3 Negara yang Pernah Makzulkan Wapres: Maladewa Pecat 2 Wapres dalam 4 Bulan

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terancam dimakzulkan imbas polemik dokumen pendidikan. Di tiga negara lain, pemakzulan wapres bukan wacana: Kenya memberhentikan Rigathi Gachagua pada 2024, sementara Maladewa memecat dua wapres hanya dalam rentang sekitar empat bulan pada 2015.

Pemakzulan seorang wakil presiden memang bukan hal mustahil dalam sistem ketatanegaraan. Sejumlah negara pernah melewatinya, dengan mekanisme dan alasan pemberhentian yang berbeda-beda. Laporan SINDOnews merangkum tiga kasus yang paling menonjol.

Kenya: Rigathi Gachagua Diberhentikan Lewat Putusan Senat

Di Kenya, Wakil Presiden Rigathi Gachagua dimakzulkan dan diberhentikan pada Oktober 2024. Senat Kenya menyatakan dirinya bersalah atas sejumlah tuduhan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan jabatan.

Pada 17 Oktober 2024, Senat Kenya menyetujui pemakzulan Gachagua. Dia dinyatakan bersalah atas lima dari 11 tuduhan yang diajukan. Sebanyak 54 senator mendukung salah satu dakwaan utama, dan puncaknya Gachagua diberhentikan dari jabatannya.

Prosesnya berjalan lewat jalur parlemen, bukan pengadilan pidana biasa. Dewan Perwakilan Rakyat Kenya lebih dulu meloloskan mosi pemakzulan, lalu Senat menggelar sidang untuk memeriksa bukti dan kesaksian. Keputusan akhir berada di tangan para senator.

Kasus Gachagua memperlihatkan bahwa konstitusi Kenya memberi ruang bagi parlemen untuk mencopot wakil presiden yang dianggap melanggar sumpah jabatan. Tuduhan yang lolos mencakup pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan wewenang, dua kategori yang cukup luas untuk menampung berbagai dalil politik maupun hukum.

Maladewa: Dua Wapres Kehilangan Jabatan dalam Empat Bulan

Yang paling mencolok terjadi di Maladewa. Dua wakil presiden, Mohamed Jameel Ahmed dan Ahmed Adeeb, kehilangan jabatan melalui keputusan Parlemen hanya dalam rentang waktu sekitar empat bulan pada 2015.

Mohamed Jameel Ahmed lebih dulu dimakzulkan. Ahmed Adeeb kemudian mengisi posisi wakil presiden, tetapi tak lama berselang dia juga dimakzulkan dan dipecat. Laporan menyebut Adeeb dituduh berencana membunuh presiden.

Rentang empat bulan itu menjadikan Maladewa contoh ekstrem dari ketidakstabilan politik di tingkat eksekutif. Dalam satu tahun anggaran, negara kecil di Samudra Hindia itu mengalami dua kali pergantian wakil presiden lewat mekanisme pemakzulan parlemen.

Parlemen Maladewa memegang peran kunci dalam proses tersebut. Berbeda dari Indonesia yang menempatkan pemakzulan presiden dan wakil presiden di ranah Mahkamah Konstitusi setelah usulan DPR, Maladewa menempuh jalur keputusan parlemen langsung.

Mengapa Pemakzulan Wapres Bisa Terjadi

Pemakzulan wakil presiden biasanya lahir dari kombinasi faktor hukum dan politik. Secara hukum, konstitusi sejumlah negara mencantumkan alasan pemberhentian seperti pelanggaran konstitusi, penyalahgunaan jabatan, atau tindak pidana berat. Secara politik, posisi wapres kerap menjadi titik gesekan ketika hubungan dengan presiden atau parlemen memburuk.

Mekanisme yang ditempuh pun berbeda-beda:

• Kenya: DPR meloloskan mosi, lalu Senat menyidangkan dan memutuskan berdasarkan sejumlah dakwaan.
• Maladewa: Parlemen memutuskan pemakzulan, dengan dua wapres dicopot dalam rentang sekitar empat bulan pada 2015.
• Indonesia: Usulan DPR berjalan lewat Mahkamah Konstitusi sebelum proses politik di parlemen.

