Polisi Periksa Saksi Unila di Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi oleh Kaprodi

Penyidik Polda Lampung memeriksa satu saksi dari Universitas Lampung dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi pascasarjana oleh oknum kepala program studi berinisial RF. Pemeriksaan itu menjadi tahap lanjutan setelah korban memberi keterangan resmi pada Senin (9/11).

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyatakan pemeriksaan saksi dari pihak universitas dilakukan setelah korban menjalani pemeriksaan. Namun ia tidak menyebut identitas saksi tersebut.

"Untuk saat ini tahapnya adalah pemeriksaan dari pihak Unila (satu orang)," kata Yuni saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026), seperti dilaporkan detikSumbagsel.

Kronologi Laporan dan Pemeriksaan Korban

Kasus ini bermula dari peristiwa yang disebut terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu korban mendatangi RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah menjalani seminar hasil tesis.

Dalam pengakuannya, korban mengalami sejumlah tindakan fisik yang tidak diinginkan. Pipi dan telinganya dielus, tubuhnya dipeluk, kedua pipinya dipegang, hingga keningnya dicium.

Korban mengaku telah menolak tindakan tersebut dan sempat mendorong dosen yang bersangkutan. Peristiwa itu kemudian berujung pada laporan resmi ke kepolisian.

Menurut Yuni, korban langsung dimintai keterangan pada saat membuat laporan polisi. Pemeriksaan berlangsung dari sore hingga malam hari dengan pendampingan kuasa hukum.

"Pada saat pelapor datang membuat laporan polisi, langsung diambil keterangannya oleh penyidik. Pemeriksaan berlangsung dari sore sampai malam bersama kuasa hukumnya," ujarnya.

Hingga kini, penyidik Polda Lampung masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mendalami laporan dugaan pelecehan seksual tersebut. Belum ada keterangan resmi soal jumlah saksi yang akan dipanggil berikutnya.

LBH Bandar Lampung Minta Unila Tak Diam

Korban mendapat pendampingan hukum dari LBH Bandar Lampung. Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas meminta Unila tidak mengabaikan dugaan kasus itu dan mengambil tindakan tegas terhadap dosen yang dilaporkan.

Prabowo menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal kampus. Proses pidana di kepolisian harus tetap berjalan bersamaan dengan penanganan etik dan administratif di universitas.

"Proses pemeriksaan internal di kampus tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghambat penegakan hukum pidana di kepolisian," tegas Prabowo.

Ia juga meminta Polda Lampung mengusut laporan tersebut menggunakan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Permintaan itu merujuk pada kerangka hukum yang lebih spesifik menangani kekerasan seksual, termasuk soal perlindungan dan pemulihan korban.

Selain itu, Prabowo meminta Unila menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, serta pemulihan korban selama proses penanganan perkara. Pihaknya membuka kesempatan bagi sivitas akademika yang memiliki informasi terkait dugaan kekerasan seksual untuk menyampaikan pengaduan.

Desakan serupa sebelumnya juga muncul dari kalangan advokasi kampus. Publikasi pemantauan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi sorotan karena menyangkut relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa.

Temuan Tim Advokasi PPKPT Unila

Sebelum laporan ke polisi bergulir, Tim Advokasi PPKPT Unila mengaku telah menemukan unsur dugaan kekerasan seksual berdasarkan pemeriksaan terhadap korban dan dosen terlapor. Hasil pemeriksaan itu telah disampaikan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi kampus untuk menjalankan mekanisme internal. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai sanksi atau status akademik RF selama proses hukum berjalan.

Dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa dosen dan mahasiswa, mekanisme internal kampus kerap menjadi titik krusial. Sejumlah pihak menilai transparansi hasil pemeriksaan menentukan kepercayaan publik terhadap institusi.

Unila sendiri belum memberikan pernyataan rinci terkait pemeriksaan saksi oleh kepolisian. Pihak universitas sebelumnya menyatakan telah menerima hasil pemeriksaan tim advokasi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak bagi Korban dan Lingkungan Kampus

Kasus ini menempatkan korban pada posisi rentan. Selain harus menjalani proses hukum, mahasiswi pascasarjana itu masih terikat hubungan akademik dengan program studi tempat RF bertugas.

Pendampingan hukum dari LBH Bandar Lampung menjadi penopang selama proses berjalan. Permintaan agar identitas korban dirahasiakan dan keamanannya dijamin menunjukkan kekhawatiran akan tekanan yang mungkin muncul.

Bagi sivitas akademika, kasus ini menguji sejauh mana kampus menangani laporan kekerasan seksual. Bila penanganan internal dinilai lambat atau tertutup, kepercayaan mahasiswa untuk melapor bisa melemah.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam penanganan kasus semacam ini:

• Kepastian proses pidana berjalan tanpa intervensi mekanisme internal kampus.
• Perlindungan identitas dan keamanan korban selama pemeriksaan.
• Transparansi hasil pemeriksaan etik dan administratif di universitas.
• Pendampingan psikologis dan pemulihan korban.
• Kepastian status akademik terlapor selama proses hukum berlangsung.

Polda Lampung menyatakan penyelidikan masih berlanjut. Penyidik belum mengumumkan apakah RF telah dipanggil atau diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor.

Langkah Selanjutnya di Kepolisian dan Kampus

Fokus penyidik saat ini adalah mengumpulkan keterangan saksi untuk memperkuat laporan korban. Pemeriksaan satu saksi dari Unila menjadi bagian dari upaya itu.

Publik menunggu apakah penyidik akan memanggil pihak-pihak lain, termasuk dosen terlapor dan pengurus program studi yang mengetahui kronologi peristiwa. Kerangka TPKS yang diminta LBH akan menentukan arah konstruksi perkara.

Di sisi lain, Unila menghadapi ujian tersendiri. Desakan agar kampus mengambil tindakan tegas akan terus mengalir selama belum ada keputusan yang jelas atas status RF.

Proses hukum di kepolisian dan penanganan internal kampus kini berjalan beriringan. Keduanya akan menjadi ukuran apakah kasus ini diselesaikan secara serius atau berhenti di tengah jalan.

Analisis Redaksi

Yang paling menentukan dalam kasus ini bukan sekadar siapa yang diperiksa lebih dulu, melainkan apakah dua jalur penanganan—pidana dan internal kampus—benar-benar berjalan tanpa saling menghambat. Pernyataan LBH Bandar Lampung soal potensi pemeriksaan internal yang dipakai menunda proses pidana bukan kekhawatiran tanpa dasar. Pola itu berulang di banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Polda Lampung perlu menjelaskan kerangka hukum yang dipakai. Permintaan agar kasus ditangani dengan UU TPKS beralasan karena korban berada dalam relasi kuasa dengan terlapor. Bila unsur pidananya dibangun secara longgar, risiko perkara berhenti di tengah jalan terbuka lebar.

Unila juga tidak bisa berlindung di balik frasa "sedang ditindaklanjuti". Selama status RF tidak jelas, kampus membiarkan ketidakpastian menekan korban dan menurunkan kepercayaan mahasiswa pada mekanisme pelaporan. Tindakan tegas tidak harus menunggu putusan pengadilan, tetapi tidak boleh pula dijalankan tanpa prosedur yang transparan.

Satu saksi dari Unila yang telah diperiksa adalah awal, bukan akhir. Ujian sesungguhnya baru dimulai ketika penyidik memanggil pihak-pihak yang lebih dekat dengan peristiwa 5 Mei 2026 itu.