BYD Buka Suara soal Serapan Pekerja Lokal di Pabrik Subang yang Kerap Didemo Ormas

PT BYD Motor Indonesia membuka data komposisi tenaga kerja di pabrik Subang, Jawa Barat. Dari hampir 6.000 karyawan, 90% adalah WNI dan 80% di antaranya warga Jawa Barat. Penjelasan ini muncul setelah pabrik berkali-kali didemo ormas soal serapan pekerja lokal.

Data itu disampaikan Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan dalam kunjungan media ke pabrik BYD di Subang, Selasa (10/11/2026). Ia merinci komposisi tersebut secara berlapis, mulai dari kewarganegaraan hingga asal daerah.

"Dari 6.000 karyawan ini, 90% pekerjanya adalah warga negara Indonesia. Lalu dari 90% karyawan warga negara Indonesia ini, 80% merupakan warga Jawa Barat," ujar Luther seperti dikutip dari detikFinance.

Ia menambahkan satu angka lagi. Dari 80% pekerja asal Jawa Barat itu, sekitar 30% merupakan warga Subang atau masyarakat di sekitar pabrik.

Rincian Komposisi Karyawan Pabrik BYD Subang

Angka yang dipaparkan Luther memberi gambaran berlapis tentang siapa saja yang mengisi lini produksi BYD di Subang. Perusahaan menyebut total karyawan mendekati 6.000 orang, dan sekitar 90% di antaranya berstatus WNI.

Dari kelompok WNI tersebut, sekitar 80% berasal dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian, dari pekerja asal Jawa Barat itu, sekitar 30% adalah warga Subang dan sekitarnya.

Jika ditelusuri, angka-angka ini saling berkait. Pekerja asal Subang merupakan bagian dari pekerja Jawa Barat, yang pada gilirannya merupakan bagian terbesar dari pekerja WNI di fasilitas tersebut.

• Total karyawan pabrik Subang: hampir 6.000 orang.
• Pekerja WNI: sekitar 90% dari total karyawan.
• Pekerja asal Jawa Barat: sekitar 80% dari pekerja WNI.
• Pekerja asal Subang dan sekitar pabrik: sekitar 30% dari pekerja asal Jawa Barat.

Paparan ini menjadi jawaban langsung atas tudingan bahwa BYD hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja lokal. Sebelumnya, pabrik BYD di Subang sempat didemo organisasi masyarakat (ormas) yang mempersoalkan hal serupa.

Alasan BYD Belum Banyak Serap Warga Subang

Luther tidak menampik bahwa penyerapan tenaga kerja asal Subang belum sebesar yang diharapkan. Ia menjelaskan akar persoalannya: kebutuhan kualifikasi.

Menurut Luther, BYD membutuhkan pekerja yang berpengalaman di industri otomotif. Masalahnya, Subang sebelumnya belum memiliki fasilitas manufaktur kendaraan roda empat. Artinya, pasokan tenaga kerja terampil di sektor ini di wilayah tersebut memang terbatas.

Salah satu syarat bekerja di pabrik BYD adalah pengalaman minimal 1-2 tahun di industri otomotif, khususnya di fasilitas produksi. Untuk sejumlah posisi seperti operator, engineering, dan quality control (QC), pengalaman yang dibutuhkan bahkan bisa mencapai 3-4 tahun.

"Sehingga kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufakturing," kata Luther.

Konsekuensinya, BYD merekrut dari wilayah Jawa Barat lain yang lebih dulu memiliki pabrik otomotif. Itu sebabnya angka pekerja asal Jawa Barat tinggi, tetapi porsi warga Subang belum dominan.

Peluang Lulusan SMK dan Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil

Meski menekankan pengalaman, BYD tetap membuka pintu bagi lulusan SMK. Perusahaan menyatakan lulusan SMK bisa bekerja di fasilitas produksinya.

Hanya saja, kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tersebut saat ini tidak lebih dari 10%. Angka itu menunjukkan bahwa porsi posisi entry-level di lini produksi memang terbatas dibanding kebutuhan tenaga terampil.

