Pancaroba Ancam Penyakit Musiman, Habib Farhan Desak Pemprov Kalsel Waspada

Memasuki masa pancaroba, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan penyakit musiman. Anggota DPRD Kalsel Habib Farhan menyoroti perubahan cuaca ekstrem yang dapat memicu penyebaran penyakit di tengah masyarakat.

Permintaan itu disampaikan menyusul transisi dari musim kemarau ke musim hujan yang kerap ditandai cuaca tidak menentu. Panas menyengat pada siang hari bisa berubah menjadi hujan lebat pada sore atau malam, memicu genangan air di sejumlah titik.

"Pemprov Kalsel harus meningkatkan kewaspadaan," kata Habib Farhan dalam keterangan yang dikutip dari Wartaniaga.com, Senin.

Mengapa Pancaroba Rawan Picu Penyakit Musiman?

Pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim. Di Indonesia, periode ini biasanya berlangsung beberapa pekan hingga sebulan sebelum musim hujan benar-benar tiba. Ciri utamanya: suhu udara naik-turun drastis, angin bertiup kencang, dan hujan turun tidak merata.

Kondisi itu menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan kuman, virus, dan vektor penyakit. Genangan air yang terbentuk setelah hujan menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah dengue (DBD). Sementara itu, udara yang lembap dan berdebu memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain DBD dan ISPA, penyakit lain yang kerap muncul saat pancaroba adalah diare, tifus, dan penyakit kulit. Perubahan pola makan dan sanitasi yang buruk memperbesar risiko infeksi saluran cerna. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah.

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan kasus DBD di Indonesia cenderung meningkat pada periode peralihan musim. Pola serupa juga terjadi di banyak daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Sayangnya, sistem kewaspadaan dini di tingkat daerah sering kali belum optimal.

Habib Farhan Soroti Kesiapan Daerah

Habib Farhan menilai pemerintah provinsi perlu mengambil langkah antisipatif sebelum kasus melonjak. Menurutnya, kewaspadaan bukan hanya soal menyiapkan obat-obatan di puskesmas, tetapi juga memastikan sistem deteksi dini berjalan.

"Jangan sampai kita bereaksi setelah banyak korban. Pencegahan harus dilakukan sekarang," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya koordinasi antara dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas di tingkat kecamatan. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dinilai perlu digencarkan, terutama di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai yang rawan genangan.

Kalimantan Selatan memiliki karakter geografis unik: banyak permukiman berdiri di atas air atau di tepi sungai. Kondisi ini membuat sanitasi menjadi tantangan tersendiri. Saat hujan lebat, air sungai bisa meluap dan bercampur dengan limbah domestik, memperbesar risiko penyakit bawaan air.

Langkah Konkret yang Diminta ke Pemprov Kalsel

Habib Farhan mendesak Pemprov Kalsel mengambil sejumlah langkah konkret. Berikut poin-poin yang ia tekankan:

• Meningkatkan sosialisasi PHBS dan gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang) untuk mencegah DBD.
• Memastikan ketersediaan obat dan tenaga medis di puskesmas serta rumah sakit daerah.
• Mengaktifkan kembali juru pemantau jentik (jumantik) di tingkat RT/RW.
• Melakukan fogging di titik-titik rawan penyebaran nyamuk.
• Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas pekerjaan umum untuk penanganan drainase.

Menurut Habib Farhan, anggaran kesehatan daerah harus difokuskan pada upaya preventif, bukan hanya kuratif. "Lebih murah mencegah daripada mengobati," katanya.

Ia juga meminta dinas kesehatan proaktif memantau tren kasus mingguan. Jika ada lonjakan tidak wajar, langkah cepat bisa diambil sebelum menjadi kejadian luar biasa (KLB).

Respons dan Konteks Kebijakan Kesehatan Daerah

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait permintaan Habib Farhan. Namun, secara umum, dinas kesehatan di daerah memang memiliki protokol kewaspadaan menghadapi pancaroba.

Protokol itu biasanya mencakup surveillance epidemiologi, penyiapan logistik, dan kampanye kesehatan masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada anggaran dan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan.

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengeluarkan prakiraan awal musim hujan. Informasi ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kesiapsiagaan.

Kalimantan Selatan sendiri tercatat memiliki riwayat kasus DBD yang fluktuatif. Beberapa kabupaten/kota pernah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) DBD pada tahun-tahun tertentu. Karena itu, peringatan dini menjadi krusial.

Analisis Redaksi

Permintaan Habib Farhan sejatinya bukan hal baru. Setiap tahun, menjelang musim hujan, seruan serupa muncul dari berbagai kalangan. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa pancaroba bukan sekadar persoalan cuaca, melainkan ujian bagi kesiapan sistem kesehatan daerah.

Persoalannya, kewaspadaan sering kali berhenti pada imbauan. Padahal, yang dibutuhkan adalah langkah terukur: memastikan stok obat cukup, tenaga medis siaga, dan masyarakat mendapat informasi yang benar. Tanpa itu, imbauan hanya menjadi retorika musiman.

Pemprov Kalsel punya peluang untuk membuktikan bahwa peringatan ini ditindaklanjuti. Caranya sederhana: transparan soal data kasus, rutin menggelar fogging di titik rawan, dan melibatkan masyarakat dalam gerakan 3M Plus. Jika tidak, lonjakan kasus di akhir tahun tinggal menunggu waktu.

Sumber: kemkes.go.id