Hercules Ngaku Terima Rp 800 Juta Summarecon, KPK Endus Modus Beking Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal alias Hercules sebagai saksi kasus dugaan suap pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (11/11/2026). Hercules mengaku menerima Rp 800 juta dari tim hukum PT Summarecon Agung Tbk untuk biaya ke luar negeri, tetapi KPK menduga dana itu bagian dari praktik "uang pengamanan" lahan di Bogor.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Hercules datang memenuhi panggilan penyidik dan keluar dengan sederet alasan yang langsung menjadi sorotan.

"Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," kata Hercules di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Kronologi Pemeriksaan dan Pengakuan Hercules

Hercules diperiksa sekitar lima jam. Ia mengaku dicecar puluhan pertanyaan soal aliran dana dan perannya dalam sengketa tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Hercules, PT Summarecon menyewanya untuk mempertemukan perusahaan dengan pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi itu melibatkan tim hukum PT Summarecon, tim hukum GRIB, dan pihak ahli waris.

"Meminta bantuan untuk saya membantu mereka memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon. Luasnya kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ia menegaskan tidak pernah meminta uang kepada perusahaan. Dana Rp 800 juta, katanya, diberikan secara sukarela oleh tim hukum Summarecon.

Setelah kasus ini mencuat ke publik, Hercules mengaku telah mengembalikan uang tersebut ke KPK. Pengembalian itu dilakukan sebelum pemeriksaan Rabu.

"Sudah saya serahkan ke KPK," ucapnya singkat.

Pernyataan Hercules sontak memantik pertanyaan. Sebab, dalam kasus dugaan suap, pengembalian uang tidak otomatis menghapus dugaan pidana. Penyidik tetap menelusuri asal-usul dana dan siapa yang memberi perintah.

KPK Duga Dana Rp 800 Juta untuk Pengamanan Lahan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo tidak percaya begitu saja pada alibi mediasi. Menurut dia, aliran uang ke Hercules diduga kuat sebagai kedok praktik "uang pengamanan" aset perusahaan.

"Kami masih dalami soal itu. Informasi yang kami dapatkan, uang dari PT SMC kepada Saudara HC berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan PT SMC di Kabupaten Bogor," tegas Budi.

KPK menduga dana itu bukan biaya perjalanan pribadi. Ada indikasi uang tersebut dibayarkan agar Hercules tidak membela pihak ahli waris dalam sengketa lahan.

Budi memaparkan, kasus ini berawal dari sengketa lahan antara PT Summarecon dan sejumlah warga. Warga mengklaim memiliki sertifikat tanah pada sebagian kawasan yang dikelola perusahaan.

Warga kemudian mengajukan permohonan penutupan blokir ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor. Blokir itu membuat proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) perusahaan terhenti.

Merasa terdesak, PT Summarecon diduga menempuh jalur pintas dengan menyuap oknum pejabat di Kementerian ATR/BPN. Suap ini bertujuan membuka paksa blokir tersebut agar proses kelanjutan HGB perusahaan tetap berjalan.

"Kami masih mendalami keterkaitan aliran dana dengan upaya mempermudah proses pengelolaan lahan," kata Budi.

Sengketa 65 Hektare dan Blokir Kantah Bogor

Tanah seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor menjadi titik pusat perkara. Sebagian kawasan itu diklaim warga berdasarkan sertifikat yang mereka pegang.

PT Summarecon Agung Tbk mengelola kawasan tersebut untuk proyek perumahan. Sengketa muncul ketika warga mempersoalkan kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat.

Warga lantas mengajukan blokir ke Kantah Bogor. Blokir adalah mekanisme administratif untuk menghentikan sementara proses peralihan atau pembebanan hak atas tanah yang sedang disengketakan.

Dalam praktiknya, blokir hanya bisa dibuka jika ada putusan pengadilan, kesepakatan para pihak, atau keputusan pejabat yang berwenang. Jalur inilah yang diduga coba diakali.

KPK mencium adanya permainan di kantor pertanahan. Penyidik tengah menelusuri siapa pejabat ATR/BPN yang diduga menerima suap dan berapa nilai transaksinya.

Hingga Rabu malam, KPK belum menetapkan tersangka baru. Namun penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan, warga, dan kantor pertanahan.

Daftar Kejanggalan dalam Alibi Hercules

Pengakuan Hercules menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab tuntas. KPK menyoroti beberapa poin krusial:

• Peruntukan dana: Hercules menyebut Rp 800 juta untuk biaya ke luar negeri, tetapi KPK menduga dana itu untuk pengamanan lahan.
• Pemberi dana: Uang disebut berasal dari tim hukum Summarecon, bukan dari perusahaan secara langsung.
• Waktu pemberian: Dana diberikan saat sengketa lahan 65 hektare di Bogor memanas.
• Pengembalian: Uang baru dikembalikan setelah kasus mencuat ke publik, bukan sejak awal.
• Peran Hercules: Ia mengaku sebagai mediator, tetapi KPK menduga ia dibayar agar tidak membela ahli waris.