Di sisi lain, Luther menjelaskan bahwa perusahaan juga menjalankan program pelatihan. BYD mengirim ratusan pekerja ke luar negeri untuk ditempa menjadi tenaga ahli.

"Ada beberapa yang kita kirimkan ke luar negeri, jumlahnya sekitar ratusan, supaya dia saat pulang ke sini bisa menjadi tenaga terampil dan bisa mentransfer pengetahuannya kepada calon karyawan baru yang masih berpengalaman 1 atau 2 tahun ini," tutup Luther.

Skema ini menjadi jalan tengah: alih-alih hanya menunggu tenaga kerja siap pakai, BYD mencetak tenaga terampil sendiri agar bisa menularkan kemampuan ke karyawan baru di Indonesia.

Coordination dengan Disnaker dan Aplikasi Rekrutmen Pemerintah

Untuk memperluas penyerapan pekerja lokal, BYD menyatakan berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Perusahaan juga memanfaatkan aplikasi rekrutmen yang direkomendasikan pemerintah daerah.

Langkah ini disebut untuk menjaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, BYD mencoba menutup celah antara syarat pengalaman yang ketat dan ketersediaan tenaga kerja di sekitar pabrik.

Koordinasi semacam ini penting karena persoalan serapan tenaga kerja bukan hanya soal niat perusahaan, tetapi juga soal kecocokan antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri.

Sebelumnya, dalam pemberitaan detikFinance, BYD juga meminta pemerintah turun tangan menyikapi demo ormas yang berulang di pabriknya. Permintaan itu muncul karena aksi protes dinilai mengganggu operasional.

Apa yang Terjadi Setelah Data Ini Dibuka

Paparan Luther memberi baseline yang bisa diuji ke depan. Jika total karyawan mendekati 6.000 orang, maka pekerja asal Subang berada di kisaran seperempat dari total pekerja WNI.

Angka itu bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan ormas untuk menilai apakah serapan tenaga kerja lokal meningkat seiring berjalannya produksi dan program pelatihan.

Bagi BYD, terbukanya data ini juga menjadi ujian kredibilitas. Perusahaan perlu membuktikan bahwa program pelatihan dan rekrutmen melalui kanal pemerintah benar-benar menambah porsi pekerja dari Subang, bukan hanya mempertahankan komposisi yang ada.

Yang paling mungkin diawasi publik adalah dua hal: apakah jumlah pekerja asal Subang bertambah, dan apakah lulusan SMK lokal benar-benar mendapat tempat di lini produksi. Tanpa itu, demo ormas berpotensi berulang.

Analisis Redaksi

Persoalan BYD di Subang sebenarnya bukan sekadar angka 90% WNI. Yang dipersoalkan ormas adalah rasa keadilan di tingkat lokal: warga sekitar pabrik merasa tidak kebagian lapangan kerja yang tumbuh di halaman belakang mereka sendiri.

Penjelasan Luther masuk akal secara teknis. Pabrik mobil membutuhkan operator dan engineer berpengalaman, sementara Subang belum punya sejarah manufaktur roda empat. Tapi alasan itu hanya sah untuk jangka pendek. Jika setelah beberapa tahun produksi porsi warga Subang tidak bergerak, dalih kualifikasi akan kehilangan tenaga.

Karena itu, program pelatihan dan pengiriman ratusan pekerja ke luar negeri sebaiknya diarahkan secara eksplisit untuk mencetak tenaga terampil dari Subang dan sekitarnya. BYD juga perlu mempublikasikan angka serapan lokal secara berkala, bukan hanya saat didemo. Transparansi rutin jauh lebih efektif meredam protes daripada konferensi pers sesekali.

Pemerintah daerah pun tidak bisa lepas tangan. Jika Disnaker serius menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, keluhan soal serapan lokal bisa dijawab dengan data, bukan dengan spanduk demo.