tim khusus dipimpin Kabareskrim sedang mendalami dugaan makar.
• Rabu (11/11): Pembentukan tim khusus menjadi perhatian publik dan pemberitaan nasional.

Dampak bagi Institusi dan Publik

Pembentukan tim khusus memberi pesan bahwa Kapolri Suyudi Ario Seto tidak menutup ruang penyelidikan, termasuk bila tuduhan mengarah ke internal korps. Namun langkah ini juga memunculkan pertanyaan soal transparansi. Sampai sekarang, belum ada keterangan resmi mengenai susunan tim, tenggat kerja, atau indikator yang dipakai penyidik untuk menilai ada atau tidaknya unsur makar.

Bagi publik, ketidakpastian itu bisa memicu spekulasi. Kasus yang melibatkan mantan Kapolri dan penyadapan terhadap Presiden mudah berkembang menjadi narasi politik di media sosial. Karena itu, keterangan berkala dari Divisi Humas Polri menjadi penting agar ruang informasi tidak diisi dugaan tanpa dasar.

Dari sisi kelembagaan, perkara ini menguji mekanisme pengawasan internal. Pemeriksaan etik yang berjalan paralel dengan proses pidana akan menunjukkan apakah sistem pengawasan Polri mampu bekerja ketika yang diperiksa adalah perwira tinggi dan mantan pimpinan tertinggi.

Dampak lain menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Bila penyelidikan makar berakhir tanpa tersangka, Polri harus menjelaskan alasannya secara terbuka. Sebaliknya, bila unsur makar terbukti, perkara ini akan menjadi salah satu kasus paling serius dalam sejarah institusi kepolisian.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Publik

Setelah tim khusus terbentuk, tahapan berikutnya adalah penyelidikan untuk menemukan apakah ada perbuatan yang memenuhi unsur makar. Isir menegaskan proses itu harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bukan tekanan opini.

Penyidik juga masih melanjutkan penyidikan perkara penyadapan ilegal terhadap empat tersangka. Pemeriksaan etik terhadap personel yang terseret perkara berjalan bersamaan. Belum ada keterangan resmi soal jadwal pemeriksaan lanjutan atau kemungkinan penambahan tersangka.

Yang jelas, Polri meminta waktu. "Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja," ujar Isir. Pernyataan itu menjadi patokan untuk mengukur apakah janji pendalaman benar-benar berujung pada kepastian hukum, atau berhenti sebagai jawaban sementara di tengah tekanan publik.

Informasi resmi dari Mabes Polri dapat dipantau melalui kanal pemberitaan nasional, termasuk laporan Batampos yang memuat pernyataan lengkap Kadiv Humas Polri. Perkembangan perkara juga dapat diikuti melalui pemberitaan hukum nasional seperti Jawa Pos.

Analisis Redaksi

Pembentukan tim khusus adalah langkah yang masuk akal secara prosedural, tetapi belum cukup untuk menjawab keraguan publik. Alasannya sederhana: Polri mengumumkan wadah, bukan isi. Tidak ada penjelasan soal susunan tim, metode kerja, atau tenggat. Dalam perkara yang melibatkan mantan Kapolri, ketiadaan detail itu mudah dibaca sebagai kehati-hatian berlebihan yang menguntungkan pihak tertentu.

Yang perlu dicermati, dugaan makar muncul dari pernyataan pejabat pemerintah, bukan dari temuan penyidik yang diumumkan lebih dulu. Urutan ini penting. Ketika tuduhan berat lahir dari pernyataan politik lalu diikuti pembentukan tim, penyidik wajib memastikan produk hukumnya berdiri di atas bukti, bukan di atas tekanan. Sebaliknya, bila penyidik kemudian menyimpulkan tidak ada unsur makar, kesimpulan itu harus dijelaskan dengan alasan yang bisa diuji publik, bukan disimpan rapat.

Perkara ini punya dua jalur yang harus dijaga agar tidak saling mengganggu: pidana penyadapan yang sudah punya empat tersangka, dan penyelidikan makar yang masih mencari bentuk. Keduanya perlu dipisahkan secara jelas dalam setiap keterangan resmi. Tanpa pemisahan itu, publik akan mencampurduakan keduanya, dan Polri kehilangan kesempatan membangun kepercayaan pada momen yang justru paling menentukan.