Skandal KUR Bank Kalbar Naik ke Penyidikan: Polisi Mulai Hitung Kerugian

Polda Kalimantan Barat resmi menaikkan status kasus dugaan penyelewengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik kini menghitung potensi kerugian dan mendalami kemungkinan keterlibatan oknum internal bank.

Langkah ini menandai babak baru penanganan skandal yang menyeret nama salah satu bank pembangunan daerah di Kalimantan Barat tersebut. Sebelumnya, kasus ini masih berstatus penyelidikan, tahap di mana penyidik mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah ada unsur pidana.

"Statusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan," ujar sumber di kepolisian seperti dikutip dari detikcom, Jumat (10/10/2025).

Kronologi Penanganan Kasus

Kasus dugaan fraud KUR Bank Kalbar pertama kali mencuat ke permukaan setelah adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polda Kalbar dengan melakukan serangkaian klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan.

Proses hukum bergulir cukup lama di tahap penyelidikan. Penyidik membutuhkan waktu untuk memastikan apakah temuan awal memiliki cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kenaikan status ke penyidikan berarti penyidik telah menemukan setidaknya dua alat buti permulaan yang cukup. Tahap ini membuka jalan bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan saksi secara resmi, penggeledahan, hingga penetapan tersangka.

"Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti," tambah sumber tersebut.

Meski demikian, pihak kepolisian belum merinci siapa saja saksi yang telah diperiksa maupun pihak yang akan dipanggil berikutnya. Begitu pula dengan jumlah pasti kerugian yang timbul akibat dugaan penyelewengan tersebut.

Penyidik Hitung Kerugian dan Dalami Peran Oknum Internal

Salah satu fokus utama dalam penyidikan ini adalah menghitung besaran kerugian. Menurut informasi yang dihimpun, penyidik tengah melakukan penghitungan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan angka kerugian yang akurat.

Penghitungan kerugian ini penting karena akan menjadi salah satu dasar untuk menjerat pelaku dengan pasal yang tepat. Dalam kasus perbankan, kerugian bisa dilihat dari sisi negara (jika dana KUR berasal dari subsidi pemerintah) maupun dari sisi bank sebagai lembaga.

Selain menghitung kerugian, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan oknum internal Bank Kalbar. Dugaan ini muncul karena penyaluran KUR melibatkan proses verifikasi dan analisis kredit yang biasanya melibatkan petugas bank.

"Kami mendalami kemungkinan keterlibatan pihak internal," kata sumber tersebut tanpa menyebut detail.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen Bank Kalbar terkait perkembangan penyidikan ini. Upaya konfirmasi kepada pihak bank belum mendapatkan tanggapan.

Latar Belakang KUR dan Potensi Risiko Fraud

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Kalbar sebagai bank pembangunan daerah turut serta sebagai penyalur KUR di wilayah Kalimantan Barat.

Program ini memiliki plafon kredit yang relatif kecil dengan bunga bersubsidi, sehingga sangat diminati masyarakat. Namun, di sisi lain, program dengan volume besar dan jangkauan luas kerap menghadapi tantangan dalam hal pengawasan.

Beberapa modus fraud yang sering terjadi dalam penyaluran KUR antara lain:

• Pemalsuan dokumen persyaratan kredit oleh debitur
• Mark-up nilai agunan atau usaha
• Kolusi antara petugas bank dengan debitur
• Penyaluran kredit kepada pihak yang tidak berhak
• Fiktif atau kredit fiktif

Dalam kasus Bank Kalbar, belum diketahui secara pasti modus apa yang diduga terjadi. Penyidik masih mendalami alur penyaluran KUR yang bermasalah tersebut.

Pengamat perbankan menilai pengawasan internal menjadi kunci untuk mencegah fraud. "Sistem pengendalian internal harus diperkuat, terutama dalam proses analisis kredit dan verifikasi dokumen," ujar seorang pengamat yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dampak terhadap Nasabah dan Reputasi Bank

Kasus ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi Bank Kalbar. Sebagai bank milik daerah, reputasi menjadi taruhan utama. Kepercayaan nasabah dan mitra usaha bisa tergerus jika kasus ini tidak ditangani secara transparan.

Bagi nasabah KUR yang tidak terlibat, penyidikan ini bisa menimbulkan kekhawatiran. Mereka khawatir proses kredit yang sedang berjalan terganggu. Namun, hingga saat ini belum ada informasi mengenai pembekuan atau perubahan layanan KUR di Bank Kalbar.

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank dalam penyaluran KUR. Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari OJK terkait kasus ini. Begitu pula dari pemerintah daerah selaku pemegang saham Bank Kalbar.

Langkah Selanjutnya dalam Penyidikan

Dengan status penyidikan, penyidik memiliki kewenangan lebih luas untuk melakukan upaya paksa. Beberapa langkah yang mungkin diambil antara lain:

1. Pemanggilan saksi-saksi kunci, termasuk pejabat bank dan debitur
2. Penggeledahan untuk mencari barang bukti dokumen
3. Penyitaan dokumen kredit dan catatan transaksi
4. Penetapan tersangka jika bukti mencukupi
5. Koordinasi dengan BPKP untuk audit kerugian negara

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyidikan tergantung pada kompleksitas kasus. Kasus perbankan biasanya memerlukan analisis dokumen yang rumit dan melibatkan banyak pihak.

Yang pasti, publik menanti kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab. Kenaikan status ke penyidikan menjadi sinyal bahwa kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan.

Analisis Redaksi

Kenaikan status kasus KUR Bank Kalbar ke penyidikan patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum. Namun, publik berhak menuntut transparansi. Selama ini, informasi yang beredar masih sebatas "sumber" tanpa identitas, sementara pihak bank dan pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi.

Fraud dalam penyaluran KUR bukan sekadar persoalan individu. Jika benar ada oknum internal yang terlibat, maka sistem pengendalian internal bank perlu dievaluasi total. Jangan sampai kasus serupa terulang hanya karena lemahnya pengawasan.

Yang paling dirugikan dalam skandal seperti ini adalah rakyat kecil. KUR adalah harapan bagi UMKM untuk bertahan hidup. Jika dana disalahgunakan, bukan hanya uang negara yang hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Penyidikan ini harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola KUR di Kalimantan Barat.

Sumber: ojk.go.id