Kronologi Penyadapan Prabowo Terbongkar: Berawal dari Perintah Bubarkan Grup WA

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap titik awal terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemicunya bukan temuan intelijen, melainkan perintah membubarkan grup WhatsApp dan menghapus data hasil penyadapan.

Keterangan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dari ruang itu, Kapolri memaparkan urutan peristiwa yang membuat kasus ini bergulir ke ranah pidana.

Perintah Lisan Tanpa Surat Penyidik

Menurut Suyudi, praktik penyadapan berlangsung pada kurun 2025 hingga 2026. Ahrie Sonta (AS), yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon, diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.

Yang menjadi persoalan, perintah itu tidak disertai surat permohonan resmi dari penyidik. "Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.

Dalam praktik penegakan hukum, intersepsi atau penyadapan hanya sah bila memenuhi syarat prosedural. Penyidik mengajukan permohonan tertulis, ada kewenangan yang menyetujui, dan ada kaitan jelas dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Bila salah satu syarat itu absen, penyadapan masuk kategori ilegal.

Ketiadaan surat itulah yang menjadi pintu masuk dugaan pelanggaran. Sejumlah nomor telepon disebut disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Tidak ada perkara yang menjadi dasar, tidak ada kertas kerja resmi yang menempel pada perintah tersebut.

Oktober 2026: Grup WA Dibubarkan, Data Dihapus

Persoalan mencuat lebih tajam pada Oktober 2026. Pada periode itu, AS kembali diduga mengeluarkan perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang selama ini dipakai sebagai saluran penyampaian instruksi penyadapan.

Bersamaan dengan itu, muncul pula perintah pembersihan data digital hasil intersepsi. Data yang dimaksud tersimpan di dua sistem, yakni LIMS dan FriendLinks-X atau PLX.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," jelas Kapolri.

Dua langkah itu — membubarkan kanal komunikasi dan menghapus basis data — justru memantik kecurigaan. Bagi pelapor, perintah tersebut bukan langkah administratif biasa. Ada kesan upaya menutup jejak.

Laporan ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026

Kecurigaan itu berujung pada laporan resmi. Pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Bareskrim Polri.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," tutur Suyudi.

Penanganan laporan itu diserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan. Menurut Kapolri, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik," tambahnya.

Pasal yang disangkakan menyentuh tiga ranah sekaligus: penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Kombinasi itu menjelaskan mengapa kasus ini tidak berhenti pada pelanggaran prosedur internal, tetapi naik ke ranah pidana siber.

Empat Tersangka, dari Ahrie Sonta hingga Eks Kapolri

Penyidikan bergerak cepat. Ahrie Sonta resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (3/11/2026). Status serupa disematkan kepada tiga perwira tinggi lainnya.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU). Dengan demikian, ada empat nama yang kini menyandang status tersangka.

Selain menyasar Presiden Prabowo, para tersangka diduga turut menyadap sejumlah tokoh politik, kalangan jurnalis, dan pengusaha. Rangkaian intersepsi tanpa prosedur hukum yang sah itu ditengarai beroperasi sepanjang 2025 hingga 2026.

Daftar pihak yang diduga menjadi sasaran:

• Presiden Prabowo Subianto
• Sejumlah tokoh politik
• Kalangan jurnalis
• Pengusaha

Luasnya sasaran membuat perkara ini berbeda dari kasus penyadapan biasa. Ia menyentuh langsung ranah politik nasional dan kebebasan pers, dua area yang paling sensitif dalam pengawasan publik.

Mengapa Kasus Ini Berat bagi Institusi Polri

Yang membuat perkara ini rumit, semua tersangka adalah orang dalam. Ahrie Sonta berada di lingkar monitoring, sementara tiga nama lain berpangkat jenderal, termasuk seorang mantan Kapolri.

Artinya, dugaan penyadapan tidak dilakukan pihak luar terhadap kepolisian, melainkan dari dalam struktur itu sendiri. Sistem intersepsi yang seharusnya dijaga justru diduga disalahgunakan.

Konteksnya penting. Kapasitas penyadapan adalah kewenangan yang diberikan negara dengan syarat ketat. Ketika perintah bisa keluar secara lisan, kontrol internal menjadi taruhan. Bila benar tidak ada surat permohonan penyidik, maka pengawasan melekat pada unit monitoring sedang diuji.

Kasus ini juga menyeret nama institusi ke ruang publik. DPR memanggil Kapolri ke rapat kerja, dan publik menunggu apakah proses hukum berjalan tanpa tebang pilih. Sejumlah pihak mendesak agar dalang penyadapan dituntaskan, seperti diberitakan dalam laporan detikNews soal desakan kiai sepuh NU.

Perdebatan soal makar pun muncul. Video terkait kasus ini sempat membahas apakah penyadapan terhadap presiden bisa dijerat dengan tuduhan makar, seperti terlihat dalam pemberitaan detikJatim. Namun Kapolri dalam rapat itu membatasi keterangannya pada kronologi dan pasal penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Yang Menanti Setelah Status Tersangka

Dengan empat tersangka, tahap berikutnya adalah pendalaman alat bukti. Penyidik perlu membuktikan siapa memberi perintah, siapa menjalankan, dan sejauh mana data yang dihapus bisa dipulihkan.

Pemulihan data dari sistem LIMS dan PLX menjadi kunci. Tanpa itu, rangkaian intersepsi hanya bersandar pada kesaksian. Sebaliknya, bila jejak digital bisa direkonstruksi, kaitan antara perintah lisan dan nomor yang disadap bisa dipetakan.

Publik juga akan menyoroti bagaimana Polri memperlakukan tersangka berpangkat tinggi. Perkara ini menguji konsistensi janji transparansi. Rapat dengan Komisi III menjadi panggung pertama, tetapi bukan yang terakhir.

Suyudi menutup keterangannya dengan menegaskan lokus perkara di Jakarta Selatan dan identitas pelapor yang dirahasiakan. Dua detail itu menandakan penyidikan masih berjalan, dan belum semua kartu dibuka.

Analisis Redaksi

Kronologi yang dipaparkan Kapolri menyimpan satu ironi tajam. Kasus sebesar ini terbongkar bukan karena sistem pengawasan internal mendeteksi penyimpangan, melainkan karena ada perintah membubarkan grup WhatsApp. Bila grup itu tidak dibubarkan dan data tidak dihapus, dugaan penyadapan bisa saja tidak pernah muncul ke permukaan.

Artinya, kontrol terhadap kewenangan intersepsi sedang bertumpu pada kejadian kebetulan, bukan pada mekanisme yang dirancang. Perintah penyadapan yang keluar secara lisan tanpa surat penyidik seharusnya sudah memicu alarm di unit monitoring. Fakta bahwa hal itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 menunjukkan ada ruang kosong dalam prosedur yang perlu ditutup, bukan hanya pelaku yang perlu dihukum.

Yang juga patut dicermati, sasaran penyadapan bukan hanya presiden. Tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha masuk dalam daftar. Bila benar, dampaknya melampaui satu perkara pidana. Ia menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi yang diberi mandat menjaga keamanan, sekaligus terhadap kebebasan pers yang seharusnya terlindungi.

Ujian terberat kini ada di tangan penyidik. Menetapkan empat tersangka, termasuk seorang mantan Kapolri, adalah langkah berani. Tetapi keberanian itu baru bermakna bila data yang dihapus bisa dipulihkan, perintah lisan bisa ditelusuri, dan proses hukum berjalan tanpa kompromi. Publik tidak hanya menunggu siapa yang dijerat, tetapi seberapa jauh institusi ini bersedia membuka kotak hitamnya sendiri.