Perbedaan jalur ini menentukan seberapa cepat proses berlangsung dan seberapa besar ruang bagi wapres untuk membela diri. Di Kenya, sidang Senat memberi ruang pembelaan formal. Di Maladewa, keputusan parlemen menjadi penentu utama.

Polemik Gibran dan Konteks Indonesia

Di Indonesia, isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka mencuat dari polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. Wacana ini berbeda dari kasus Kenya dan Maladewa karena masih berupa ancaman politik, belum menjadi proses resmi.

Konstitusi Indonesia mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan melalui mekanisme yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Alasan yang sah mencakup pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Artinya, jalan menuju pemakzulan di Indonesia jauh lebih berliku dibanding Kenya atau Maladewa. Dibutuhkan dukungan politik di DPR, pembuktian di Mahkamah Konstitusi, lalu keputusan politik di parlemen. Setiap tahap punya syarat dan ambang suara sendiri.

Perbandingan dengan tiga negara itu berguna untuk melihat bahwa pemakzulan wapres bukan barang asing. Namun konteks politik, hukum, dan stabilitas pemerintahan tiap negara menentukan apakah wacana berhenti sebagai retorika atau berlanjut menjadi keputusan resmi.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Di Kenya, pemberhentian Gachagua meninggalkan presiden tanpa wakil selama proses pengisian jabatan berjalan. Di Maladewa, dua pemakzulan dalam empat bulan mengguncang pemerintahan dan menarik perhatian internasional, terutama karena salah satu tuduhan menyangkut rencana pembunuhan presiden.

Bagi Indonesia, polemik dokumen pendidikan Gibran masih bergulir di ruang publik. Belum ada proses resmi di DPR maupun Mahkamah Konstitusi terkait wacana pemakzulan tersebut. Yang beredar baru dorongan politik dan perdebatan di media.

Sejumlah pengamat menilai wacana pemakzulan akan bergantung pada kekuatan politik di parlemen dan temuan hukum yang konkret. Tanpa keduanya, isu ini cenderung berhenti sebagai tekanan politik menjelang agenda-agenda besar pemerintahan.

Kasus Kenya dan Maladewa menunjukkan satu hal: pemakzulan wapres selalu punya biaya politik. Di Kenya, prosesnya menegangkan koalisi. Di Maladewa, dua kali pemakzulan dalam empat bulan menjadi catatan kelam stabilitas eksekutif. Untuk informasi lebih lanjut soal dinamika politik internasional, kunjungi SINDOnews.

Analisis Redaksi

Perbandingan tiga negara ini memperlihatkan bahwa pemakzulan wapres bukan soal ada atau tidaknya dasar hukum, melainkan soal seberapa mudah mekanisme itu digerakkan. Di Maladewa, parlemen cukup memutuskan dan dua wapres tumbang dalam empat bulan. Di Kenya, Senat butuh membuktikan lima dari 11 dakwaan sebelum Gachagua dicopot. Di Indonesia, jalurnya jauh lebih panjang karena melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, wacana pemakzulan Gibran perlu dibaca dengan hati-hati. Tanpa bukti hukum yang solid dan dukungan parlemen yang nyata, ancaman itu lebih merupakan tekanan politik daripada proses ketatanegaraan. Polemik dokumen pendidikan memang serius, tetapi seriusnya sebuah isu tidak otomatis berarti jalur pemakzulan terbuka.

Yang justru layak disorot adalah bagaimana institusi menjaga agar isu sebesar ini tidak berhenti di ruang opini. Kajian hukum yang terbuka, penjelasan resmi dari penyelenggara pemilu, dan pengujian di forum yang tepat akan jauh lebih berguna daripada perang retorika. Pemakzulan adalah jalan terakhir, bukan alat tawar-menawar harian.