Waspada Musim Pancaroba: Habib Farhan Ingatkan Ancaman DBD hingga ISPA di Kalsel

Perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat mulai membayangi kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan. Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan BSA, meminta pemerintah daerah segera memperkuat langkah pencegahan penyakit musim pancaroba, terutama demam berdarah dengue (DBD) dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurut Habib Farhan, masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan merupakan periode yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, pada fase itu populasi nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor DBD meningkat, sementara daya tahan tubuh manusia cenderung menurun akibat fluktuasi suhu.

Mengapa Musim Pancaroba Rawan Penyakit?

Musim pancaroba ditandai dengan perubahan suhu dan kelembapan yang tidak menentu. Pada siang hari, udara bisa sangat panas, tetapi pada sore atau malam hujan turun dengan deras. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan nyamuk penyebab DBD.

Genangan air hujan di berbagai wadah—mulai dari pot bunga, ban bekas, hingga talang rumah—menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Siklus hidup nyamuk dari telur hingga dewasa berlangsung cepat pada suhu hangat. Karena itu, lonjakan kasus DBD sering terjadi beberapa minggu setelah hujan pertama turun.

Selain DBD, penyakit ISPA juga mengintai. Perubahan suhu mendadak membuat saluran pernapasan rentan teriritasi. Ditambah lagi, kualitas udara yang memburuk saat kemarau berkepanjangan dapat memperparah kondisi tersebut. ISPA sendiri merupakan salah satu penyakit yang paling sering muncul di layanan kesehatan primer, terutama pada anak-anak dan lansia.

Habib Farhan menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya mengandalkan pengobatan di fasilitas kesehatan. "Pemerintah daerah perlu bergerak cepat, misalnya dengan menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat," ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Jejakrekam.com.

Peran DPRD dan Pemerintah Daerah

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi kesehatan, Habib Farhan memiliki posisi strategis untuk mendorong anggaran dan kebijakan preventif. Ia meminta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis di puskesmas.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. Bukan hanya dinas kesehatan, tetapi juga dinas lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan pemerintah kecamatan hingga desa. Contohnya, pengelolaan sampah yang buruk dapat menjadi sumber genangan air. "Jangan sampai upaya pencegahan hanya menjadi program seremonial," tegasnya.

Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa kasus DBD di Indonesia masih fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2022, misalnya, tercatat lebih dari 140 ribu kasus DBD dengan angka kematian mencapai 1.200 jiwa. Angka ini menjadi pengingat bahwa DBD bukan penyakit ringan. Di Kalimantan Selatan sendiri, beberapa kabupaten/kota telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) DBD pada tahun-tahun tertentu, meskipun data terbaru untuk musim pancaroba kali ini belum dirilis secara resmi.

ISPA juga menempati peringkat atas dalam daftar penyakit rawat jalan di puskesmas. Menurut profil kesehatan nasional, ISPA menyumbang sekitar 20-30 persen dari total kunjungan pasien di layanan primer. Angka ini bisa melonjak saat musim hujan tiba.

Langkah Konkret yang Diminta Habib Farhan

Dalam keterangannya, Habib Farhan tidak merinci program spesifik, namun ia menekankan beberapa poin utama yang perlu segera dijalankan:

• Penguatan surveilans penyakit menular di tingkat puskesmas dan rumah sakit.
• Gerakan massal pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas.
• Penyediaan larvasida dan fogging sesuai indikasi, bukan secara sembarangan.
• Kampanye cuci tangan pakai sabun dan etika batuk untuk mencegah ISPA.
• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kasus DBD dan ISPA.

Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan sistem rujukan berjalan lancar. "Jangan sampai pasien DBD harus menunggu lama karena keterbatasan tempat tidur atau obat," tambahnya.

Lebih jauh, Habib Farhan mengajak masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada. Ia menyarankan agar warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala demam tinggi mendadak, nyeri otot, atau sesak napas. "Deteksi dini menyelamatkan nyawa," ucapnya.

Respons Dinas Kesehatan dan Tantangan di Lapangan

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait imbauan Habib Farhan. Namun, secara umum, dinas kesehatan di daerah memang telah memiliki protokol tetap dalam menghadapi musim pancaroba. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan kembali posyandu dan kader jumantik (juru pemantau jentik) di tingkat RT.

Tantangan terbesar biasanya bukan pada ketersediaan protokol, melainkan pada konsistensi pelaksanaan. Kader jumantik sering kali kekurangan insentif dan dukungan logistik. Sementara itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN mandiri masih rendah. Banyak warga baru bertindak setelah ada korban di lingkungannya.

Selain itu, perubahan iklim global turut memengaruhi pola musim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa awal musim hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan, bisa bergeser. Pergeseran ini membuat pola penyakit juga berubah, sehingga sistem kewaspadaan harus adaptif.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bereaksi saat kasus melonjak, tetapi melakukan langkah preventif sejak dini. Anggaran untuk kesehatan preventif sering kali kecil dibandingkan anggaran kuratif. Padahal, pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan.

Analisis Redaksi

Imbauan Habib Farhan sesungguhnya bukan hal baru. Setiap tahun, menjelang musim hujan, seruan serupa muncul dari berbagai pihak. Namun, yang sering luput adalah bagaimana memastikan imbauan itu menjadi tindakan nyata di lapangan. DBD dan ISPA adalah penyakit yang sudah lama dikenal, tetapi angka kesakitan dan kematiannya tetap tinggi. Ini menandakan ada yang salah dalam implementasi pencegahan.

Pernyataan Habib Farhan patut diapresiasi karena menyoroti perlunya langkah konkret, bukan sekadar sosialisasi. Namun, tanpa alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan yang ketat, program PSN dan edukasi kesehatan akan berhenti sebagai formalitas. DPRD memiliki alat kontrol: fungsi pengawasan dan anggaran. Di sinilah peran Komisi III diuji. Apakah imbauan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja dan evaluasi anggaran, atau hanya menjadi pernyataan musiman?

Masyarakat juga tidak bisa lepas tangan. Pencegahan DBD paling efektif justru di tingkat rumah tangga. Menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan memanfaatkan kembali barang bekas adalah langkah sederhana yang terbukti menurunkan kasus. Ketika pemerintah dan warga bergerak bersama, ancaman musim pancaroba bisa ditekan. Jika tidak, kita hanya akan mengulang siklus yang sama: imbauan, lonjakan kasus, lalu penyesalan.

Sumber: kemkes.go.id