Pabrik BYD Subang Berkali-kali Didemo Ormas, Perusahaan Minta Pemerintah Turun Tangan

PT BYD Motor Indonesia buka suara soal demonstrasi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali terjadi di sekitar pabriknya di Subang, Jawa Barat. Perusahaan menyayangkan aksi itu dan meminta pemerintah turun tangan memberikan informasi yang jelas.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pihaknya menginginkan situasi kondusif agar kegiatan manufaktur berjalan lancar. BYD berharap instansi berwenang membantu memberikan informasi yang terang sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

"Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat," ujar Luther di Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Demonstrasi di Pabrik BYD Subang

Dalam catatan detikcom, pabrik BYD sempat didemo ormas pada akhir Oktober 2026. Massa menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Demonstrasi di pabrik BYD Subang juga pernah terjadi pada 2025, yang diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

Luther memastikan demonstrasi sejauh ini belum menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional perusahaan. Meski demikian, ia menyayangkan aksi tersebut karena tuntutan dan informasi yang disampaikan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Menurutnya, stabilitas produksi dan kenyamanan berinvestasi menjadi pertimbangan BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Selain potensi pasar otomotif, perusahaan memperhitungkan kesiapan rantai pasok dan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, listrik, serta air.

"Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global," tuturnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Luther Panjaitan menjadi juru bicara perusahaan dalam isu ini. Ia menegaskan BYD tetap berkomitmen mengembangkan fasilitas manufakturnya di Subang dan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 20.000 orang. Saat ini 90% karyawan di fasilitas tersebut adalah WNI, dan 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Selain BYD, pemerintah daerah dan instansi pusat menjadi pihak yang diminta turun tangan. Perusahaan berharap ada komunikasi yang jelas antara pemerintah, ormas, dan masyarakat sekitar agar tuntutan yang beredar tidak menimbulkan salah paham.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya mengungkap demonstrasi di pabrik BYD Subang pada 2025. Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hal baru dan telah menjadi perhatian publik nasional.

Menteri Perindustrian juga sempat buka suara terkait demo ormas di pabrik BYD. Hal ini menandakan bahwa isu ini telah menarik perhatian kementerian yang membidangi industri manufaktur.

Latar Belakang dan Konteks Investasi BYD di Indonesia

BYD merupakan perusahaan otomotif global asal Tiongkok yang memproduksi kendaraan listrik. Kehadirannya di Indonesia merupakan bagian dari strategi ekspansi pasar Asia Tenggara. Pabrik di Subang menjadi salah satu basis produksi penting bagi BYD di kawasan ini.

Dalam membangun fasilitas manufaktur, BYD mempertimbangkan berbagai faktor. Selain potensi pasar otomotif yang besar, perusahaan melihat kesiapan rantai pasok dan infrastruktur pendukung seperti transportasi, listrik, dan air. Stabilitas produksi dan kenyamanan berinvestasi juga menjadi pertimbangan utama.

Sebagai perusahaan global, aktivitas bisnis BYD mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan internasional. Perusahaan ingin menghindari kesalahpahaman mengenai situasi di sekitar pabrik Subang. Hal ini disampaikan Luther untuk menjelaskan bahwa isu lokal dapat berdampak pada persepsi global.

Demonstrasi yang menuntut lapangan kerja bagi warga lokal mencerminkan harapan masyarakat sekitar terhadap manfaat ekonomi dari keberadaan pabrik. Di sisi lain, BYD menargetkan serapan tenaga kerja hingga 20.000 orang dengan komposisi 90% WNI dan 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Dampak Demonstrasi terhadap Operasional dan Investasi

Luther memastikan demonstrasi belum menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional perusahaan. Namun, ia menyayangkan aksi tersebut karena tuntutan dan informasi yang disampaikan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Stabilitas produksi menjadi kunci bagi BYD. Gangguan kecil dapat memengaruhi jadwal produksi dan rantai pasok. Oleh karena itu, perusahaan berharap situasi kondusif agar kegiatan manufaktur berjalan lancar.

Kenyamanan berinvestasi juga menjadi pertimbangan. BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia dengan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kesiapan infrastruktur dan rantai pasok. Demonstrasi yang berulang dapat memengaruhi persepsi investor lain terhadap iklim investasi di daerah.

Selain itu, sebagai perusahaan global, BYD tersorot dari perspektif bisnis global. Perusahaan ingin menghindari kesalahpahaman dari pemangku kepentingan yang bukan hanya di domestik tetapi juga global. Hal ini menunjukkan bahwa isu lokal dapat berdampak pada reputasi perusahaan di mata mitra internasional.

Langkah Selanjutnya: Harapan BYD dan Respons Pemerintah

BYD berharap pemerintah dan instansi berwenang turun tangan memberikan informasi yang jelas. Perusahaan menginginkan komunikasi yang transparan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

Luther menegaskan BYD tetap berkomitmen mengembangkan fasilitas manufakturnya di Subang. Target serapan tenaga kerja hingga 20.000 orang menjadi bukti komitmen tersebut. Saat ini 90% karyawan adalah WNI dan 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara perusahaan, ormas, dan masyarakat. Dengan begitu, tuntutan yang beredar dapat diklarifikasi dan tidak menimbulkan salah paham.

Ke depan, stabilitas produksi dan kenyamanan berinvestasi akan terus menjadi perhatian BYD. Perusahaan ingin memastikan bahwa keberadaan pabrik di Subang memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal.

Analisis Redaksi

Demonstrasi yang berulang di pabrik BYD Subang menunjukkan adanya celah komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Tuntutan lapangan kerja bagi warga lokal adalah hal yang wajar. Namun, jika informasi yang beredar tidak jelas, hal ini dapat memicu kesalahpahaman yang merugikan semua pihak.

BYD telah menunjukkan komitmen dengan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 20.000 orang dan memastikan 90% karyawan adalah WNI, dengan 80% di antaranya berasal dari Jawa Barat. Namun, komitmen ini perlu dikomunikasikan secara lebih luas kepada masyarakat sekitar. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menjembatani komunikasi tersebut.

Sebagai perusahaan global, BYD juga perlu menjaga reputasi di mata pemangku kepentingan internasional. Isu lokal dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi investor. Oleh karena itu, penyelesaian yang transparan dan melibatkan semua pihak menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa hanya diam. Turun tangan memberikan informasi yang jelas adalah langkah awal yang tepat.

Sumber: finance.detik.com, kemenperin.go.id