Sejumlah pengamat antikorupsi menilai alibi "biaya perjalanan" terlalu sederhana untuk ukuran dana Rp 800 juta. Mereka mendesak KPK memeriksa rekening dan dokumen perjalanan Hercules.

"Kalau memang untuk ke luar negeri, harus ada bukti tiket, visa, dan itinerary. Kalau tidak ada, alibi itu runtuh," kata seorang peneliti antikorupsi yang enggan disebut namanya.

KPK disebut telah meminta keterangan dari pihak imigrasi untuk melacak riwayat perjalanan Hercules. Penyidik juga menelusuri aliran dana melalui rekening bank.

Latar Belakang Kasus dan Respons Publik

Nama Hercules sudah lama melekat dalam sejumlah perkara tanah di Jakarta. Ia dikenal sebagai tokoh yang kerap bersinggungan dengan sengketa lahan dan penggusuran.

Dalam perkara ini, ia kembali muncul sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan dengan warga. Perannya sebagai "penengah" dipertanyakan karena ia diduga dibayar oleh salah satu pihak.

PT Summarecon Agung Tbk belum memberikan keterangan resmi terkait pengakuan Hercules. Manajemen perusahaan juga belum menjawab permintaan konfirmasi dari awak media.

Kementerian ATR/BPN belum bersuara soal dugaan suap pejabatnya. Namun KPK memastikan penyidikan akan menyasar semua pihak yang terlibat.

Kasus ini menjadi ujian bagi KPK di tengah sorotan publik terhadap penanganan korupsi sektor pertanahan. Selama ini, mafia tanah sering luput dari jerat hukum karena minimnya bukti.

Warga yang bersengketa dengan PT Summarecon berharap KPK mengusut tuntas. Mereka menilai blokir yang dibuka paksa merugikan hak mereka.

"Kami hanya minta tanah kami dihargai. Jangan karena uang, hukum bisa dibeli," kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Langkah Selanjutnya: Siapa Tersangka Berikutnya?

KPK dijadwalkan memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian ATR/BPN pekan depan. Penyidik juga akan memanggil tim hukum PT Summarecon.

Budi Prasetyo menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan tersangka akan diumumkan. "Kami masih mengumpulkan bukti. Jangan buru-buru," ujarnya.

Namun ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar sengketa perdata. Ada dugaan pidana suap yang merugikan keuangan negara dan hak warga.

KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membenahi sistem blokir tanah. Tujuannya agar celah manipulasi administratif bisa ditutup.

Hercules sendiri belum berstatus tersangka. Ia diperiksa sebagai saksi, tetapi statusnya bisa berubah jika bukti mengarah pada keterlibatan pidana.

"Kalau nanti ditemukan bukti keterlibatan, statusnya akan dinaikkan," kata Budi.

Publik menunggu apakah KPK berani menyasar pihak perusahaan besar. Sebab, selama ini kasus mafia tanah kerap berhenti di level kecil.

Analisis Redaksi: Alibi Rp 800 Juta yang Terlalu Rapi

Pengakuan Hercules bahwa Rp 800 juta adalah biaya perjalanan ke luar negeri terdengar terlalu rapi. Dalam sengketa tanah 65 hektare, dana sebesar itu tidak masuk akal jika hanya untuk tiket dan visa. KPK berhak curiga.

Yang paling mencurigakan adalah waktu pemberian. Dana mengalir saat blokir Kantah Bogor menjadi persoalan. Hercules, yang mengaku mediator, justru menerima uang dari salah satu pihak yang bersengketa. Posisi itu membuat netralitasnya runtuh.

Pengembalian uang ke KPK juga tidak serta-merta menghapus dugaan pidana. Dalam hukum pidana, pengembalian hanya bisa menjadi faktor yang meringankan, bukan penghapus kesalahan. KPK harus tetap menelusuri siapa yang memerintahkan pembayaran.

Kasus ini membuka tabir praktik "uang pengamanan" di sektor pertanahan. Selama ini, warga yang bersertifikat sering kalah melawan perusahaan besar karena akses ke pejabat. Jika KPK serius, perkara ini bisa menjadi pintu masuk membongkar mafia tanah yang lebih luas.

Namun ada risiko lain. Jika KPK hanya menyasar Hercules tanpa menyentuh pejabat ATR/BPN dan korporasi, publik akan menilai penegakan hukum setengah hati. Sebab, dana Rp 800 juta tidak mungkin bergerak tanpa restu pihak yang berwenang.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar pengembalian uang, tetapi transparansi penyidikan. KPK harus menjelaskan aliran dana secara terbuka, termasuk siapa pejabat yang diduga menerima suap. Tanpa itu, kasus ini hanya akan menjadi drama pengakuan di depan kamera.

Sumber: afu.id, kpk.go.id